Diduga Ada Figur di Balik Transaksi Tanah RPTR Cipayung

  • Whatsapp

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID- Kasus Tanah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)  Cipayung, Jakarta Timur belum selesai. Bonan bin Puklon, ahli waris tanah kemarin mempermasalahkan munculnya figur dalam transaksi tanah itu antara Dinas Pertamanan DKI Jakarta dengan seorang anggota DPRD DKI Jakarta, FS.

Figur yang dimunculkan dalam proses transaksi tersebut diduga adalah ES.  Figur ES ini ditengarai adalah orang dekat dari Msn yang juga anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi yang sama dengan FS. Msn ini banyak mengetahui persoalan tanah di Cipayung.

“Saya lihat sendiri foto figur yang diperlihatkan pihak Biro Hukum Pemprov DKI ketika kami membahas tanah tersebut, yang membuat surat pelepasan hak  bukan yang menjual tanah tapi orang lain,” kata Bonan di Jakarta, Rabu (`23/5).

Ketika itu, kata Bonan dia mencatat  yang melakukan pelepasan hak adalah FS orang terakhir yang menguasai sertifikat tanah milik keluarga Fuklon. “Itulah anehnya karena saya mencatat yang melepas hak atas tanah itu adalah FS kok yang tanda tangan di foto itu adalah ES,” ucap Bonan.

Pengacara Bonan, Budi Suranto Bangun SH, MH yang dihubungi terpisah turut menjelaskan soal duduk perkara tanah tersebut. Menurut Budi, ada dua obyek tanah yang dipersoalkan. Pertama tanah seluas 830 meter persegi. Atas tanah ini dilakukan jual beli tranah berdasar-kan Girik C 316 seb Blok D/I/89 dari penjual Puklon bin Dirun dengan pembeli Masduki berdasarkan akta jual beli yang dikeluarkan camat Pasar Rebo No. 2001/JB/V/1979  tanggal 25 Mei 1979.

Kemudian dilakukan lagi jual beli dari Masduki kepada Amir Hamzah berdasarkan AJB No. 069/B Apus/ Ps Rebo/1990 tanggal 15 Maret 1990 . “Nah kemudian terjadi lagi surat pelepasan hak No.: 115/2010 tanggal 30 Desember 2010 oleh no-taris Eva Jamaida atas nama Ferrial Sofyan kepada Dinas Pertamanan Pemakaman DKI Jakarta,” kata Budi.

Yang menjadi catatan penting di sini, ujar Budi, setelah Puklon bin Dirun meninggal dunia pada 7 Mei 1979 tiba-tiba terbit sertifikat hak mi-lik (SHM) No. 23 Bambu Apus atas nama Puklon bin Dirun seluas 830 meter persegi pada 21 Juni 1983.

Sedangkan obyek kedua tanah seluas 2. 171 meter persegi. Atas tanah ini telah dilakukan jual beli tanah berdasarkan Girik C 316 atas penjual Puklon bin Dirun dengan pembeli Ahmad Mursali Kasmiun berdasarkan akta jual beli No. 2002/ JB/V/1979 tanggal 25 Mei 1979.

Kemudian Ahmad Mursali menjual kembali tanah itu kepada Esti Kurniawati berdasarkan AJB No. 068/B Apus/Ps Rebo/1990 tanggal 15 Maret 1990. Selanjutnya telah terjadi pelesan hak surat pelepasan hak No.: 115/2010 tanggal 30 Desember 2010 oleh notaris Eva Jamaida atas nama FS kepada Dinas Pertamanan Pemakaman DKI Jakarta.

Menurut Budi Suranto Bangun, Bonan sudah diuandang oleh H Richard Faisal, SH,MH Ketua  Komisi Pengawas DPD Partai Demokrat dan H Merry Yanto dari LBH Demnokrat..

Dalam pertemuan Senin (21/5) di DPD Demokrat DKI Jakarta baik Budi maupun Bonan bergantian memberikan keterangan di hadapan H Richard Faisal dan H Merry Yanto.  H Richard mengatakan akan memintai pula keterangan FS.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta yang dikonfirmasi Amunisi melalui surat tertulis No: : 230/Srt-Red/I/2018 hingga kini belum memberikan jawaban yang diajukan Amunisi, misalnya, dari siapakah Dinas Pertamanan membeli tanah tersebut yang kini di atasnya telah berdiri taman RPTRA? Apakah dalam proses pembelian tanah pihak Pertamanan melakukan penelitian?Apakah Dinas Pertamanan ketika membeli tanah itu membentuk tim panitia?

Selain itu dipertanyakan pula , sebelum dibeli oleh Dinas Pertamanan tanah tersebut dikuasai oleh seorang anggota DPRD DKI dari  Demokrat. Mengapa ketika terjadi pelepasanhak muncul figu?.

Seperti diketahui RPTRA Cipayung yang diberinama Taman Caliandra itu dibangun menggunakan dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Jika soal belanja tanahnya terindikasi membeli dari hasil yang ilegal maka sudah sepantasnya Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) DKI untuk segera mengambil langkah-langkah penyidikan mengungkap tuntas siapa-siapa saja yang terbukti merampas tanah milik almarhum Puklon secara tidak sah.

Pos terkait