CCTV Sarana Persempit Gerak Jukir Nakal

  • Whatsapp
dsc_1193
Lokasi Parkir yang kerap kali jadi sorotan tertera jelas rambu Larangan Parkir. (foto: tama)

SIDOARJO,AMUNISI – Keberadaan parkir berlangganan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo kerap kali mendapat Keluhan masyarakat.Parkir berlangganan yang sempat terjadi gugatan beberapa waktu yang lalu atas tarikan retribusi yang dilakukan oknum jukir,akhir-akhir ini masih banyak dijumpai.

Semenjak parkir berlangganan kembali seperti semula (diterapkan) pembayarannya saat pembayaran SPT tahunan yang wajib dibayarkan  oleh pemilik kendaraan bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kantor samsat mendapat tanggapan dan kritikan dari Ketua Divisi Hukum dan Advokasi LSM Goverment Watch Arief Nuryadin.s.Pd.SH.

Seperti diberitakan sebelumnya terkait keluhan masyarakat terhadap pungli jukir bila tidak diberi terkadang menggerutu,dan bahkan sudah jelas mereka para jukir menggunakan rompi bertuliskan parkir gratis nampak disetiap lahan milik pemerintah Propinsi maupun Kabupaten.Seperti di pasar Larangan,Jl.Mojopahit,Pasar krian dan masih banyak lagi lokasi yang menjadi sarana parkir gratis.

Arief Nuryadin, kepada wartawan Jumat (23/9) mengatakan, masih banyakanya tarikan(pungli)yang dikeluhkan masyarakat dari jukir nakal karena kurangnya pengawasan dari Dishub terhadap jukir nakal belum maksimal.dan terhadap jukir maupun yang masih bermain(melakukan pungli) harusnya benar-benar diberi sanksi tegas yang bukan hanya wacana.

“Yang Nampak dengan masih adanya keluhan tersebut menandakan Dishub tidak maksimal atau belum berhasil(tidak)becus dalam pengelolaan maupun menangani jukir nakal.Disini peran kepolisian diharapakan juga bisa membantu, karena masih banyaknya  jukir yang menggunakan lahan parkir padahal sudah jelas tertera larangan parkir(jelas terpasang rambu larangan)tersebu,”terang arief.

Padahal imbauan Dishub.dan bahkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo,Joko Santosa,MM  kepada masyarakat pengguna jalan baik roda dua maupun empat.

“Jangan memberi uang kepada jukir,dan apabila sampai jukir memaksa segera laporkan ke kami untuk menindak lanjuti.Namun kenyataannya masih ada juga jukir yang menggerutu apabila tidak diberi uang dengan banyak alasan serta nampak sering terjadi pertengkaran kecil yang seharusnya tidak perlu terjadi bila tindakan tegas benar-benar diterapkan sanksinya,”pungkas Arief.

Ketua Divisi Hukum dan Advokasi LSM Government Watch mendukung langkah yang diajukan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan rencana pemasangan CCTV di lokasi yang ramai tersebut, karenanya dapat mengetahui langsung apa yang terjadi bila ada jukir yang kedapatan meminta uang dengan paksa maupun tidak.,Lebih-lebih menggerutu, mereka tidak akan bisa mengelak bila terekam kamera CCTV.

Arief menambahkan dirinya berharap para jukir akan jera bila kedapatan pungli dan menerima sangsi tegas dan pemerintah juga diharapkan mengkaji atas usulan Kadishub.dengan rencana pemasangan kamera CCTV.

“Bahkan diharapkan Dewan melalui Banggar segera membahas masalah tersebut demi kenyamanan pengguna jalan,maupun parkir khususnya warga Sidoarjo yang menjadi pengguna parkir berlangganan agar segera terealisasi pemasangan kamera CCTV tersebut,” imbuhnya.tam

 

Pos terkait