DPRD Kota Depok Sahkan Lima Raperda, Satu Diantaranya tentang KTR

  • Whatsapp

Oleh, Jhon Htpea

DEPOK, AMUNISINEWS.CO.ID.-  DPRD kota Depok resmi mengesahkan 5 Rancangan peraturan daerah (Raperda) dan Rancangan peraturan DPRD kota Depok, tentang tata tertib  (Raper tatib) DPRD kota Depok di ruang Paripurna Gedung DPRD kota Depok Rabu, (08/01/2020)

5 Raperda yang di sahkan tersebut yaitu,
1. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

2. Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang pajak daerah

3. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2015 tentang tarif pelayanan kesehatan kelas  3 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok

4. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan bidang perhubungan

5. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun  2012 tentang retribusi bidang perhubungan

Wakil ketua 1 DPRD kota Depok Yeti Wulandari yang menjadi pimpinan sidang mengatakan bahwa, tiga raperda dan raper tatib DPRD kota Depok telah selesai proses fasilitasi dari provinsi Jawa Barat, dan sudah dibahas oleh Pansus dengan perangkat daerah serta bagian hukum sekretariat daerah Kota Depok ucap Wulandari dalam sidang

Untuk raperda terkait Pajak Daerah dan raperda tentang retribusi bidang perhubungan Yeti Wulandari melanjutkan telah disetujui dan akan dilakukan evaluasi oleh Provinsi Jawa Barat

Sehingga jumlah raperda yang akan ditetapkan dan di sahkan dalam keputusan DPRD kota Depok hari ini adalah 5 raperda dan Rancangan peraturan tatib DPRD kota Depok.”Ucap Yeti

Pada raperda bidang perhubungan tercatat didalamnya peraturan tentang garasi mobil. Kendati sudah disahkan raperda Perhubungan tentang garasi mobil, Yeti mengatakan sebelum diterapkan peraturan daerah tersebut Dinas Perhubungan (Dishub), Pemerintah Kota Depok wajib memberikan fasilitas transportasi yang layak kepada masyarakat.

Sebab kata Yeti, masyarakat Depok ini mobilisasinya tinggi, sehingga memiliki kendaraan pribadi untuk kegiatannya

Peraturan inipun jelas Yeti, bukan melarang masyarakat memiliki lebih dari satu kendaraan khususnya roda empat,  tapi juga mengoreksi kepada pemerintah daerah sendiri apakah pemerintah daerah sudah menyediakan fasilitas-fasilitas transportasi umum yang benar-benar layak, aman dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”ujarnua lagi

Bila nantinya Perda tersebut sudah disahkan,  akan melalui tahap pembahasan oleh pansus untuk di evaluasi yang kemudian baru akan ditetapkan sebagai peraturan oleh Walikota Depok.

Jika sudah dibuat peraturan, Yati mengatakan secara otomatis aturan tersebut harus dibarengi dengan ketersediaan sarana terkait penunjang mobilitas masyarakat dalam hal pengadaan dan pelayanan transportasi umum

“Kita tidak bisa bicara transportasi umum dari satu sisi saja, tapi kita harus melihat aspek transportasi secara umum yang layak bagi pelajar, perempuan, disabilitas, juga untuk anak-anak,” ujar Yeti di akhir kata.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *