BFI Tahan Paksa Motor Nasabah

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID-Negara tak lagi dihormati oleh pengusaha yang bergerak di lembaga pembiayaan (finance). Indikasinya, perampasan Motor mobil yang macet kredit masih marak.

Kejadian terbaru di Jl.Gatot subroto Jakarta Pusat seorang pengendara N Max merah Nopol:B3216UMJ dihadang debtcollector dan memaksa pengendara ke kantor BFI di Gading Orchad,Kelapa Gading Jakarta Utara,Selasa 17/09/19.

Dan sesampainya di kantor BFI pengendara dan pemilik N Max Darsani dipaksa headcollector Vikri menyerahkan motornya.

Tentu saja Darsani tidak mau,namun Vikri terus bersikukuh memaksa menahan motor dan akhirnya motor tersebut ditahan karena BPKB nya diagunkan teman Darsani tanpa sepengetahuan Darsani.

“Aneh,BPKB yang dijaminkan,kok motor yang ditahan,” kata Darsani.

Sejatinya,finance tidak boleh menahan motor atau mobil nasabah dengan alasan macet Credit karena Menteri keuangan Agus Martowardojo 7 Oktober 2012 silam, secara resmi telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Peraturan ini sendiri tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan. Dengan telah diterbitkannya peraturan Fidusia tersebut, maka pihak leasing tidak berhak untuk menarik atau mengambil kendaraan nasabah secara paksa.

 Penyelesaian terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran kewajiban atas beban cicilan kendaraan diselesaikan melalui jalur hukum.

Mengingat peraturan menteri tersebut,Darsani bermaksud menggugat BFI ke pengadilan.

325 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.