DKI Jakarta Raih WTP 2019 untuk Ketigakali, dari BPK RI

  • Whatsapp

Oleh, Red

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketigakalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Senin (22/6).

Salahsatu upaya dalam meraih predikat ini yakni pencatatan aset barang dari masing-masing wilayah yang dilakukan pada 2019 lalu.

Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Kota Administrasi Jakarta Utara, Ratna Diah Kurniati mengatakan, beragam upaya dilakukan dalam mendukung raihan opini WTP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dukungan ini salah satunya yakni pencatatan aset yang berkolaborasi dengan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. -dirilis.utara.jakarta.go.id.

“Alhamdulillah untuk ketiga kalinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun 2019 dari BPK RI,” kata Ratna. Senin (22/6).

Sepanjang 2019 lalu, dijelaskannya sebanyak delapan aset berupa lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dicatat dan dilakukan pemagaran.

Ke delapan aset itu berlokasi di tiga kecamatan Jakarta Utara yaitu Kecamatan Kelapa Gading, Tanjung Priok, dan Cilincing.

Selain pencatatan dan pemagaran aset, sebanyak 19 sertifikat lahan pun telah diterbitkan. Sertifikasi ini tentunya menguatkan kepemilikan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak terjadi pengokupasian lahan.

“Pencatatan kami tentunya melalui sistem daring yang bernama Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA). Jadi semua aset yang sudah terkonfirmasi semua sudah ada disana dan bisa diakses publik termasuk dari BPK RI,” jelasnya.

Selain pencatatan aset, diterangkan pihaknya juga intens melakukan pendampingan terhadap UKPD. Pendampingan ini dinilainya menjadi kunci keberhasilan dalam pencatatan seluruh aset yang selama ini belum tercatat milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Jadi kalau ada aset yang belum tercatat, tim akan melakukan pendampingan. Menggali lagi aset tersebut dengan berkolaboasi dengan UKPD terkait,” tutupnya.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *