Diduga Beberapa Panwascam Kurang Paham Surat Edaran Bawaslu

  • Whatsapp

Oleh Asep Sukmana

KARAWANG, AMUNISINEWS – Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI mengeluarkan Surat Edaran tgl 28 Februari tahun 2018 perihal Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada partai politik peserta Pemilu sebelum jadwal Tahapan Kampanye.

Surat edaran tersebut  menyatakan akan ada sanksi pidana jika ada orang yang melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, Bacaleg (Bakal Calon Legislatif) yang mencuri start akan diancam pidana 1 tahun  atau senda sebesar 12 jt. Hal tersebut tertuang dalam pasal 276 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Ternyata ada beberapa baligho Bacaleg terpampang di beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Karawang.

Menurut ketua Panwascam Kecamatan Tirta Jaya yang bernama Endang saat dikonfirmasi lewat seluler (06/07/18) menjelaskan, bahwa untuk pemasangan baligho nanti diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai zona yang udah ditentukan oleh KPU Daerah (KPUD).

“Kalau untuk pemasangan baligho dalam  bentuk APS (Alat Peraga Sosialisasi) itupun bahasanya Bacaleg, silahkan aja tapi nanti setelah ditetapkan oleh KPUD akan kami tertibkan kembali,” ucapnya.

Tentang Surat Edaran Bawaslu itu, katanya, selama mereka belum dinyatakan sebagai daptar calon tetap pemasangan atribut dalam bentuk apapun itu tidak melanggar peraturan dan belum masuk ke dalam tahapan kampanye.

“Mengenai pasal 276 no.7 UU tentang Pemilu, dalam bentuk sosialusasi itu mereka para Bacaleg membuat atribut dalam bentuk APS, pemasangan baligho yang sekarang menurut Komisioner kabupaten tidak perlu izin  KPU,” tegas Endang

Nurkinan sebagai Panwascam Kecamatan Pakisjaya menerangkan (06/08/18) , pasang baligho saat ini boleh, ada ijin Panwascam dan tidak boleh memasang di tempat yang dilarang, contohnya depan masjid, sekolah atau di tempat pemerintahan serta pohon.

” Apabila sudah masuk jadwal kampanye dan ditentukan masing-masing tanggalnya, tidak boleh diadakan di luar jaadwal kampanye yang sudah ditentukan masing-masing kandidat jika terjadi dilaksanakn dil uar jadwal kampanye dan terjadi bentrok maka akan kena sanksi yg sesisuai pasal 276 nomor 7 tahun 2017.  Kalau  tidk boleh melakukan kampanye artinya mengumpulkan masyarakat disuatu tempat ataupun lapangan yang dengn sengaja kampanye mengajak memberikan misi misi  menjanjikan itu yg dilarang,” ujarnya.

“Kalau tentang Surat Edaran Bawaslu tgl. 28 Februari tahun 2018, tidak boleh melakukan kampanye artinya mengumpulkan masyarakat disuatu tempat dengan sengaja mengajak memberikan misi- misi menjanjikan itu yang dilarang, pengenalan atau pemasangan gambar boleh saja asal jangan ditempat yang dilarang, selagi menyimpan gambar tidak ditempat yang dilarang boleh aja,” ucap Turkinan

 

 

Pos terkait