Dana Bumdes Desa Sukabangun Kec.Deltapawan Ketapang Diduga ada Penyimpangan

  • Whatsapp

Oleh, Tri Teguh A/Dedi S

KETAPANG, AMUNISINEWS.CO.ID.- Dana BUMDES Desa Sukabangun luar Kecamatan Delta pawan Ketapang Kalbar, menjadi sorotan tajam kalangan masyarakat desa Sukabangun seperti yang disampaikan Jumadi dari LSM Laki Ketapang pada beberapa waktu lalu.

Jumadi angkat bicara pada amunisi hasil konfirmasi kepada Heri selaku Sekdes di kantor desa Sukabangun di ruang kerja, ia mengatakan tidak pernah ada laporan sejak tahun 2017-2019 ke desa.

Jumadi selaku LSM Laki Ketapang berdomisi di desa Sukabangun gang amal, baginya sangat merugikan masyarakat desa Sukabangun, karna tidak adanya transparan kemana dana BUMDES selama ini, saya harap pada pihak yang terkait agar dapat mengaudit dana milik desa yang diduga ada penyimpangan, cetus Jumadi.

Sumber lain, inisial UL mengatakan untuk anggaran kopi saja yang di anggarkan desa selama ini untuk tamu dalam masa 3 bulan sekali itu 3 juta rp yang dikeluarkan, dan 3 juta dalam 3 bulan untuk perangkat desa biaya kopi saja, jadi masing-masing anggaran itu tidak sama dan terpisah, jika di gabungkan jumlah nya 6 juta untuk kopi perangkat desa dan tamu dalam 3 bulan sekali yang dikeluarkan desa.

Heri selaku Sekdes saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan kepada amunisi waktu lalu, dulu kami pernah ada penyewaan kursi, tenda, dan mesin Molen sampailah sekarang jika diperlukan, untuk sementara itu Jailani alias Ajek lah bagian toko pengadaan barang maupun bahan sembako, serta disini masih ada 2 orang lagi yang mengurusnya dan penyimpannya, Sukar selaku PJ dari AD/ART nya Sukarlah yang pegang itu, ujarnya Heri. Dan saat Amunisi temui Heri, Sukar pada waktu itu tidak ada di tempat atau hadiri rapat musrenbang di kantor kecamatan.

Lanjut lagi masalah BUMDES, Heri mengatakan kepada amunisi, untuk saat ini yang kami ketahui anggaran yang sudah diberikan ke BUMDES difungsikan baru untuk tenda, kursi dan molen dan berapa jumlah masing-masing yang dibelikan untuk itu Heri tidak tau, dikarenakan tidak adanya laporan dari BUMDES selama ini ke kantor desa.
Direktur Utamanya BUMDES biasa dipanggil Udin, dan sekretarisnya yaitu Hairudin

Dari nara sumber, warga Sukabangun jumlah kursi yang sudah dibelikan yaitu ada 200, tendanya ada 2 pasang, dan molen juga 2.

Dari desa sedang menunggu laporan dari ketua BUMDES karena dana sudah dicairkan, wewenangnya di BUMDES dan kami sudah berikan bantuan serta dana tersebut sudah jelas masuk ke rekeningnya ketua BUMDES, jadi dana yang terpakai untuk apa saja dan yang sudah di keluar untuk apa kami belum menerima laporan dari mereka, seharusnya setiap 1 tahun sekali mereka harus lapor kekami mengenai dana tersebut, apa saja yang masuk dan berapa kali tenda kursi molen itu disewakan sampai saat ini desa belum mengetahui, kata Heri.

Sebagai contoh seperti Ketapang Mandiri mereka tetap ada laporan ke Bupati, dan Heri bahkan sudah menanyakan ke Sukar kapan mereka di panggil ke kantor desa, namun Sukar belum bisa berikan jawaban.

Tempat penyewaan dana yang di anggarkan untuk BUMDES itu sudah ada dan sudah di rencanakan kata mereka, namun sampai saat ini belum ada bukti nya, pdahal ini sudah lumayan cukup lama, kamipun di desa tidak pernah tau masalah molen, tenda dan kursi pernah disewakan berapa kali dan berapa keuntungan yang masuk slama ini kami tdk pernah menerima laporan dari mereka, karena sebelumnya masalah ADRTnya sudah pernah dirapatkan sebelumnya, dan masalah mengenai pembagian anggaran yang masuk ke BUMDES dan desa masing-masing berapa persen sudah dibagi, jika digunakan untuk bantuan dan lain-lain apa saja itulah yang perlu kita ketahui.

