Dinas Koperasi Diminta Cabut Surat Pencatatan Pengurus KPRI- RSCM Bentukan Direksi

  • Whatsapp
Wilmar, SH. beserta rekan. (Gambar : Istimewa)

Oleh : TIM

 

AMUNISINEWS.COM, Jakarta – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah dan Perdagangan Pemprov DKI Jakarta diminta segera mencabut surat pencatatan KPRI- RSCM periode 2014-2016. Pengurus bentukan Direksi RSCM ini dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PengadilanTinggi DKI Jakarta dalam putusan banding.

Permintaan pencabutan surat No. 12.1/-1.829.121 tanggal 18 Januari 2016 tersebut disampaikan oleh kuasa hukum KPRI- RSCM Budi Suranto Bangun, SH, MH dan A.Rofi’ulah, SH, Kamis (3/11), dengan alasan sudah ada putusan pengadilan.

“Jauh hari sudah kami ingatkan kepada Kadis Koperasi agar tidak melakukan pendaftaran sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi surat itu masih diterbitkan. Sekarang sudah ada keputusan maka kami minta surat itu dicabut,” tandas Budi Suranto. “Kami minta surat itu dicabut karena digunakan untuk kepentingan tidak baik,” tambah Budi Suranto.

Sebelumnya, kuasa hukum KPRI- RSCM periode 2011-2013pimpinan DR. drg Andi Jimmy Mappaile, SP BM, sudah menyampaikan somasi kepada  Dirut RSUPN Dr. Cipto Mangun Kusumo serta Menteri Kesehatan melalui Suratnya No. 10/S/JPW/X/2016 tertanggal 20 Oktober 2016.

Dalam somasi tersebut disampaikan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 74/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 10 Maret 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 308/Pdt/2016/PT.DKI tertanggal 29 Agustus 2016, dimana dalam ke 2 (dua) amar putusan tersebut menyatakan antara lain tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Putusan itu menyatakan sah menurut hukum kepengurusan KPRI-RSCM di bawah pimpinan/ketua Pengurus/Penggugat untuk periode 2011-2013, menyatakan tidak sah menurut hukum kepengurusan KPRI-RSCM hasil rapat anggota luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014 oleh Para Tergugat, menyatakan tidak sah menurut hukum pemblokiran rekening-rekening Penggugat pada Bank Mandiri KCP RSCM dan BCA KCP Sentral Cikini yang dilakukan oleh Terggat II dan Tergugat III.

Teguran tersebut disampaikan agar pihak-pihak Tergugat I (Deden Muhammad Sophian), Tergugat II (Dr. Sukamto), Tergugat III (Imarsan), Tergugat IV (dr. Czeresna Heriawan Soejono), Tergugat V (Jumaisir), Tergugat VI (Zaelani) tidak melakukan tindakan hukum apapun sehubungan dengan pengakuan dan pengesahaannya yang mengaku-ngaku sebagai pengurusan KPRI-RSCM hasil rapat anggota luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014.

Oleh karena berdasarkan ke 2 (dua) putusan pengadilan tersebut menyatakan tidak sah menurut hukum kepengurusan KPRI-RSCM hasil rapat anggota luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014 oleh Para Tergugat.

Sementara menurut A Rofi’ulah, somasi perlu disampaikan agar anggota Koperasi KPRI-RSCM yang berjumlah ± 3.000 anggota tidak mendapatkan informasi yang salah dan sesat dari pihak-pihak yang mengaku dan mengesahkan  sebagai pengurusan KPRI-RSCM hasil rapat anggota luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014.

Sementara pada kuasa hukum KPRI RSCM lainnya, Budi Suranto Bangun, SH.MH juga menyampaikan dalam somasi tersebut juga diingatkan akan proses Pelaporan Pidana atas Laporan Polisi No. Po. 224/K/II/2014/Polres JP tertanggal 21 Februari 2014 tentang dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan  dengan Terlapor Imarsan Amak Cs.

Laporan Polisi No. Po. 100/K/I/2014/Polres JP tertanggal 25 Januari 2014 tentang dugaan tindak pidana Pengrusakan dan Pengerusakan barang secara bersama-sama dengan Terlapor Sarifudin Joko Warsono Cs yang saat ini masih berjalan dalam proses penyidikan Polres Metro Jakarta Pusat.

Hal tersebut dinyatakan untuk diingatkan proses masih berjalan, penyidikan walaupun terkesan lambat pada saatnya piha – pihak tersebut pasti harus diproses secara hukum dan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. “Klien kami akan segera memberikan keterangan tambahan kepada Penyidik dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 308/Pdt/2016/PT.DKI tertanggal 29 Agustus 2016,” terang Budi Suranto.

Ketika ditanya apa benar pengurusan KPRI-RSCM 2014-2016 hasil rapat anggota luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014 telah diterima Registrasinya oleh Dinas Koperasi Prop. DKI Jakarta,  Advokat Budi Suranto Bangun, SH.MH menjelaskan tidak benar adanya Registrasi tersebut.

“Itu bukan Pengesahan dari Dinas Koperasi Prop. DKI Jakarta untuk menyatakan mempunyai Legitimasi sebagai Pengurus KPRI-RSCM 2014-2016 hasil rapat anggota luar biasa,” katanya sambil mempertunjukkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada ke 2 (dua) amar putusannya menyatakan tidak sah menurut hukum kepengurusan KPRI-RSCM hasil rapat anggota luar biasa oleh para tergugat.

 

Negosiasi

Sementara pada Kamis (3/11) dilakukan mediasi antara antara kuasa hukum KPRI – RSCM pimpinan drg Jimmy dengan pimpinan RSCM. Pertemuan di depan kantor RSCM  terkait rencana pembongkaran dan pembangunan gedung baru RSCM. Tim kuasa hukum drg Jimmy ingin mengambil barang miliknya yang masih tersimpan di kantor koperasi. Negosiasi dead lock karena kliennya.pihak drg Jimmy menolak pemindahan barang. Alasannya, ada barang-barang milik pribadi.

“Kami datang untuk mengambil barangn milik klien kami. Namun, Kabag Administrasi RSCM mengakatakan smua barang boleh diambil bila ada bukti kepemilikan. Tidak ada niat kami  menghalangi pembangunan gedung,” katanya.

Padahal, kata Rofi’ulah, sehari sebelumnya sudah menemui Kabag Anmin, Tari namun tidak mau menerimanya.”Ini terkesan mereka sendiri yang menunda waktu pembongkaran,” katannya.

Sempat terjadi ketegangan ketika salah seorang yang sudah menjadi tersangka dalam laporan pidana turut menghalangi. “Kamu jangan macam-macam karena sudah jadi tersangka,” kata Rofi. Pria itu pun akhirnya keluar ruangan.

 

 

Editor : Hendra Usmaya

 

 

Pos terkait