Bupati Takalar Terbitkan Perbup Dana Desa

  • Whatsapp
Bupati Takalar H Syamsari Kitta di saat kumpulkan para Camat dan Kepala Kades se Takalar

Oleh : Hamzahr Siriwa

Bupati Takalar H Syamsari Kitta di saat kumpulkan para Camat dan Kepala Kades se Takalar memberikan paparan Terbitkan Perbup

TAKALAR, AMUNISINEWS.CO.ID – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Takalar memaksimalkan  penggunaan dana desa, karena masih ada kepala desa dalam mengelola anggaran, tidak sesuai dengan prosedur dan anjuran undang undang desa. Untuk menyatukan persepsi terhadap pemanfaatan dan penggunaan anggaran Dana Desa

Bupati Takalar H Syamsari Kitta mengumpulkan para Camat dan Kepala Desa (Kades) se Kabupaten  Takalar untuk di ceramahi. Diruang Pola Bupati Takalar, Senin, (28/5/18)

“Pertemuan ini merupakan wujud pembinaan Pemkab kepada kades dan perangkat desanya, sebagaimana tertuang di dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 112 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” demikian diungkapkan Syamsari Kitta.

Pemkab Takalar  keluarkan Perbup tentang pendelegasian evaluasi APBDes kepada Camat, itu pertama kali selama ada Dana Desa sejak 2015.

“Perbup yang dikeluarkan adalah Perbup no.46 Tahun 2018 dan SK Bupati No. 203 Tahun 2018,” jelas H. Syamsari.

Diktakan Bupati lahirnya Perbup tersebut suatu langkah maju untuk memudahkan dalam para kepala Desa dalam pencairan Anggaran Dana Desa sebelumnya dilkukan oleh Bupati.

“Adanya pendegelasian, tentunya masing masing Camat bisa langsung mengevaluasi APBDes, dibantu oleh tim evaluasi dari unsur DPMD, BPKD,  Bappeda, dan  Bagian Hukum Pemkab Takalar.” jelasnya.

Menurut Syamsari Kitta, Kita bersyukur bahwa dipertemuan ini kita bisa tuntaskan evaluasi APBDes seluruh desa.

“Kita telah memberikan kemudahan kepada Kades dalam mengevaluasi APBDesnya melalui Pendelegasian kepada Camat” terangnya.

Ini bukti keseriusan kami, untuk melakukan perbaikan dalam pelayanan, yaitu pelayanan semakin mudah, ringkas, cepat.

Sehingga Kades tidak perlu repot mencari Bupati, cukup ke kantor kecamatan, temui Camat dan tim evaluasi APBDes.

“Cukup  kumpulkan Camat dan Kades ini untuk finalisasi dan selanjutnya  ke proses  pencairan dana desa,”terangnya.

Koordinator pendamping Desa, Okta Wiraguna menyatakan bahwa keterlambatan itu disebabkan karena Pemerintah Desa selama ini sibuk dalam pembuatan Laporan pertanggungjwaban APBDes 2017.

“Nanti selesai LPJ APBDes 2017, mereka membuat APBDes 2018,  sehingga memperlambat selesainya evaluasi APBDes 2018 termasuk pencairannya,” terang Okta Wiraguna.

 

editor: maliki hd

Pos terkait