Ada Apa Dengan  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Karawang.

  • Whatsapp

Oleh Asep Sukmana

KARAWANG, AMUNISINEWS.CO.ID-Terkait ijin mendirikan bangunan ( IMB) memang sangat sensitif dan berpotensi menjadi ajang cari untung untuk orang orang yang bermental rampok.

Salah satu yang sempat ramai di berbagai berita dan mensos adalah adanya pendirian bangunan Pabrik yang IMB nya Palsu di Kab Karawang ,yang berujung peyegelan atas printah laksung Bupati Karawang.

Terkait IMB di Kab.Karawang.DPP LSM PERKARA juga ikut meyoroti , bahkan sudah mengirimkan surat Audiensi tertanggal 10 Oktober 2018,  tentang salah satu Bangunan di Wilayah Kab.Karawang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DBMPTSP) namun pihak pemegak kebijakan dan Dinas tetkait seperti tidak menggubris.

Terlihat, pekerjaan pembangunan yang  rencanaya akan di pakai tempat sebagai  “Klinik Rapat Inap ” dua lantai , masih terus berjalan tampa ada pemberhentian kegiatan ( peyegelan).

Perda Kabupaten Karawang No.8 tahun2015 tentang Bangunan Gedung Pasal 97 ayat 1.Pelaksanaan Mendirikan Bangunan ” Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh izin mendirikan bangunan gedung, dan salinan dokumen IMB harus tersedia di lokasi pekerjaan.

Apakah kita masih bisa percaya dengan kwalitas dan propesional kerja   Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DBMPTSP).?

Pius M SE,  ketua umum DPP LSM PERKARA mengatakan  atas tidak adanya sikap tegas dari pejabat Dinas Terkait Kab. Karawang dimana bekerja tidak sesuai aturan, sedangkan dalam perda Kab Karawang sudah jelas bahwa Tidak Boleh Mendirikan Bangunan Sebelum Memilik ijin IMB.

Pius mengatakan dalam waktu dekat ini akan melakukan audiensi resmi ketingkat propinsi jawabarat terkait dugaan maraknya bangunan yang todak memiliki IMB di Kab Karawang.

Terkait surat audiensi yang di kirimkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DBMPTSP) .dimana sampai hari ini belum ada tindakan tegas.l Puis

“Dalam waktu dekat kita akan melakukan Unras ( Unjuk Rasa)  sekaligus audiensi untuk mempertanyakan atas tumpulnya Hukum terhadap pengusaha pengusaha nakal di  Kab Karawang,” katanya..

Pos terkait