Diperiksa Penyidik Kejati Babel Terkait Proyek PJU Bermasalah, Sandi Hartono ‘Tutup Mulut’

Oleh  Herman Saleh

PANGKALPINANG, AMUNISINEWS.CO.ID- Seharian diperiksa penyidik Tipikor Kejaksaan Tinggi Babel, Bos Lampu tenaga surya asal Pasuruan Jatim terkait kasus dugaan korupsi Penerangan Jalan Umum (PJU) 100 titik yang dikerjakan oleh Dinas ESDM Provinsi Babel di Belitung  ini memilih bungkam saat dikonfirmasi media yang telah dari siang hari menunggu di Kejaksaan Tinggi Babel, Selasa (30/7/2019).

Bos Lampu tenaga surya Sandi Hartono dan Stafnya nampak tergesa- gesa melangkah untuk menuju ke mobil yang telah menantinya  dihalaman kantor Kejaksaan Tinggi Babel.

Tidak sepatah katakan yang keluar dari omongannya, Sandi Hartono memilih bungkam.

Diketahui sebelumnya, kasus proyek pembangunan Penerangan Jalan Umum ( PJU) 100 titik di Belitung yang dikerjakan oleh Dinas ESDM Provinsi Babel itu diduga Total Lost atau kerugian negaranya senilai pagu dana proyek yaitu Rp2,9 Miliar.

Lokasi proyek adalah Desa Gantung, Desa Selinsing, Desa Bentaian, Desa Padang, Desa Mekar Jaya, Desa Kurnia Jaya, Desa Sukamandi, Desa Mempaya, Desa, Desa Burung Mandi, Pulau Memperak, Desa Kelubi dan Desa Liring dengan jumlah 100 unit lampu / titik.

Pekerjaan Pembangunan PJU Tenaga Surya ini dilaksanakan oleh PT NPM berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 671/1631.a/SP-PJUTS/ESDM/2018 tanggal 27 Agustus 2018 senilai Rp2.983.141.627,40 ( termasuk PPN).

Sementara Kepala Seksi Hukum Kejaksaan Tinggi Babel Roy Arland SH MH membenarkan pemeriksaan yang dilakukan penyidik Tipikor Kejati Babel terhadap ke 3 orang tersebut.

” Benar, hari ini ada 3 orang yang diperiksa terkait kasus PJU Dinas ESDM Provinsi Babel, ke 3 orang tersebut dari pihak swasta”, kata Roy di Kejati Babel, Selasa ( 30/7)..

 

 

128 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.