Diprotes, Perumahan Citra Main Urug Lahan Milik Warga

tigung memplihatkan lahan yang dirug- halaman-1
Tigung memperlihatkan tanah miliknya yang diurug.

JAKARTA, AMUNISI– Masalah pertanahan di Jakarta ibarat benang kusut. Susah diurai dan kalaupun maju ke rana hukum, rakyat selalu menjadi pihak yang lemah. Apalagi, bila lawannya adalah perusahaan besar atau pengusaha berduit.
Nah, masalah pertanahan juga kini tengah melanda Tigung, warga Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Pria ini, kemarin mendatangi Redaksi Amunisi menceritakan nasib yang dialaminya.

Menurut Tigung, tanah miliknya seluas 5005 meter persegi kini dikuasai oleh perumahan elit Citra. ”Tanah yang kini dikuasai Citra itu atas nama Eni bin Emon dengan girik nomer persil 1748,” katanya.

Memang, di lokasi terlihat tanah tersebut telah ditimbun dan menurut seorang pekerja di lokasi, akan segera dibangun Perumahan Citra.

“Saya kaget tiba-tiba tanah diurug. Padahal, saya punya dasar yang kuat, girik yang tidak pernah dipindah tangankan. Pihak Citra seharusnya tidak boleh min urug saja.Butuh proses hukum, karena dalam permasalahan ini belum ada satu pihak pun yang dimenangkan oleh pengadilan. Ini murni perbuatan melanggar hukum. Memang saya orang kecil tapi keadilan milik semua orang. Negara ini negara hukum, keadilan tidak boleh tebang pilih, sekarang jamannya sudah beda, saya akan menindak lanjuti permasalahan ini,” cetusnya kepada Amunisi.

Tigung juga menjelaskan bahwa dirinya telah menemui pihak Citra namun belum menemukan titik temu, bahkan pihak Citra mengklaim bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Citra atas nama Elis yang dbeli oleh H Zakar. Namun, dalam pertemuan tersebut, seperti disaksikan wartawan Amunisi, pihak Citra tidak memperlihatkan bukti secara detail dasar hukum kepemilikan tanah tersebut.

Undang Undang No 52 PRP tahun 1960 pasal 2 dan Undang Undang No 51 PRP tahun 1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa ijin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan hukum pidana (KUHP). Bahwa seseorang yang secara melawan hukum menjual, menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatan tersebut diancam pidana paling lama 4 tahun.(bams/ito)

125 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.