AKBP Sumardji: Saatnya Gunakan Scraping untuk Berkas Kendaraan

Oleh Ulis/Hrendra

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID- Kearsipan terutama bagi kendaraan bermotor sangat perlu. Saat ini sistem kearsipan dengan cara konvensial sudah tidak tepat lagi karena akan menimbulkan ketidakseimbangan antara berkas dan gudang yang disiapkan.

“Bila sistem konvensional tidak diubah akan  terjadi penumpukan berkas.Idealnya sudah selayaknya diterapkan ’reformasi pemberkasan’ yang lebih mengarah pada sistem elektronik atau digital,” kata AKBP Sumardji, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya dalam perbincangan dengan Amunisinews.co.id dan Deteksionline.com, belum lama ini.

Menurut Sumardji, jika masih menggunakan sistem konvensional seperti sekarang ini terjadi penumpukan berkas dimana-mana. Padahal, katanya, kondisi di Samsat DKI dan wilayah penyanggahnya yaitu Bekasi,Depok, Tangerang kurang besar. “Dan dibesarkan sebesar apapun tidak akan mengurangi problem selama ini,” tegasnya lagi.

Hal ini disebabkan karena selama ini tidak adanya scrapping. Secraping yang dimaksud adalah proses ekstrasi data dari sebuah website. Misalnya meng-copy data dari sebuah direktori web.

craping diperlukan dengan semakin berkembangnya data yang semakin besar, jumlah data yang tersedia sudah tidak terhitung lagi.

Dengan scrapping ini Ditlantas Polda Metro Jaya dapat dengan mudah melakukan pembatasan usia kendaraan atau mematikan usia kendaraan  di atas 10  hingga 15 tahun. “Tapi sayangnya, di sini  tidak ada. Akibatnya pengadaan gudang arsip berkas kendaraan tidak berimbang,” tegasnya.

Nah bagaimana caranya harus ada reformasi pemberkasan dengan menggunakan sistem elektronik. Artinya sekarang semua pihak harus memikirkan solusinya yaitu sistem elektronik tadi.

Diharapkan dalam waktu dekat pihaknya akan melayangkan surat yang intinya saran dan pendapat pada Korlantas Polri .

Sebagaimana diketahui bawa terkait masalah  gudang itu adalah kewenangan pimpinan. “Kami memberikan usulan sejalan dengan kondisi yang berkembang di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan menjadi terobosan Korlantas Polri demi pembenahan baik regional maupun nasional,” ujar Sumardji.

Sebab, ulasnya lagi,  dengan sistem elektronik akan memudahkan semua pihak. Artinya masyarakat dengan mudah cukup datang  membawa selembar kertas berupa faktur atau lainnya yang berkaitan dengan Samsat dan disesuaikan dengan sistem yang ada. Baik menyangkut entry data atau file. “Itulah solusi yang diharapkan ditangani segera,” ujarnya.

Kenyataan selama ini terjadi penumpukan berkas BPKB dan STNK yang terus meningkat dan terus terjadi peningkatan dan penambahan sehingga tidak tertampung.

Sebenarnya, kata Sumardji, bicara soal scrapping di wilayah hukum Polda Metro Jaya, itu bukan kewenangan pihaknya. Itu adalah kewenangan pemerintah daerah dan DPRD DKI Jakarta. Tentu punya payung hukum dalam mendukung program elektronik atau digital yang akan diterapkan.  Pihaknya cukup memberikan masukan berupa saran dan pendapat .

Ditanya tentang scrapping yang diterapkan pemerintah daerah Bali memang sangat baik, apakah dapat diterapkan di sini ? “Wah itu kembali lagi pada niat baik pemerintah daerah dan DPRD DKI. Jika menyamai prestasi yang dilaksanakan pemerintah daerah Bali untuk seluruh Indonesia, sangat bagus.

“Artinya harus dipahami bahwa pemerintah daerah DKI serta seluruh stakeholder duduk bersama membicarakan hal ini,” imbuhnya.

Menurutnya memang sudah saatnya pembatasan tahun kendraan dilakukan, namun.harus memikirkan kebutuhan masyarakat . Jadi siapa yang akan membuat regulasi? “Ini bukan kewenangan kami,” tegasnya.

“Kita tidak bicara satu digit  hingga 3 digit ,tapi kita bicara kearsipan berkas semua sama. Tidak ada pengaruhnya,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kondisi gudang yang ada sebesar apapun tidak akan mampu menampung berkas. Karena apa? Ketidakseimbangan antara penambahan jumlah  kendaraan dengan sarana gudang yang tersedia. Lalu,  solusinya bagaimana? “Kembali pada pihak terkait,” ucapnya.

 

Usulan.

Sumardji mengatakan akan segera mengajukan usulan kepada Korlantas Polri melalui surat agar ini menjadi perhatian, tanpa ingin mencampuri  pimpinan dalam hal ini Korlantas. “ Ini sebagai saran dengan harapan akan terwujud nantinya. Sebab akan menjadi bahan pertimbangan ada semua problem yang dirasakan selama ini,” ulasnya.

Memang selama ini pihaknya mendapat kendala jika berbicara tentang fasilitas gudang yang ada sangat tidak mendukung  . Pertama, tidak ada pengurangan . Pengurangan selama ini jika kendaraan dimutasikan keluar daerah , sementara berkas atau arsip kendaraan semakin banyak. “Contoh berkas yang masuk 100 buah, sedangkan yang dimutasikan 5 berkas.Tentu ada kondisi ini harus disikapi dengan baik dan disesuaikan dengan kondisi yang ada,” pungkas Sumardji.

 

 

49 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.