Dikonfirmasi Terkait Proyeknya, PPTK Alat Praktek SMK Disdik Babel Bungkam

  • Whatsapp

Oleh Robi

PANGKALPINANG, AMUNISINEWS.CO.ID- Ada apa dengan PPTK Alat praktek SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018?

PPATK Hermawan, sudah sebanyak 3 (tiga) kali dikonfirmasi terkait SMK mana saja yang menerima Alat praktek itu, Hermawan tidak mau menjelaskannya.

Konfirmasi ketiga Amunisi News, Minggu (30/9) PPTK Hermawan hanya menjawab singkat dan tidak nyambungnyambung.

“Assalamualaikum wr wb pak Hermawan, ijin konfirmasi pak..terkait paket pengadaan diatas, SMK mana saja pak yang menerimanya, karena dalam waktu dekat kami mau investigasi kelapangan, mohon penjelasannya pak, terima kasih, wassalaam,”

Namun jawaban Hermawan tidak nyambung dan bisa dikatagorikan bungkam, Hermawan hanya menjawab, “masih dalam proses”, jawabnya melalui pesan WhatsApp, Minggu (30/9).

Belum jelas apa motif PPTK Hermawan tidak mau menjawab konfirmasi dari Amunisi News, apakah realisasi proyeknya diduga tidak sesuai speck atau ada motif yang lain, masih tanda tanya dan parahnya lagi Hermawan belum bisa dikonfirmasi langsung dikantornya.

Ketertutupan informasi itu juga dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) M.Soleh yang menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sama dengan Hermawan, PPK yang merangkap Kepala Dinas itu juga tidak mau memberikan informasi terkait pengadaan Alat Praktik SMK Tabun 2018 dengan pagu dana Rp.4.110.000.000.00,- dan dengan pemenang tender PT Karya Darma Buana yang beralamat di Jl. Raya Pabuaran No. 52 Rt.001/06 Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede  kabupaten  Bogor  Provinsi Jawa Barat.

Padahal sangat jelas dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008, setiap Badan Publik wajib memberikan informasi saat diminta oleh masyarakat.

Sementara itu Ketua LSM Gebrak Babel Suherman Saleh sangat menyayangkan ketertutupan Hermawan dan M.Soleh mengenai informasi proyek itu, menurutnya PPK atau PPTK sebuah proyek pemerintah wajib memberikan informasi secara detail kepada peminta informasi tentang kegiatan karena dana yang digunakan itu bersumber dari uang negara,

“Dalam Undang-Undang Informasi Publik, Badan Publik penyelenggara negara itu wajib memberikan informasi kepada masyarakat, tidak boleh ditutupi karena dana itu berasal dari Pemerintah,” katanya, Senin (1/10).

Gebrak Babel katagorikan, jika PPTK dan PPK nya bungkam, berarti proyek itu patut diduga tidak sesuai speck dan kalau tidak sesuai Speck kita akan buat laporan kepada pihak Tipikor Polda dan Kejati Babel supaya di proses,

“Kalau mereka bungkam, patut diduga proyek itu tidak sesuai speck, kalau memang itu terjadi, Gebrak Babel akan buat laporan ke penegak hukum untuk di proses”, tambahnya.

Pos terkait