Andaikan BUMDES digunakan seperti contoh untuk simpan pinjam digunakan apa dan itupun ada orang yang harus mengelola dana tersebut, mungkin akan lebih bagus lagi, bisa juga digunakan untuk listrik sebagai contoh vocher listrik ini belum disalurkan, karena kita harus tau dulu dimana tempat yang seharusnya di salurkan.

Sisa anggaran BUMDES berapa nilai untuk saat ini belum diketahui, belum konfirmasi ke Udin selaku ketua BUMDES, jika ada kekurangan dan sesuatu yang janggal ketua BUMDES lah yang harus bertanggung jawab.

Memang dari anggaran yang dikeluarkan untuk kepentingan BUMDES itu sudah dipotong pajak, pertanyaannya apakah mereka membayar pajak atau tidak, kata Heri. Jika di gunakan dan bahwa betul membayar pajak bukti slip itu semua harus ada.

Untuk tahap ke dua 2018 pencairan menurut informasi yang didapat dananya 86 juta tetapi Heri jawab tidak tau, yang di ketahui nya hanyalah secara keseluruhan dana itu jumlahnya 263 juta, yang disetorkan desa 213 juta yang masuk ke BUMDES, sisanya dibagi 2 untuk desa.

263 juta itu dananya dibagi untuk mendirikan BUMDES, jadi untuk dana pengadaan 213 juta sisanya untuk desa dan di tahun 2017 untuk pendirian dananya yg di keluarkan itu 50 juta digunakan untuk AD/ART untuk rapat dan segala macam dan sisanya di berikanlah ke BUMDES 213 juta untuk pembelian molen, kursi, dan tenda sisanya yang belum kami ketahui laporannya, jika digunakan untuk apa dan bukti kuitansi juga belum pernah diterima.

Amunisi pertanyakan 50 juta di tahun 2017 itu untuk apa saja, jawab Heri untuk rapat, survei, untuk BUMDES, jenis usaha, juga dihabiskan untuk berbelanja apa saja yang diperlukan, dan berapa kali untuk rapat, 50 juta itulah untuk pendiri BUMDES.

Lanjut lagi amunisi pertanyakan 50 juta itu bukan kah bantuan dari kementrian, Heri bertanya kepada perangkat desa lain pada saat itu, kata Heri soal itu baru direncanakan untuk desa sukabangun, salah satu desa yang sudah dapat itu salahsatu nya desa Payakumang.

Seharusnya BUMDES itu digunakan untuk gas salasatu contoh dan usaha lain yang sangat bermanfaat, kemauan warga seperti apa jika itu jalannya baik kita akan usul kan pasti dapat, gimana mau mendapatkan bantuan dari kementerian sedangkan  BUMDES saja jalanya setengah-setengah, tambahnya Heri.

Sewaktu kepemimpinan Sayuri Kades lama, pernah BUMDES anggarannya ingin direncanakan untuk air tong besar, sempat juga dirapatkan karena menurut hasil rapat kemungkinan masalah pemasukan agak sedikit lama, jadi kita belilah kursi, molen, dan tenda untuk sementara ini serta barang inipun masih tetap berjalan dan difungsikan sampai sekarang di tempat pak Haji Jailan, entah papan plang di pasang mereka atau tidak BPD tidak tau, dan sebetulnya tugas BPD perangkat desalah yang berkewajiban mengawasi BUMDES tanpa harus menunggu laporan dari BUMDES.

Dulu kata Heri saya belum menjadi sekretaris desa, setelah Maryati dipindahkan diangkatlah saya menjadi sekdes, Pada saat itu BUMDES sudah cukup lama juga tidak berjalan lagi dan pada saat itulah saya tidak mengikuti rapat, makanya saya agak sedikit bingung apa saja yang menjadi persyaratan dari BUMDES itu tadi, jelas Heri kepada amunisi.

Tentang ambulan yang sudah direncanakan untuk bulan 02-2020 ini sampai sekarang belum juga datang, waktu itu KADES dan bendaharalah yang mengurus ke Pontianak dari bulan Desember 2019 lalu dan anggarannya sudah ada, tinggal menunggu waktu saja, anggarannya pun cukup lumayan yang di ajukan 250 juta sudah di alokasikan ke mobil ambulan, tetapi dana untuk mobil ambulan 240 juta saja yang dianggarkan sudah cukup berarti 10 juta masuk dalam kas desa, pungkasnya.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *