Bantuan Dinas Sosial Diduga Tak Transparan dan Menyimpang

  • Whatsapp

Oleh Tri Teguh

KETAPANG, AMUNISINEWS.CO.IDPada Senin (15/6/2020) Juni awak media amunisi temui Intantri, Kabid Penindakan Aparat Desa tepat di ruang kerjanya.

Seperti yang disampaikan oleh Intantri, mengenai dana bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Ketapang Kecamatan Delta Pawan Kalimantan Barat, Dinas Sosial memberikan bantuan dalam wadah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), apapun bantuan tumpuannya di Dinas, serta sekarang bantuan-bantuan apakah yang ingin disampaikan, kenapa saya tidak bisa menjawab kontesnya karna PKH masih menyangkut dengan program lama.

 

“Jadi sampai saat ini program PKH berlaku sendiri dan hanya sekedar Mitra,” ujarnya.

Intantri menerangkan bahwa, sekarang yang dikelola dalam Dinas Sosial (PKH) pun sudah masuk dalam (DTKS) sembako yang dulu namanya BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), jadi programnya sekarang yang benar-benar mengacu, yaitu adalah bantuan sembako.

Bila ada masyarakat yang bertanya data berasal dari mana? jawabannya adalah data berasal dari (DTKS) itu sendiri, jika ditanyakan lagi (DTKS)-nya dapat dari mana, maka jawabannya didapat dari desa melalui (sek enji the off name), dan kapan data itu masuk, itu data seharusnya dalam 1 (satu) tahun ada 2 (dua) kali desa memperbarui data.

Akan tetapi pertanyaannya sedangkan desa tidak tau, salah satunya yang terjadi di desa sukabangun Luar, dan kemungkinan besar bisa saja terjadi di desa tempat lainnya.

Kapan waktu det-line, yaitu 30 Juni dan 30 Desember, bilamana ditemukan dana desa yang tidak tepat sasaran, maka desa yang tidak memperbarui data, jadi itulah data yang nantinya dipakai sebagai data lama, dan alasannya dikarenakan kami dari Dinas Kementrian Sosial tidak bisa melihat masyarakat yang di luar mampu atau tidak secara keadaan selama ini dan pada akhirnya dalam data itulah yang diakomodirkan.

Data bantuan yang adanya 104 desa yang tidak melakukan verifikasi dan velidasi data, maka yang dipakai itu masih memakai data lama, berdasarkan penjelasnya.

Pada tahun 2019, Intantri mengatakan ia baru saja aktif di Dinas Sosial, dan hampir seluruh kecamatan sudah dikelilinginya, supaya camat menghadirkan kepala desa dan operatornya, pertanyaan awak media amunisi, tetapi jika dilakukannya mengapa masih ada desa yang tidak pernah tau?

Bagaimana cara memperbarui data, hasil pada pariode pertama 30 juni itu baru 28℅ yang meng infut data, serta kita sudah salurkan beras dengan menggunakan data lama, dan kita ada verifikasi lagi adanya final setelah pengesahan trus closing pada tanggal : 30 januari 2020 itulah data yang kita pakai sekarang, jika berdasarkan tepat maupun tidak tepat sasaran, saya pribadi tidak bisa berbuat mau gimana agar tepat sasaran, pertanyaan awak media amunisi jika seperti itu penjelasannya kenapa Intantri selaku kabid malah berani untuk menyalurkan bantuan tersebut?

“Terus terang saja yang sebenarnya wajib tau adalah desa, jadi sepanjang desa tidak memperbarui data ya tidak akan ada perubahannya,” jelasnya Intantri.

Sebagai contoh, bagi masyarakat yang sudah meninggal terkadang masih mendapatkan walaupun sudah meninggal dunia, dari desa tidak melapor baik keluarganya ke capil dan jika nik Orang itu tidak dihapuskan, maka bantuan akan tetap berjalan trus menerus, sebagaimana sebelum adanya data pembaruan dari desa tersebut, tambah dia.

Jika ada yang menanyakan kepada saya tentang data dari mana tepatnya didapat dari mana, jawabannya saya tidak boleh memberitau, dan cukup itu offdoreikot serta hanya sekedar settingan saja, sebagai kode etik.

BPST pada tahun non jawab jika ada masyarakat dan desa mengetahui bahwa si A sudah mampu, cara mengeluarkannya desa hanya cukup membuat surat ke Dinas Sosial, dan PKH dimonitor laporan serta reaksinya bukan Dinas Sosial yang memutuskannya, yang berhak untuk itu adalah wewenang langsung dari Kementrian, jelasnya lagi.

Di sini sudah jelas adanya dugaan penyimpangan baik dari Dinas Sosial, dan sangat disayangkan kemana dari Dinas Capil, yang seharusnya juga ikut berperan dalam pengecekan data masyarakat. pada semua desa dan kecamatan, awak media amunisi mengharapkan kedepannya agar para Dinas terkait untuk berperan aktif dan membantu desa dan jangan saling menyudutkan satu sama lainnya demi kepentingan dan keegoisan masing-masing.

Jumadi, LSM-Laki Ketapang menambahkan, bahwa BLT desa pun terjadinya tumpang tindih dengan PKH, BPNT, dan bantuan lansia, dan ada dugaan kemungkinan besar adanya permasalahan yang timbul dikarenakan oleh perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *