Presiden dan Menteri BUMN Diminta Benahi PT Timah Tbk

  • Whatsapp

Oleh, Budi Setiwan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.-  Sejumlah pejabat PT Timah dikabarkan sempat diperiksa oleh tim Pidsus Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung (Kejati Babel).Pemeriksaan diduga terkait dugaan penyimpangan keuangan negara dalam kasus pembelian mineral biji timah kadar rendah atau Terak dalam jumlah ratusan ton.

” Beberapa minggu yang lalu saya mendengar sejumlah pejabat PT Timah sempat diperiksa oleh pihak Kejaksaan Tinggi Kep. Babel terkait pembelian biji timah berkadar rendah atau Terak dalam jumlah ratusan ton, sampai sekarang kasusnya masih di Kejaksaan Tinggi Kep. Babel,” kata Alexander Fransiscus Senator asal Provinsi Bangka Belitung, Sabtu (14/3).

Menurut Alex (saapan akrabnya) berbagai masalah kini mengguncang PT Timah Tbk yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

” Belum selesai kasus pembelian timah kadar rendah, kabarnya PT Timah Tbk terlilit utang Triliunan kepada sejumlah rekanan bisnis yang menjual Biji timahnya kepada PT Timah,” terangnya.

Alex menambahkan, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang wajib kita basmi karena mengerogoti dan merugikan keuangan Negara. Tentunya
sesuai dangan Nawa Cita Presiden Jokowi untuk terus memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

“Kita percayakan kasus persoalan pembelian biji timah berkadar rendah yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kep.Bangka Belitung, karena Kejaksaan Tinggi Kep.Babel bekerja secara transparan dan profesional”, ungkapnya.

Sementara Alexander Fransiscus merupakan Anggota DPD RI, Dapil Bangka Belitung yang dikenal low profil dan juga dikenal vocal di kalangan media serta dekat dengan masyarakat ini merasa sangat peduli kepada PT Timah dan untuk itu Alex akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat

“Saya sangat mendukung sekali lagi dalam Persoalan PT. TIMAH yang prosesnya di tangani oleh Kejaksan Tinggi Bangka Belitung. Tentunya saya sangat optimis dalam kasus ini terang benderang dapat menyelusuri dalam pengungkapan yang di duga ada oknum-oknum yang bermain di PT.Timah dalam hal ini BUMN Plat Merah, tentang pembelian Biji Timah yang terindikasi dugaan adanya kerugian Keuangan Negara,”ungkap Senator kelahiran Muntok, Babel ini.

Dia,katanya, akan mengawal sesuai tugas dan Fungsi (Tupoksi) sebagai Anggota DPD RI yang menjabat di Komite II yang merupakan mitra kerja dengan PT Timah dan BUMN. Agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang ada didaerah-daerah kita dibabel terus dapat meningkatkan Devisa, buat negara dan meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat, agar sejahtera khususnya masyarakat Bangka Belitung.

“Saya berharap tentunya, Kementerian BUMN di bawah pimpinan Eric Tohir dapat turun tangan dalam mengawasi PT Timah plat Merah ini dan turun langsung ke Bangka Belitung untuk sebagai sample untuk BUMN-BUMN yang ada di daerah lain yang dibawah naungan dari Kementerian BUMN,” pungkas Alex penuh harap.

“Di masa reses ini kami, langsung mendengarkan jeritan hati suara masyarakat di Dapil Bangka Belitung dalam menyerap aspirasi arus bawah bahwa kondisi masyarakat saat ini yang sudah mengalami kesulitan perekonomian. Daya beli masyarakat menurun sehingga perekonomian di Bangka belitung sangat lesu,”katanya..

” Oleh sebab itu saya prihatin dengqn adanya ‘Permainan’ yang tidak Sehat di dalam PT Timah, saya dharapkan Pemerintah Pusat dalam hal ini dapat peka melihat persaoalan yang ada di Bangka Belitung dan sebaiknya secepat mungkin untuk turun langsung ke Bangka Belitung melihat kondisi realita yang terjadi.

” Saya mohon Presiden Jokowi bersama Menteri BUMN Eric Tohir untuk segera turun langsung melihat kondisi Bangka Belitung, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat dan juga dapat mengetahui kondisinya susahnya masyarakat Bangka Belitung sekarang”, imbuh Alexnya.

Terpisah, sekelompok aktifis yang tergabung dalam Jaringan Relawan Anti Korupsi 98 (JARSI ’98). Bahkan massa Jarsi ’98 baru-baru ini pun sempat menggelar aksi demo di depan gedung Kementerian BUMN, Selasa (12/3/2020) di Jakarta.

Dalam surat pernyataan sikap, ketua Umum Jarsi 98, Tajuddin Kabbah mengatakan pemberantasan tindak kejahatan korupsi itu merupakan salah satu program utama pemerintah Indonesia saat ini.

“Terpuruknya citra Indonesia di dunia Internasional, keluhan sektor bisnis tentang bermacam praktek korupsi dan pungutan serta desakan dari masyarakat untuk mengatasi masalah korupsi memaksa pemerintah menempatkan pemberantasan Korupsi menjadi prioritas utama,” ujar Tajuddin Kabbah.

Namun berdasarkan hasil monitoring dan investigasi temuan kami di lapangan terhadap surat dari Aspidsus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Kejati) terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pembelian biji timah yang mengandung Terak Sisa Hasil Pengolahan (SHP) kadar rendah di unit gudang Batu Rusa dan unit gudang Tanjung Gunung PT. Timah Tbk, yang tidak sesuai dengan standar operasional Prosedur (SOP) tahun 2018 dan 2019.

“Diduga terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara Milyaran Rupiah,” kata Tajudin.

Sejumlah mineral yang dibeli tersebut atas kebijakan Dirut PT. Timah.Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani CS. Terak Sisa Hasil Pengolahan (SHP) diketahui atau diperkirakan mencapai angka ratusan ton, dan saat ini masih tersimpan di gudang penyimpanan PT. Timah. Tbk, dibeberapa tempat. Dan nyatanya justru tidak dapat dilebur menjadi balok timah,” kata Tajuddin kembali.

Sebagai perusahaan plat merah BUMN bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kebijakan terkait pembelian biji timah yang mengandung Terak Sisa Hasil Pengolahan (SHP) dan ditemukan adanya dugaan penyimpangan merugikan negara dan terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya.

“Konsekuensi tanggung jawab Direksi masuk dalam ranah hukum tindak pidana korupsi. Selain itu, dugaan penyimpangan di PT Timah Tbk sebagai perusahaan BUMN bisa menyeret jajaran Direksi beserta manajemennya kedalam ranah  tindak pidana korupsi karena menurut regulasi yang ada, kekayaan BUMN masuk menjadi bagian kekayaan negara, sehingga kerugian BUMN bisa disamakan dengan merugikan keuangan negara”, tegas Tajuddin lagi.

Oleh karena itu, kami dari Jaringan Relawan Anti Korupsi 98 (JARSI 98) menyuarakan aspirasi keadilan dan menuntut kepada aparat penegak hukum untuk segera melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh direksi PT Timah Tbk.

“Demi Keadilan, kami menuntut antara lain; yang pertama adalah kami menagih janji Presiden RI Joko Widodo, bahwa apabila pejabat BUMN terindikasi terlibat praktik korupsi maka akan melakukan pemecatan dan kepada Dirut PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani CS untuk segera dicopot, karena telah menodai Nawa Cita melakukan pembiaran praktik korupsi terkait kasus dugaan pembelian Biji Timah yang mengandung Terak Sisa Hasil Pengolahan (SHP) kadar rendah pada tahun 2018 dan 2019, karena terindikasi merugikan keuangan negara”, tutupnya..

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *