Dana Desa Diduga Jadi Lahan Garapan

  • Whatsapp
tual
Masyarakat Tual

MALRA, AMUNISINEWS–  Sepandai – pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Pepatah inilah yang terjadi pada pejabat Desa Ohoinol Kristianus Wemas.
Kado manis berupa Dana ADD merupakan salah satu program kerja Presiden Joko Widodo – Jusuf  Kalla, untuk seluruh desa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sepertinya menjadi lahan garapan para pejabat desa

Sebab, anggaran satu Desa satu Miliar sepertinya jadi anjang bisnis para pejabat korup, di mana sejumlah Proyek Swadaya Masyarakat terkesan amburadur dan terkesan mangkrak

Salah satu Kepala Marga Safirus Ufi,  saat di temui Amunisi pekan kemarin di Desa Ohoinol menyebutkan dana desa raib di bawa kabur oleh oknum. Kejadian ini baru di ketahui bulan November tahun 2016, di mana Dana Desa sebesar 79 juta rupiah ini hilang di tempat kediaman Pejabat Desa Ohoinol

Selaku masyarakat, Safirus Ufi  mempertanyakan dana sebesar itu  tidak di simpan di rekening desa. Kecurigaan yang selama ini terpendam di seluruh masyarakat dengan sikap pejabat yang tidak transparan mulai tercium  dengan sistem menejemen pengelolaan keuangan dana desa yang selama ini tidak diketahui secara jelas peruntukannya.
Salah satu desa yang masih jauh tertinggal dengan infrastruktur di Kabupaten Maluku Tenggara Kecamatan Kei Kecil Timur, tepatnya desa Ohoinol, menjadi contoh bukti kasus yang perlu ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum

Anggaran Dana Desa tahun 2015 sebanyak Rp 135 juta yang dicaikan secara bertahap dalam tiga triwulan yang diperuntukan untuk infrastruktur pembangunan di Desa Ohoinol tidak dapat dipertanggung jawabkan secara terperinci di depan masyarakat. Misalnya,  proyek seperti ( TPT ) Talud Penahan Tanah dan Posyadu di Desa Ohoinol terlihat jelas terbangkalai sejak tahun 2015.

Lebih anehnya lagi, bendahara yang berkewenangan dalam penyimpan dan mengeluarkan dana desa melalui rekening desa, sepertinya tidak berperan dalam struktur organisasi desa.
Lebih lanjut, Ufi membeberkan Desa Ohoinol memiliki 5 anggota Badan Sinir Ohoi (BSO) di antaranya 3 orang dari pihak marga dan 1 dari pihak perempuan serta 1 dari pihak Gereja
kelima BSO yang dijadikan sebagai mesin penghitung uang terkesan tertutup dengan pengelolaan keuangan desa selama ini.

Ironisnya lagi, sikap pejabat menjadikan Bendahara Desa seperti Patung Tuangan, di mana dalam pencairan dana desa secara bertahap dengan nilai uang sebesar Rp 135 juta hanya bisa dihitung oleh 5 BSO dan bukanya Bendahara Desa

Terkait dengan fakta tersebut, maka selaku masyarakat,Ufi langsung melaporkan perbuatannya yang sudah dinilai telah melampaui batas kepada Kantor Kecamatan dan BPM-PD Kabupaten Maluku Tenggara untuk segera mengevaluasi kinerja dari Pejabat Desa Ohoinol.

Namun kenyataan yang terjadi pejabat tersebut masih diberikan kewenangan untuk menjabat selaku pejabat di Desa Ohoinol.
Ufi menduga kasus dugaan korupsi ini juga telah di laporkan ke pihak kepolisian, namun sampai saat ini belum ada tindakan hukum dari aparat kepolisian. Padahal pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap segala pekerjaan yang mandek di desa tersebut

Kareana sesuai fakta bahwa pihak Kecamatan dan Bawasda telah memberikan batas waktu dari bulan januari – Maret untuk menyampiakan laporan pertanggung jawaban penyerapan anggaran dana desa tahun anggaran 2015

Namun fakta membuktikan sampai saat ini laporan pertanggung jawaban dana desa belum di terima oleh pihak yang berwenang sehingga kasus tersebut sudah meresahkan semua pihak karena sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang jelas. PR007

 

 

Pos terkait