Covid-19 Berimbas ke Berbagai Sektor

  • Whatsapp

Oleh Jecko Poetnaroeboen

LANGGUR, AMUNISINEWS.CO.ID – Pandemik Covid 19 di Indonesia yang mewabah sudah kurang lebih 2 bulan terakhir membuat Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi dan Kab/kota, DPR, DPRD, TNI, Polri, OKP, Ormas serta seluruh elemen yang ada di seluruh Indonesia bekerja ekstra serta mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Akibat dari pandemik covid-19 ini berimbas pada berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pelayanan publik, pendidikan, kegiatan keagamaan, sektor swasta dan stabilitas ekonomi.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Bidang Organisasi BPC GMKI Tual – Malra, Wage Rudolf Raubun kepada Amunisinews, Senin (27/4/2020).

Wage Rudolf Raubun menyampaikan, bahwa maka dari itu Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upayah untuk memutus mata rantai Covid-19, dengan melakukan sosialisasi dan himbauan melalui media informasi maupun turun langsung ke lapangan serta tindakan – tindakan pencegahan lainnya. Namun yang dirasa penting adalah bagaimana mengimbangi semua keputusan dan instruksi yang telah dikeluarkan dengan kondisi real yang dihadapi masyarakat saat ini yaitu kebutuhan ekonomi (Pangan).

Oleh karena itu, Pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp. 22, 477 Triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Dana bantuan yang akan disalurkan melalui Bank ini bertujuan untuk membantu meringankan beban warga desa prasejahtera yang terdampak Covid 19.

Pernyataan sikap GMKI Cabang Tual – Malra sebagai Civil society untuk penyaluran BLT Dana di kedua daerah yakni Kabupaten Malra dan Kota Tual sudah barang tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam mengawal serta mengawasi agar jangan sampai ada warga masyarakat prasejahtera terdampak Covid-19 tidak tersentuh bahkan tidak merasakan manfaat bantuan dimaksud, kata Wage Rudolf Raubun.

Untuk itu, Pemerintah Desa juga harus lebih objektif dan transparan dalam penyaluran BLT Dana Desa sehingga tidak menimbulkan permasalahan, konflik, keresahan dan rasa ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, Desa juga dapat menambah alokasi BLT Dana desa dengan persetujuan pemerintah Kab/Kota setempat.

 

Pos terkait