Direktur Kepatuhan Bank Bukopin Diperiksa KPK, Ketum ICC: Kasus ini Harus Dibongkar!

  • Whatsapp

Oleh Mustafa/Budi S

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID- Pegiat antikorupsi dari Indonesia Crisis Center (ICC) RH Djoko Sudibyo, SH meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak surut dalam menangani kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemkot Bandung Tahun 2012 dan 2013.

Hal ini dikatakan oleh RH Djoko Sudibyo, Ketua Umum ICC kepada deteksionline dan Amunisinews.co.id di Jakarta, Rabu (14/10/2020). “KPK tak boleh kendur dalam menangani kasus ini, harus tekan gas, dan bongkar semuanya, ” ujar Djoko Sudibyo,

ICC adalah lembaga independen yang didirikan oleh tokoh-tokoh angkatan 45 DKI Jakata dan bergerak dalam penegakan hukum, terutama membantu pemerintah dalam percepatan pemberantasan korupsi, memandang perlu untuk bersuara. “Setiap dugaan korupsi memang harus didalami terkait sapa saja yang terlibat dan berapa besar kerugian Negara. Apalagi dalam kasus ini sudah ada tersangkanya,” ujar Djoko Sudibyo.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Dadang Suganda sebagai tersangka. Beberapa hari lalu, KPK juga memeriksa  Direktur Kepatuhan Bank Bukopin Hari Wurianto dalam penyidikan kasus ini.

“Hari Wurianto dipanggil sebagai saksi untuk tersangka DS  dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah RTH Bandung dan pengembangannya,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2020.

Seperti diberitakan sebelumnya, proses pengadaan tanah terkait RTH tersebut, Pemkot Bandung tidak membeli langsung dari pemilik tanah, namun diduga menggunakan makelar, yaitu Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009–2014 Kadar Slamet dan Dadang Suganda.

Proses pengadaan dengan perantara Dadang dilakukan melalui kedekatannya dengan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi.

Edi telah divonis bersalah dalam perkara suap terhadap seorang hakim dalam terkait penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemkot Bandung.

Edi Siswadi memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung saat itu Herry Nurhayat untuk membantu Dadang Suganda dalam proses pengadaan tanah tersebut.

Dadang kemudian melakukan pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Bandung dengan nilai lebih rendah dari NJOP setempat. Setelah tanah tersedia, Pemkot Bandung membayarkan Rp43,65 miliar pada Dadang. Namun, Dadang hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah.

Diduga Dadang Suganda menerima sekitar Rp30 miliar. Sebagian dari uang tersebut, sekitar Rp10 miliar diberikan pada Edi Siswadi yang akhirnya digunakan untuk menyuap hakim dalam perkara bansos di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menyita 64 bidang tanah dan bangunan serta dua mobil milik tersangka Dadang.

KPK juga sedang menelusuri adanya proyek-proyek lain selain RTH yang diduga dikerjakan oleh tersangka Dadang.

Sejauh ini belum diketahui keterlibatan Hari Wurianto dalam kasus ini tapi, menurut Djoko Sudibyo, penyidik bisa memanggil siapa saja yang terindikasi mengetahui kasus ini.

“Tentunya ada alas an yang kuat mengapa KPK memintai keterangan Direktur Kepatuhan Bank Bukopin Hari Wurianto dalam penyidikan kasus ini,” ujar Djoko Sudibyo.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *