Amiza: Fintech adalah Bisnis Baru, Mestinya Harus Beregulasi yang Tepat

  • Whatsapp

Oleh, Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS CO.ID.- Petikan wawancara khusus, Jurnalis Amunisinews.co.id  dengan sosok wanita Vocal, sebut saja Amiza Nilawati,SE,.MM, Anggota DPD RI Dapil Sumsel yang begitu peduli dalam menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjabat sebagai Anggota Komite IV DPD RI  yang membidangi APBN, Pajak, Fintech, pada Rabu,(1/01/2020)

Unit Kriminal Khusus (Krimsus) Polres Metro Jakarta Utara menggerebek kantor pinjaman online ilegal yamg berada di Kawasan Mal Pluit Village, Penjaringan, Jakarta Utara.

Kanit Krimsus Polres Metro Jakarta Utara, Iptu Dharma Adi Waluyo mengatakan, kantor tersebut ditempati oleh dua perusahaan bernama PT Vega Data dan Baracuda Fintech.

“Mereka ini tidak terdaftar padaa OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” kata Dharma di lokasi.

Di era digitalisasi dengan mudah untuk masyarakat, dalam mendapatkan Pinjaman uang dengan mudah, dan cepat. dalam Proses Perpinjaman teknologi finansial (Fintech). tentunya masyarakat harus waspada dan antisipasi terhadap peminjaman online illegal.

Tanya, Bagaimana Tangapan Ibu Selaku anggota Komite IV DPD RI yang membidangi APBN,OJK,Dan Fintech?..

Jawab, Menurut saya, Teknologi Finansial kini telah menjadi salahsatu instrumen keuangan di negara kita. Munculnya teknologi finansial (fintech) tak terlepas dari perubahan gaya hidup masyarakat saat ini, yang menuntut layanan yang lebih cepat. Kehadiran fintech tak dipungkiri telah mendisrupsi sektor perbankan. Namun, medium ini diyakini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Oleh karena itu, OJK dan Bank Indonesia sepakat, bahwa kehadiran fintech akan meningkatkan 75% populasi negara terhadap literasi dan inklusi keuangan. Pasalnya, fintech dan platform digital bisa memberikan tawaran model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai.

Tanya, Apa tanggapan ibu Selaku Senator di komite IV DPD RI, dengan adanya dugaan Fintech illegal yang belum lama ini tertangkap oleh pihak Kepolisian?..

Jawab, Sampai dengan saat ini, jumlah fintech peer-to-peer (P2P) lending tidak berizin yang ditemukan Satgas Waspada Investasi pada 2018 mencapai 404 entitas, sedangkan pada 2019 sebanyak 543 entitas, sehingga secara total saat ini yang telah ditangani sebanyak 947 entitas.
Jadi meski ada kecepatan atau kemudahan, masyarakat tetap harus waspada terhadap jasa fintech. Jangan sampai terjadi sesal kemudian tiada guna bila Anda sebagai konsumen tidak waspada, jadi, menurut saya, meski dinilai potensial menjadi penggerak ekonomi digital, faktanya fintech masih memiliki sejumlah permasalahan, antara lain lanskap dari masing-masing startup penyedia solusi fintech yang berbeda-beda.
Variasi semacam ini harus dicermati dan diawasi oleh masyarakat dan terutama oleh pihak regulator. Oleh karena itu OJK sebagai regulator harus menata ulang. Selain itu, fintech harus dibina agar konsepnya semakin matang dan bisa memenuhi ketentuan yang ditetapkan OJK. Menurut saya fintech harus berkoordinasi dengan pihak regulator dan bagi yang melakukan pelanggaran harus ditindak secara tegas agar ada efek jera.

Tanya, Bagaimana tangapan mengenai Fintech dalam Pengawasan OJK?

Jawab, Menurut hemat saya, OJK telah dan terus berupaya untuk meningkatkan pengawasannya terhadap bisnis Financial Technology (Fintech). P2P lending. Setidaknya ada tiga area utama yang hendak dijaga oleh OJK yaitu penyalahgunaan dana masyarakat, perlindungan data pribadi masyarakat, serta pencucian uang dan anti terorisme. Dalam tiga area utama itu OJK sudah memiliki aturan dan telah selesai secara regulasi. OJK juga telah secara resmi menunjuk Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech). sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD).
Hal ini sesuai dengan POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Penunjukan tersebut bertujuan membangun sistem pengawasan Penyelenggara IKD secara efektif. Selain itu, asosiasi juga akan mempermudah mekanisme koordinasi dan pengawasan IKD, serta diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang ada dan membangun sinergi antar penyelenggara IKD. Melalui pembentukan asosiasi, para penyelenggara IKD akan mudah membentuk ekosistem keuangan digital karena terdiri dari anggota dengan berbagai model bisnis. Mereka bisa saling berinteraksi dan mendukung dalam menciptakan sektor keuangan digital yang sehat.

Tanya, Apakah harus ada Regulasi diera Perkembangan digitalisasi Fintech ini dengan mudah menjamur?..

Jawab, Menurut saya, sebagai bisnis yang inovatif dan relatif baru, sangat diperlukan regulasi yang ketat dan mengikat bagi pelaku bisnis Financial Technology atau Fintech. Sejauh ini, ketentuan mengenai Fintech memang masih sedikit dan belum dibahas secara menyeluruh. Dari sudut pandang peraturan perundangan, belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Fintech ini. Namun, OJK dan Bank Indonesia sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi untuk mengatur fintech.

Berikut adalah beberapa regulasi tersebut:
Peraturan OJK, Nomor 77/POJK.01/2016. tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), OJK membuat aturan ini untuk mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan fintech P2P lending. Pada intinya, POJK Nomor 77/POJK.01/2016. bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, hingga para pengelola perusahaan fintech.
Ketentuan ini mengatur mengenai batasan kepemilikan saham, modal minimal, batas maksimal pinjaman dan bunga, keharusan pembuatan escrow account, serta beberapa prinsip yang wajib diterapkan penyelenggara fintech.

-Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP). Sebagaimana dilansir dari laman resmi bi.go.id, terbitnya PBI Nomor 18/40/PBI/2016  ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Cakupan dalam PBI Nomor 18/40/PBI/2016 ini meliputi penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, laporan, peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengawasan, larangan, serta sanksi.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Perkembangan fintech di Indonesia tumbuh begitu cepat sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk pada penyelenggaraannya. Untuk itu, BI menerbitkan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 sebagai payung hukum demi menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia tersebut.

Tanya, Apakah Sudah Saatnya dalam Perkembangan 4.0 untuk mudah Masyarakat mendapatkan dalam pinjaman uang Fintech?..

Jawab, Revolusi industri 4.0 merupakan fase revolusi teknologi yang mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas dan transformasi dari pengalaman hidup yang sebelumnya. Prinsip dasar revolusi industri 4.0 adalah menggabungkan mesin, alur kerja dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas disepanjang rantai dan proses produksi. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Perkembangan teknologi yang pesat akan mendorong perubahan perilaku masyarakat, dan peningkatan kebutuhan akan mendorong berubahnya dan terciptanya peluang bisnis dan pekerjaan baru.

Perkembangan teknologi tersebut juga berdampak pada bisnis Fintech. Indonesia bisa dikatakan pasar yang menggiurkan bagi pelaku industri fintech. Dengan populasi penduduk dan pengguna ponsel yang cukup besar, kehadiran jasa yang sarat dengan penggunaan teknologi informasi semakin sempurna.

Data AFTech menyebutkan investasi di jasa ini sepanjang 2018 meningkat 93% dibandingkan dengan 2017. Data ini juga mengungkapkan Indonesia adalah pasar Fintech lending dan pembayaran digital yang paling menarik di Asia Tenggara. Kesimpulannya, konsumen sangat dimudahkan dengan kehadiran fintech ini tetapi harus tetap cermat dalam memilih dan harus patuh pada peraturan yang dibuat oleh regulator.

Tanya, Solusi Apa yang tepat dalam mengatasi Persoalan Fintech ini?..

Jawab, Ada beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan fintech yaitu: 1) OJK mengharuskan perusahaan teknologi finansial (financial technology/fintech) yang melayani pemberian pinjaman dari pengguna ke pengguna atau P2P lending memprioritaskan aspek perlindungan konsumen. Sebab potensi fintech lending sangat tinggi untuk menjangkau masyarakat yang tidak bisa mengakses perbankan (unbankable) di Tanah Air; 2) Perlu ditingkatkan koordinasi antara berbagai instansi terkait seperti BI, OJK dan Kemendag agar berbagai regulasi yang mengatur fintech tidak tumpang tindih dan aspek pengawasan lebih diperketat; 3) Sebagai konsumen, masyarakat perlu dilindungi melalui peningkatan literasi tentang manfaat dan resiko fintech?..

Tanya, clossing Statemen: Apakah yang akan dilakukan DPD RI khususnya komite IV?..

Jawab, Komite IV DPD RI sesuai kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, selain mempunyai fungsi legislasi dan anggaran, juga mempunyai fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang. taakan semakin pesat dan bisa saja pertumbuhannya tak bisa dikendalikan oleh regulator. Dalam konteks regulasi, kami akan berusaha mendorong DPR dan Pemerintah untuk merancang Undang-Undang khusus.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *