Bupati Ditahan KPK, Pemkab Jombang Tak ada Bantuan Hukum

Oleh : Arif Wiyoto

Kabag Hukum Pemda Jombang, Agus Purnomo

JOMBANG, AMUNISINEWS.CO.ID – Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu 4 Februari 2018 kemarin. Ia diduga menerima suap pengisian jabatan kepala Dinas Kesehatan (Dinkes).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, melalui Bagian Hukum memastikan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Bupati Nyono Suharli Wihandoko yang menjadi tersangka dugaan suap pengisian jabatan.
Ini disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Jombang, Agus Purnomo kepada awak media Senin (5/2/2018) sore.

“Tidak ada bantuan hukum. Pada intinya Bagian Hukum tidak bisa menjadi kuasa hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan kepala daerah maupun ASN,” tegasnya.

Agus beralasan, tidak adanya bantuan hukum itu sesuai dengan Permendagri 12 tahun 2014 tentang pedoman penanganan perkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

“Di dalam aturan itu diatur, bahwa bagian hukum setdakab hanya dapat menjadi kuasa hukum dalam hal perkara perdata dan tata usaha negara yang berkaitan dengan kedinasan,” pungkasnya.

Meski Nyono Suharli masih aktif sebagai bupati. Pemkab Jombang tidak akan memberikan bantuan hukum. Lantaran, Nyono dinilai melanggar hukum yang ada.

“Dengan adanya peristiwa atau musibah yang menimpa bapak bupati, kami sangat perihatin,” imbuhnya.

 

 

editor: maliki hd

 

(Visited 43 times, 1 visits today)
News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *