Bantuan Sosial Berdampak Kecemburuan di Kalangan Masyarakat Sukabangun

  • Whatsapp

Oleh Tri Teguh A

KETAPANG, AMUNISINEWS.CO.ID-Masyarakat meminta kebijakan mengenai bantuan dari Kementerian Sosial, dan di dana yang ter-alokasikan melalui desa maupun lainnya menimbulkan dampak rasa sakit hati masyarakat terhadap desa.

Masyarakat mengharapkan kepada pemerintah agar memikirkan serta bijak dalam memikul amanah rakyat.

Senin, tanggal 22/6/2020 lalu, awak media Amunisi temui Sukardi selaku PJ desa sukabangun luar Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

Seperti yang disampaikan Sukardi selaku PJ Desa Sukabangun Luar mengatakan, bahwa data yang diminta pada tiap masing-masing RT/per-Dusun adalah warga yang sudah masuk dalam data base. “Artinya kami mempunyai data induk pada saat ini, dan untuk mengurus segala bantuan syaratnya desa diharuskan mempunyai data, dengan alasan kami membutuhkan KK dan Ktp penduduk untuk dibawa ke Dinas Sosial sebagai laporan, oleh sebab itu desa memerlukan kerja samanya dari masyarakat maupun dari dinas-dinas terkait,” ujar Sukardi..

Kemudian di luar mereka yang dari 49 serta 140 ribuan, setelah menjadi data dasar desa data itu akan kami jadikan data pokok di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), setelah desa memberikan data yang sudah di link kan ke Dinas Sosial maka kewenangan bukan desa lagi.

“Perlu dipahami masyarakat bahwa dana yang khusus ke Dinas Sosial tersebut pastinya kewenangan desa hanya mendaftarkan dan memasukan program apa yang bakal masuk dari 369 data tersebut, akan tetapi yang ter-akomodir hanya 249 KK rumah tangga saja, serta sebelum kami sudah mengantisivasi dan menyadari bahwa data ini pasti akan bergejolak menimbulkan ketidak puasan terhadap masyarakat, dan intervensi,” ujar Sukardi.

Ditingkat Rt-Dusun memang kami berikan kewenangan untuk men-skor masyarakat tersebut diurutkan serta sosial juga harus dipertimbangkan, sebagai contoh di masyarakat yang kita lihat mampu dari luar, akan tetapi setelah dimasuki ke dalam rumahnya kenyataannya berbeda secara keadaan sosialnya, ada yang mengalami penyakit kronis inilah yang menyebabkan orang tersebut mendapatkan bantuan dan kami merasa melaksanakan sudah sesuai prosedur meski masih banyaknya kekurangan yang tidak sesuai keinginan masyarakat.

“Semampu kami melayani dan apa yang sudah kami sampaikan. Sampai kapanpun jika masih ada masyarakat yang belum merasa kebagian saya rasa masyarakat pasti akan menganggap data itu tidak benar, apabila dibagi ratapun pasti tidak akan memuaskan, jika ada seperti itupun pastinya kan ada aturan dan juga melalui prosedur hukum,” tegas Sukardi.

Seperti yang terjadi di daerah Sukabangun 3 hari yang lalu kemarin di daerah ada data BST dari kantor pos, ada data BNPT dari bank, memang semua bukan data yang mengusulkan data person atau perorangan maupun secara pribadi namun data pokok ada di tingkat Dinas Sosial, ujarnya Sukardi.

Tiyono selaku Anggota Babinsa menyampaikan dari BLT yang disalaurkan sudah terdata 670 orang dibagi 429 orang sedangkan data kita lebih dari sekian ribu, dari 1,8 miliyar boleh di pakai hanya 35℅, jika dibagi rata tidak mungkin cukup.

Seperti yang dilakukan oleh Sukardi selaku PJ Kepala Desa mengenai pembagian beras yang di bagi rata 3 kilo pada masing-masing /per-KK, bahkan Sukardi sudah berlaku adil mau pun bijak untuk memenuhi ke inginan masyarakat, dan semua masyarakat mendapatkan meskipun pertiga kilo yang diterima, dan dari kebijakan tersebut Sukardi pun dipanggil ke Kecamatan, namun Sukardi tidak mempersoalkannya dan sayangnya masyarakat tidak melihat apa yang sudah diperbuat Sukardi, demi bersifat adil.

Susanto salah satu masyrakat di RT.23 Dusun 03 juga mengatakan berdasarkan perengkingan apakah salah satu masyrakat yang memiliki tempat tinggal masih memakai dinding papan tidak layak tidak berhak mendapatkan, jika dicek ke lapang bahwa pada saat pengecekan sesuai yang diceritakan apakah pihak desa siap memindahkan dana bantuan tersebut, cetusnya.

Jumadi selaku LSM-LAKI Ketapang mengatakan, inilah yang namanya keterbatasan qoata, sehingga bagi warga yang tidak terdata padahal ia berhak menadapatkan. Karena quota terbatas inilah yang menjadi persoalan.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *