Angkat Adik Kandung, Apakah Kades Lakukan KKN?

  • Whatsapp

Oleh Lilik R

BEKASI, AMUNISINEWS.CO.ID-Sejak berlakunya UU No 6 Tahun 2014,  Peraturan Mentri sampai Perda yang mengatur Tentang Desa, seharusnya Pemerintahan Desa (Pemdes) sudah terlihat lebih rapih dalam Tata Kelola Pemerintahan, Administrasi berikut saat pengangkatan perangkat desa.

Tapi kebanyakan tata kelola desa yang yang tidak benar.  Dalam Administrasi terkait aset  sampai dengan saat ini September 2019 masih ada Pemdes yang saat dikunjungi kantornya hanya terisi beberapa personil saja, sehingga waktu konfirmasi, terutama, terkait soal aset desa – jawabannya hampir rata, mengatakan tidak mengetahui karena soal itu bukan kewenangannya.

“Soal itu bukan wewenang kami, nanti datang saja lagi temui pak Sekdes,” ucap staf desa.

Parahnya, ada di sebuah pemerintaha desa yang Sekdes merupakan adik kandung dari Kades. Apakah hal ini tidak termasuk KKN?

Sementara diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, Larangan bagi Kades Pasal 29. Poin f  melakukan kolusi,korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan  atau jasa dari pihak lain yang dapat me mpengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Pejabat kecamatan yang dikonfirmasi mengatakan soal itu mejjadi kewenangan kepala desa. “Pemerintahan kecamatan hanya menerima nama-nama  yang sudah jadi dalam struktur Pemdes,” tegas pejabat yang tak ingin disebut jati dirinya itu.

Sementara di dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 30 ( 1).Kepala Desa yang  melanggar larangan sebagaimana dimak sud dalam pasal 29 di enai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tidak di Laksanakan,di laku kan,Tindakan Pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian.

Sekjend LP2KP Subur R, saat diminta tanggapannya mengatakan terkait adanya Sekdes yang masih adik kandung Kades, meminta Dinas terkait dari tingkat kecamaan sampai DPMD, agar lebih melihat Peraturan Perundang undangan yang ada.

“Jangan sampai pihak kecamatan dan DPMD hanya mengikuti apa yang di lakukan Kades sehingga tetkesan ada yang terabaikan yaitu Peraturan Perundang undangan,” ujarnya.

Apalagi, kata Subur,  apalagi jika ingin menghasilkan Pemerintahan Desa yang baik,berani transfaran dalam penggunaan APB desa termasuk tertib dalan infentarisasi aset.

“Ya, saat rekrutmen perangkat desa harus berdasarkan perintah peraturan perundang undangan,” tegasnya

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *