Bendahara Abaikan Kepsek, Korwildikcam Berjanji Menegurnya

Oleh, Hamzar Siriwa

TAKALAR, AMUNISINEWS.CO.ID.–Tindakan yang dipertontonkan oleh Bendahara BOS SDN 43 Mannongkoki 1 Kec. Polongbangkeng utara Kab. Takalar Sulsel, Abd. Gani dengan arogan tidak menghargai hak dan kewenangan Kepseknya sebagai pucuk pimpinan penentu kebijakan, adalah sikap yang dinilai tak terpuji.

Pucuk pimpinan di satu instasi pemerintah maupun di perusahaan swasta, adalah sosok penentu kebijakan yang berwenang sepenuhnya, dalam mengatur segala sistem pembangunan di wilayah kerjanya, sesuai dengan pedoman juknis yang dimilikinya.

Nampak Kepsek di sekolah ini tidak bisa berbuat apa apa dalam hal pengelolaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), karena semuanya diakomodir oleh guru bantu Abd. Gani selaku Bendahara Bos.

Diketahui ada sebanyak 100 lebih jumlah siswa di sekolah ini dengan jumlah dana Bos yang diterimanya per triwulan sebesar kurang lebih rp.18 juta, namun bendahara mengeluh kekurangan dana yang diterimanya.

“Dana BOS yang saya terima tidak pernah mencukupi pendanaan kegiatan di sekolah ini”. kata Abd. Gani, bendahara Bos.

Kepsek Hj. Norma, S.Pd, di hadapan guru bantunya tidak bisa berkutik seperti tidak ada nilai selaku kepsek, dibuat oleh guru bantunya Abd. Gani yang nampak arogan, pasang badan mengambil alih kebijakan dan kewenangan Kepsek dalam hal pengelolaan dana BOS sekolahnya.

Pengawas wilayah gugus 7 Abd. Karim yang ditemui di ruang kerjanya menegaskan, tidak ada alasan dan sangat tidak masuk akal jika dana Bos yang diterimanya tidak cukup karena pembiayaan berdasarkan dengan RKAAS, dan RKAS. Jelasnya.

Sementara Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Polongbangkeng Utara, yang juga ditemui di ruang kerjanya Rabu 6/11/2019 sangat merespon, dan berjanji dalam waktu dekat mendatangi SDN No. 43 Manongkoki 1 menegur melakukan pembinaan terhadap kepsek dan rekan guru bantu yang dianggap tidak harmonis dengan Kepseknya.

25 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.