Berperan dalam Proses Pengambilan Keputusan di Tingkat  Pusat.

  • Whatsapp

Oleh, Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.- Hj. Andi Nirwana S,S.P,.M.M Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra). wanita yang begitu dekat dan peduli terhadap konstituwen di Dapilnya dan langsung Menyerap aspirasi Masyarakat, apa saja keluhan yang ada dilapangan.

Srikandi Sultra yang begitu Vocal dalam menyuarakan aspirasi untuk kepentingan masyarakat itu adalah tugas yang di embannya sebagai amanah dari masyarakat di Sultra. dan dekat dengan rekan-rekan Media.

Dalam kegiatan reses ini tentunya akan ditindak lanjuti di Senayan tingkat Pusat.

Masa reses Anggota DPD RI di Dapil masa sidang I, Tahun Sidang 2019-2020. dilaksanakan dari tanggal 13 Desember 2019 — 5 Januari 2020. Kegiatan ini dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan daerah khususnya di Dapil saya Provinsi Sultra

“Ada banyak persoalan dan permasalahan yang masyarakat adukan seperti persoalan terkait pendidikan, khususnya rencana penghapusan Ujian Nasional oleh Menteri Pendidikan Nasional, tentang rencana pemerintah menaikan iuran BPJS,  persoalan minimnya sarana dan prasarana olahraga, akses jalan di beberapa tempat, pember dayaan dan perlindungan perempuan dan anak,  persoalan pemekaran Pulau Kabaena, dan lain sebagainya,” ungkap Senator yang Murah Senyum.saat di hubungi Via Sellular,Jurnalis amunisinews.co.id  Senin, 7/01/2020. saat Sidang Paripurna di Senayan.Jakarta-Pusat.

Lebih lanjut ditegaskan,Keluhan masyarakat di Dapil sangat beragam. Umumnya masyarakat mengeluhkan tentang kenaikan iuran BPJS. yang tidak diikuti dengan perbaikan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik,  pembangunan infrastruktur, akses jalan yang layak. untuk memudahkan aktivitas masyarakat, akses jalan menuju kawasan wisata pengembangan pariwisata di Sulawesi Tenggara,  persoalan Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dan pemberdayaan perempuan.

“Persoalan yang paling urgen dan perlu dibenahi adalah persoalan dibidang kesehatan. Kenaikan iuran BPJS  tentu menambah beban bagi masyarakat dan ini berdampak bagi partisipasi peserta dan kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS  kesehatan. Kenaikan iuran tersebut tidak diikuti dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memenuhi rasional dengan jumlah penduduk. Belum lagi dengan ketersediaan obat-obat, dan penyediaan layanan khusus bagi penyandang disabilitas yang masih minim,”papar anggota Komite III DPD RI yang Membidangi Pebdidikan, Kesehatan, Tenagakerja.

Salasatu tujuan pelaksanaan kegiatan reses Anggota DPD RI di daerah pemilihan adalah memperkuat hubungan kemitraan Anggota DPD RI.dengan Pemerintah Daerah baik secara kelembagaan maupun individu. Pembangunan di Daerah tentu memerlukan keterlibatan banyak pihak, termasuk Pemerintah Pusat.

“DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah tentu dapat menjembatani aspirasi daerah dan menjadi penghubung antara pusat dan daerah”.

Pemerintah Daerah dapat menyampaikan segala aspirasi dengan melibatkan Anggota DPD RI yang ada di provinsi masing-masing. Tentu,  kami akan memperjuangkan dan menguatkan aspirasi masyarakat agar dapat direalisasikan dengan cepat.

Kami sebagai lembaga perwakilan memiliki kapasitas dan posisi yang strategis bagi pembangunan di daerah.

Sebagai Anggota DPD RI dari dapil Sultra, sejak awal telah berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Sultra. Banyak hal yang perlu diperjuangkan dan diwujudkan utamanya tentang Pemekaran Wilayah Pulau Kabaena yang masih terkendala karena persoalan moratorium Pemerintah Pusat.

Selain itu di bidang kesehatan tentu, perlu didorong dan diwujudkan 1 desa 1 perawat karena pelayanan kesehatan khususnya tenaga kesehatan di desa-desa belum sepenuhnya terpenuhi dan tersedia dengan baik.

“Harapan masyarakat, tentu dengan kegiatan reses Anggota DPD RI.diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah dan bisa diwujudkan dalam waktu yang tidak lama secara maksimal,” tegas Andi Nirwana.

Harapan saya sebagai Anggota DPD RI wakil masyarakat dan daerah,  harus proaktif dalam menyerap aspirasi masyarakat dan daerah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang kami miliki dan lebih berperan dalam proses pengambilan keputusan ditingkat  pusat.

 

 

 

 

Pos terkait