BPC GMKI Tual : Surat Sekda Malra No : 893.2/103/BKPSDM/2020 Tabrak Aturan 

  • Whatsapp

 

Suasana dalam Konferensi Pers Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Tual – Malra di Gloria Caffe langgur, sabtu (7/3/2020).

Oleh Jecko Poetnaroeboen

LANGGUR, AMUNISINEWS.CO.ID – Dalam Proses Seleksi dan Uji Kompetensi Pejabat Administrator di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, terdapat proses dan mekanisme yang inprosedural juga bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Hal ini diucap  Ketua Bidang Organisasi Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ( BPC GMKI ) Tual, Rudy Raubun di Langgur saat membacakan pernyataan sikap dalam Acara Konferensi Pers yang digelar pada Kafe Gloria Kelurahan OhoiJang, Sabtu (7/3/2020).

Menurutnya Tim Uji Kompetensi tidak melibatkan Tim Asesor dan perwakilan lembaga sertifikasi penyelenggara Pemerintahan dalam Negeri (LSP PDN) juga LSP PDN Provinsi, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 108 Tahun 2017, tentang kompetensi Pemerintah, juga Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKNRI), Nomor : 26 Tahun 2019, tentang pembinaan penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai negeri sipil (PNS). Ungkap Raubun

“ Proses tersebut tidak adil, karena terdapat pejabat eselon III yang sudah dilantik tetap maupun berpindah tempat ke eselon yang sama, tanpa melalui proses uji kompetensi, sementara ada pejabat eselon III yang diwajibkan dalam jabatan tersebut, juga jabatan eselon IV yang dipromosikan dari Eselon IV a, ke eselon III a, tanpa melalui proses uji kompetensi ” kata Raubun

Raubun juga menyesalkan, Surat sekertaris daerah No : 893.2/103/BKPSDM/2020. Tentang Uji Kompetensi Pejabat Adminislator, ini harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP). Kata Raubun Lagi

“ surat Sekda pada Poin ke 5 (lima), menyebutkan bahwa peserta yang tidak mengikuti seleksi dianggap telah mengundurkan diri dari jabatan, ini tidak sesuai amanat peraturan pemerintah ( PP ), Nomor : 11 tahun 2017, pasal 64 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS)” Raubun menuturkan

Raubun juga mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk melakukan kembali uji kompetensi pejabat Administrator tersebut, serta meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) kabupaten maluku tenggara ( kab Malra ) agar dapat menggunakan Hak Interpelasinya Kepada Kepala Daerah setempat. Desak Raubun

“ kiranya Pemkab malra dapat segera melakukan kembali uji kompetensi dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, harapnya kepada DPRD, kab malra segera memanggil kepala daerah ( Bupati ), guna memberikan keterangan terkait proses tersebut yang tidak prosedural dan inkonstitusional itu” desaknya lagi

Raubun juga mengingatkan, jika dalam waktu dekat tidak ada perbaikan terhadap proses tersebut sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku maka, (BPC GMKI) Cabang Tual – Maluku Tenggara akan menggerakkan kekuatan yang ada untuk melakukan interupsi lewat aksi turun ke jalan. Tegas Raubun

Raubun juga menghimbau kepada seluruh masyarakat kabupaten maluku tenggara terutama pengguna media sosial baik facebook dan yang lainnya agar dapat menjaga situasi yang kondusif agar tetap tercipta, dengan tidak mengeluarkan pernyataan yang cenderung provokatif yang dapat mengganggu proses pelayanan publik. Pungkasnya

Pos terkait