ABK dan Nelayan Terima Kartu BPJS Ketenagakerjaan

  • Whatsapp

Oleh Jecko Poetnaroeboen

TUAL, AMUNISINEWS.CO.ID – Direktur Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menyerahkan Kartu Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan secara simbolis kepada ABK (Anak Buah Kapal) dan Nelayan.
“Penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 10.800 kepada ABK Kapal Ikan dan Nelayan yang melaut di wilayah Kota Tual dan Kepulawan Aru untuk mendapatkan Perlindungan Jaminan sosial Ketenagakerjaan.”
Hal ini disampaikan oleh, Kepala PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Kota Tual, Silvinus Jaftoran kepada media Amunisinews, Rabu (13/19).

Kepala Pelabuhan Nusantara (PPN) Tual, Silvinus Jaftoran dalam Press Reales menyampaikan, bahwa “Kami telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Perlindungan Awak Buah Kapal (ABK) untuk program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan ini wajib bagi kapal yang akan melakukan Penangkapan Ikan guna bertujuan untuk perlindungan bagi mereka jika terjadi apa – apa tidak perlu khawatir karena telah dilindungi Program BPJS Ketenagakerjaan.” kata Silvinus

Selain itu, “Penyerahan secara simbolis kepesertaan BPJamsostek yakni melibatkan Direktur Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Frits Penehes Lesnusa, Wakil Walikota Tual Usman Tamnge, Wakil Ketua DPRD Kota Tual Ali Mardana, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual Silvinus Jaftoran dan Kepala KCP BPJS Ketenagakerjaan Tual Dwi Ari Wibowo.”

Lebih lanjut, Kepala KCP BPJS Ketenagakerjaan Tual, Dwi Ari Wibowo mengatakan, bahwa “ini adalah salah satu bentuk perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) bagi pekerja yang berada di lautan seperti Nelayan dan ABK Kapal, dengan adahnya perlindungan ini diharapkan Nelayan dan ABK dapat merasa nyaman dan aman karena sudah terlindungi program BPJamsostek.” ujari Wibowo

Anak Buah Kapal (ABK) diikut sertakan dalam dua (2) program, yakni meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Perhitungan iurannya untuk JKK sebesar 1,27 persen dan JKM 0,3 persen dari Upah. Selain itu, Iurannya untuk Nelayan sebesar Rp 16.800,- terdiri dari 1% untuk JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dari Upah dan Rp 6.800 untuk JKM (Jaminan Kematian).

Ari Wibowo menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan selaku penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada pekerja pada leading sektor formal (Penerima Upah) dan sektor informal (Bukan Penerima Upah).

Menurut Ari Wibowo, bahwa Program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) memberikan manfaat berupa pengobatan dan perawatan sesuai indikasi medis tanpa batas biaya, santunan sementara tidak mampu bekerja dan Jika terjadi resiko meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, maka ahli waris pekerja berhak menerima santunan yang besarnya setara dengan 48x upah dan jika terjadi resiko kematian bukan karena kecelakaan kerja.

“Ahli waris dapat menerima Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 24.000.0009,- dan ditambahkan dengan beasiswa kepada satu (1) orang anak sebesar Rp. 12.000.000,- dengan syarat minimal kepesertaan lima (5) tahun,” jelasnya.

Pos terkait