Bawaslu Sulsel: Politik Uang Disanksi Keras di Denda Rp1M

  • Whatsapp
Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, La Ode Arumahi

Oleh : Hamzahr Siriwa

Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, La Ode Arumahi

MAKASSAR, AMUNISINEWS.CO.ID – Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan La Ode Arumahi, mengingatkan bagi pelakumoney politic atau politik uang akan dikenakan sanksi keras.

“Penting untuk kami ingatkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 telah mengatur politik uang dengan ancaman sanksi cukup keras,” kata Arumahi, Sabtu(10/2/2018).

Dikutip dari Antara, menurutnya, kampanye merupakan masa dimana para calon kepala daerah menawarkan visi-misi dan program kerja kepada masyarakat supaya memilihnya saat di bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS), tapi bukan iming-iming atau pemberian uang.

Dalam aturan itu, disebutkan setiap orang penerima ada pemberi diancam penjara minimal 36 bulan dan denda Rp200 juta, maksimal 72 bulan penjara dan denda Rp1 miliar.

Selain itu untuk calon yang terbukti melanggar money politic dan memenuhi unsur terstruktur, sistimatis dan massif diancam diskualifikasi sebagai calon.

“Jadi memang sanksi pelanggaran ini cukup berat sehingga kami tidak pernah berhenti melakukan sosialisasi sebagai langkah pencegahan,” katanya.

Bertindak sebagai pengawas apalagi mengawasi tindak tanduk pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Wakil Gubernur serentak di 12 kabupaten Kota se Sulsel pada 27 Juni 2018, bukanlah hal mudah. Posisi sebagai wasit sangat penting dalam mensukseskan kegiatan lima tahunan itu.

“Semua pekerjaan punya resiko apalagi saat momen di tahun politik ini. Tentu pelanggaran-pelanggaran akan terjadi, tapi kami sebagai pengawas tetap netral dan berpedoman pada aturan Undang-undang,” kata mantan aktivis Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulsel itu.

Ia menyebut, pelanggaran yang paling mengemuka dijaman ‘now” adalah dari Media Sosial (Medsos), saling serang antarpendukung dan antarpasangan calon. Meski begitu, pihaknya sudah mengantisipasi indikasi pelanggaran.

“Bawaslu dan Kementerian Infokom sudah menandatangani Momerandum of Action untuk menangkal informasi bohong atau Hoaks, akun pelaku akan dihapus, tetapi tidak menghilangkan pidananya apalagi ada orang keberatan bisa dilapor pidana di kepolisian,” tegasnya.

Arumahi mengaku tantangan terberat nantinya adalah saat kampanye tertutup maupun terbuka, setelah kandidat dinyatakan resmi sebagai calon pada 12 Februari 2018, dibmana mereka masing-masing akan unjuk kekuatan.

“Kami berharap dukungan masyarakat melaporkan bilamana terjadi pelanggaran, jangan khawatir Bawaslu siap merahasiakan identitas anda. Bawaslu juga merupakan bagian Sentra Gakkumdu dalam mengawal laporan pelanggaran serta menindaklanjuti.

 

 

editor: maliki hd

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *