Bos Masa Jaya Motor Bakal Menempati Lapas Tua Tunu

  • Whatsapp
terdakwa-yuswan-alias-ahyung-beritaq-bangka
Ahyung (foto: beritabangka)

AMUNISINEWS.COM, KOBA BANGKA TENGAH– Batas akhir upaya hukum ( Kasasi ) terpidana Ahyung ( Bos Masajaya Motor Pangkalpinang jatuh pada  Senin (5/9).

Terpidana korupsi pembebasan tanah seluas 12.500 M2 yang terletak di Desa Beluluk,Kecamatan Pangkalan Baru,kabupaten Bangka Tengah ( Bateng ) Provinsi Bangka Belitung ( Babel ) tahun 2009 Yuswan alias Cong Nyuk Hiung alias Ahyung sebentar lagi di eksekusi ke Lapas Tua Tunu, terhitung 14 hari dari sekarang.

Hingga batas waktu yang ditentukan,  pihak kuasa hukum ( PH ) terpidana Ahyung belum mengajuan kasasi ke Pengadilan Tipikor kota Pangkalpinang Bangka Belitung ( Babel )

Tidak adanya pengajuan kasasi terpidana Ahyung  itu dibenarkan oleh humas Pengadilan Tipikor kota Pangkalpinang Maju Purba SH.MH saat dikonfirmasi wartawan di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang Jalan Jendral Sudirman Pamgkalpinang pada Senin (5/9/2016).

“Hari ini terakhir dan hingga sore ini belum ada upaya kasasi dari terpidana” kata Maju Purba selaku humas pada Pengadilan Tipikor pangkalpinang.Senin ( 5/9 ) sekitar pukul 16 16 WIB

Kepala Kejaksaan Negeri ( Kejari )Bangka Tengah ( Bateng ) H Dhodhi Putra Alfian SH.MH selaku pihak yang akan meng eksekusi Ahyung mengaku siap melaksanakannya saat dimonfirmasi dikantornya di Koba dalam kawasan Komlek Perkantoran Bupati Bangka Tengah Selasa (6/9)

“Kita siap melaksanakan eksekusinya sesuai dalam bunyi putusan banding oleh Pengadilan Tinggi ( PT ) Babel”kata Dodhi diruang kerjanya.Selasa ( 6/9 )

Dodhi juga meyakini batas ahir dari upaya hukum yang harus disampaikan kepada pihak Pengadilan Tipikor Pangkalpinang hari ini.Senin ( 5/9 ) kalau upaya hukum itu tidak disampaikan berarti putusan banding PT Babel dengan sendirinya inkrah ( berkekuatan hukum tetap )dan terpidana harus dilakukan eksekusi secepatnya ke Lapas Tua Tunu Pangkalpinang.

“Batasnya upaya kasasi hari ini.Senin (5/9 ) kalau tidak ada upaya Kasasi besok.Selasa ( 6/9 )kita lakukan eksekusi ke Lapas,”tegas Kajari

Sebelumnya hasil putusan banding Pengadilan Tinggi ( PT ) Babel dengan ketua majelis hakim pada PT Babel H.Muhammad Idrus tertanggal 10 Agustus lalu mengabulkan banding Kejati Babel dengan putusan 1 tahun dan 2 bulan penjara,dengan denda Rp 50 juta dan apabila tidak dibayar terdakwa harus menjalani pidana kurungan badan selama 3 bulan,menghukum pula terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp 2,4 milyar lebih, jika paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan tidak dibayar maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan apabila tidak membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan penjara selama 1 tahun

Ahyung dijerat dengan  pidana pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Perkara ini sendiri berawal dari Ahyung yang terjerat dalam perkara  korupsi pembebasan tanah seluas 12.500M2  yang terletak di desa Beluluk, Pangkalan Baru tahun 2009 dinilai Jaksa Yuswan alias Ahyung terbukti bersalah karena telah merugikan keuangan negara mencapai Rp 2.485.225.000.

JPU menyatakan terdakwa Ahyung bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Ahyung telah terlibat kasus korupsi pembebasan tanah seluas 12.500M2  yang terletak di desa Beluluk, Pangkalan Baru tahun 2009 senilai Rp  1.093.207.500 serta  tukar guling  lahan pramuka di desa Batubelubang dengan lahan  milik Yuswan (atas nama  Hok Dryani Tety Wijaya). Tukar Guling terjadi pada Juli 2009

Ahyung membeli sebidang tanah dari Amir Hendri yang menguasai bidang tanah di sekitar jalan Mr Liem, desa Beluluk, Pangkalan Baru 22 Oktober 2008. Seharusnya tidak dapat dilakukan tanpa ada persetujuan tertulis dari Gubernur Bangka Belitung atau bupati Bangka Tengah.

Sebab tanah tersebut masuk dalam peta lokasi yang akan terkena pembebasan sebagaimana keputusan Gubernur nomor 188.44/631/I/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang penetapan lokasi untuk keperluan pembangunan perluasan bandara Depati Amir.

Sebelumnya pihak Kejati Babel sendiri sempat memanggil sekaligus memeriksa istri Ahyung (Hok Driyani Tety Wijaya) lantaran terkait kasus itu istri pengusaha itu sempat menerima uang senilai Rp 300 juta lebih atas kegiatan pembebasan lahan lokasi bandara Depati Amir.

Namun pihak Kejati Babel justru hingga kini belum menetapkan istri Ahyung menjadi tersangka dengan alasan uang yang diterima oleh Hok Driani Teti Wijaya justru sudah dikembalikan kepada pihak Kejati Babel.(yanto/man)

Pos terkait