Bupati Jombang jadi Tersangka, KPK Dalami Secara Maraton

Oleh : Arif Wiyoto

KPK Membuka Segel Ruang Kantor Bupati

KPK saat membuka segel pintu kantor bupati di dampingi wakil bupati Mundjidah serta KPK di ruangan kerja bupati.

JOMBANG, AMUNISINEWS CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan secara maraton di Pemkab Jombang, Jawa Timur, Senin (5/2/2018) terkait dugaan suap pengisian Jabatan di Dinas Kesehatan.

Setelah melakukan penggeledahan di ruang kerja bupati dan rumah dinas bupati, KPK juga ‘mengacak-acak’ kantor Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM.PTSP). Kemudian, penggeledahan dilanjutkan ke Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang.

Dari penggeledahan yang dilakukan di kantor DPM.PTSP, Komisi Antirasuah itu membawa tiga koper berwarna hitam saat keluar dari kantor tersebut.

Pantauan di lapangan, hingga Senin (5/2/2018) pukul 17.20 WIB, penggeledahan di kantor Dinkes Kabupaten Jombang masih belum selesai.

Sejumlah petugas dari Satuan Sabhara Kepolisian Resort Jombang tampak masih berjaga di depan kantor Dinkes Kabupaten Jombang.

Sebelumnya, KPK secara resmi menetapkan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko sebagai tersangka dugaan suap pengisian jabatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang, Jawa Timur, Minggu (4/2/2018).

Selain itu KPK juga menetapkan Plt Kepala Dinas Kesehatan Jombang Yakni Inna Listyowati sebagai tersangka pemberi suap. Inna disebut memberikan uang kepada Nyono agar diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan definitif. Uang itu disebut berasal dari titipan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang.

Atas perbuatannya, Nyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Inna disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(tim)

Teks foto: KPK saat membuka segel pintu kantor bupati di dampingi wakil bupati Mundjidah serta KPK di ruangan kerja bupati.

 

eitor:maliki hd

 

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *