Diduga Rampas Hak Warga Korban Banjir, Kadissos Jeneponto Dinilai Miskin Hati

Oleh Hamzah Sila

JENEPONTO, AMUNISINEWS.CO.ID- Terkait masalah batuan para warga korban banjir tgl 22 Januari 2018 lalu yang diduga tidak jelas kemana dihabiskannya, Kadis Sosial Kab. Jeneponto Sulsel, M. Rusli mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat.

 

Pasca bencana bànjir bandang satu tahun silam yang menelan puluhan korban jiwa dan juga kerugian material sekitar puluhan milyar rupiah, pemerintah pusat memberikan bantuan melalui Dinas Sosial Kab. Jeneponto sebesar, 250 juta namun dipertanyakan.

Haeruddin Limpo selaku Kepala Bidang Pemberdayaan di Kantor Dinas sosial Kab. Jeneponto Sulsel, ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan, bahwa terkait bantuan dana dari pusat, itu ada sebesar 250 juta tapi terkait pengadaan barang tidak diketahuinya, karena tidak dilibatkannya, selaku Kabid pemberdayaan.

Menurut Kabid pemberdayaan sosial ini, dia hanya sebatas mengetahui adanya bantuan pusat sebesar 250, untuk pembelian pakaian seragam siswa SD dan SLTP, pemberian upah atau uang lelah, serta pembelian pipa dan kran  dan lainnya, untuk kelengkapan tandong atau bak air yang juga bantuan dari pusat.

“Saya hanya sebatas mengetahui kalau ada bantuan uang tunai dari pemerintah pusat 250 juta tetapi terkait pembelanjaan pengadaan barangnya saya tidak tau karena saya selaku Kabidnya tidak dilibatkan sama sekali,” ungkap Haeruddin Limpo.

Beberapa pegawai lainnya juga menyebutkan, kalau M. Rusli selaku Kadis, semua Kabid dan Seksi seksinya, tidak ada yang berdayakannya atau dipungsikannya sesuai bidang dan Tupoksinya masing masing, melainkan staf biasa yang dijadikannya PPTK kepercayaannya.

Karena Kadis, M. Rusli dinilai perampas hak tugas dan Tupoksi para Kabid dan Seksi seksinya, maka dia selaku Kadis dinilai tidak profesional melabrak peraturan pemerintàh no.12 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 13 ayat 2 bahwa PPTK adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural. Bukan staf biasa. Ungkap salah satu Kabid.

Ia juga menjelaskan kalau di kantornya hanya ada 3 orang yang berperan mengatur semua anggaran atau program yang di kelolanya yakni hanya Kepala Dinas, bendahara dan PPTK, selain daripada itu semua Kabid dan seksi hanya jadi penonton tidak difungsikan.

“Atau tidak di fungsikan, bàhkan kantor kami ini sudah pernah didemo oleh màhasiswa dan masyarakat terkait masalah bantuan banjir, tapi bukannya diberi sanksi malah kami semua disini yang dipanggil menghadap ke bapak bupati untuk mencari solusinya

Di tempat terpisah, Syamsuddin, DL selaku PPTK yang juga saat ditemui oleh Media ini di ruang kerjanya mengakui adanya bantuan uang dari pusat sebesar 250 juta yang masuk di Kantor Dinas Sosial Jeneponto, untuk biaya pengadaan baju seragam siswa SD dan SLTP, uang lelah dan biaya kelengkapan tandong pembelian pipa dan kran.

“Betul ada uang bantuan dari pusat untuk biaya pengadaan baju seragam siswa SD dan SLTP sebesar 164 juta lebih, pemberian upah atau uang lelah bagi Tim relawan sebesar 70 juta 800 ribu dan pembelian pipa dan kran kelengkapan tandong/bak air,” katanya. Senin, 5 Agustus 2019.

Namun ketika ditanya berapa banyak pakaian seragam dibeli dan sudah berapa sekolah yang pernah didatangi dibeirkan baju seragam siswanya,  Syamsudin DL selaku PPTK, kurang memberikan jawaban yang jelas kecuali hanya menyebutkan, 700 untuk seragam SD dan 800 untuk seragam SLTP

Media ini menemukan di SDI Balang II Kel. Balangtoa Kec. Binamu yang diberikannya bantuan hanya 20 pasang seragam saja dan itupun tidak dibagikannya kepada siswa siswi karena dinilai tidak layak pakai lagi.

“Mungkin Kepsek tidak membagikan ke siswa siswi karena selain siswa disini siswa tidak lagi memakai celana pendek dan rok pendek atau khusus siswi sudah memakai baju lengan panjang juga mungkin karena baju ini sudah kenodaan,” kata rekan guru.

Kadis Sosial Kab. Jeneponto, M. Rusli mantan nara pidana narkoba belum bisa dikonfirmasi karena sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci.

 

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *