DR. Misharti Sarankan Pilkada Ditunda Tahun 2021

  • Whatsapp
DR. Misharti Anggota DPD RI dapil Provinsi Riau

Oleh, Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.- Pemerintah tetap melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 meski berada di tengah kondisi pandemi Virus Corona (Covid-19).

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR secara fisik dan virtual, di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Tito mengungkapkan, alasan pemerintah tetap menggelar Pilkada serentak karena pandemi Covid-19 belum diketahui kapan akan berakhir. Selain itu, sejumlah negara juga tetap melaksanakan pemilu lokal maupun nasional di tengah Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan.

DR.Misharti Anggota DPD RI dapil Provinsi Riau  meminta pemerintah melalui Mendagri, KPU, serta DPR-RI agar pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ditunda menunggu situasi yang sudah dapat diyakini bahwa kondisi wabah Covid-19 ini sudah terkendali.

“Selain masih banyaknya, masyarakat yang belum betul-betul dengan kesadarannya untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan memperhatikan protokol.kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker jika keluar rumah dan menghindari kerumunan massa keramaian,”ungkap wanita  cantik asal Riau ini kepada,Jurnalis, amunisinews.co.id, Senin, (1/6/2020).

Melihat kondisi pandemi yang masih belum pulih dan masih terus meningkat tentunya, kata dia, rasanya belum saatnya melaksanakan pilkada di beberap daerah.

Lebih lanjut DR. Misharti S.A.g,.Msi, melihat setelah pemerintah mencabut PSBB, masyarakat seakan akan sudah merdeka dengan keluar semaunya tanpa masker, berkunjung di keramaian dengan tidak mengindahkan sosial distancing dan banyak lagi dan tentu ini menjadi keprihatinan tersendiri.

Kita mengetahui jika pilkada di lakukan bulan Desember, 2020. enam bulan sebelumnya tahapan-tahapan pilkada itu sudah harus dilakukan.

“Bagaimana mereka mengadakan kegiatan sosialisasi, atau kampanye. jika mereka tidak mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak tentunya, ini pasti akan terjadi. belum lagi pelaksanaan pilkadanya yang tidak sebentar, mulai dari TPS (tempat pemungutan suara), kec , kab / kota sampai provinsi. Ini memakan banyak waktu dan tenaga,”pungkasnya.

Dalam keadaan normal saja pemilu banyak memakan korban jiwa. dimana banyak petugas pemilu yang berguguran apakah lagi dengan kondisi seperti ini. dimana kesehatan masyarakat, sangat rentan dengan terjangkitnya.

“Dan juga saya melihat apa urgensinya sehingga pemilukada (pilkada ). harus di buru-buru. jika diundur di tahun 2021 mungkin lebih baik, dengan kesiapan seluruh element masyarakat untuk menghadapinya,”jelasnya.
“Jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah,tentunya mentri dalam negeri dapat menunjuk PLT.untuk mengisi kekosongan itu,” tambahnya.

Selain itu, perhatikan juga ketersediaan  anggaran yang harus dipersiapkan oleh  pemerintah terkait permintaan penambahan anggaran Rp.353 Miliar.

“Untuk saat sekarang ini saya pikir pemerintah konsentrasi dulu untuk menghadapi hajat hidup orang banyak dengan memperhatikan keselamatan rakyat nya, masyarakat sangat terjepit dimana uluran tangan dari pemerintah betul-betul sangat diharapkan. Baik itu berupa BLT , Bansos dan pembagian sembako. Pemerintah harus hadir dalam kondisi-kondisi seperti ini, dan bukan malah menambah masalah,” harapnya.

“Saran saya sebaiknya, pilkada di tunda di tahun 2021. sampai seluruh element baik pemerintah maupun masyarakat siap untuk menghadapinya,”tegas Misharti.

Pemerintah harus mengundurkan jadwal pilkadanya tahun 2021. sampai semua kita siap untuk melaksanakannya.
Keputusan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 yang diambil oleh Pemerintah dari DPR-RI.

Hal ini juga sejalan dengan PERPU NO.02 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang di tanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 04 Mei 2020. Dimana dalam pasal tambahan 201 A mengatur penundaan pemungutan suara ;

Ayat (1) pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara Pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah Pandemi Covid-19 ditanah air.
Ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember.
Ayat (3) diatur bahwa pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan.

“Kita harus menyadari dan mengakui bahwa kita baru saja gagal dalam pelaksanaan PSBB. dibeberapa wilayah sebagai dampak lebaran, walaupun berbagai upaya pemerintah sudah mengimbau tidak boleh mudik, tetapi dilapangan banyak warga yang tetap berusaha pulang dengan berbagai alasan seperti dikota besar sudah tidak bisa menjalankan usaha, Selain itu menjelang hari raya pasar dan mall dipadati masyarakat. untuk memenuhi kebutuhan lebaran yang sangat kurang memperhatikan protokol Covid-19 dan berpotensi besar terhadap penyebaran Covid-19 ini,” tandasnya.

Pasca lebaran momen yang tepat untuk menata kembali penanganan Covid-19 ini. Hal ini memanfaatkan tensi masyarakat yang sudah agak turun.
“Apabila pemerintah memaksakan Pilkada bulan Desember, maka tahap Pilkada akan berjalan dan sangat tidak tepat dengan upaya penanganan Covid-19,”cetus Senator Riau.

Ditegaskan, karena dalam tahap pilkada ini tidak bisa dihindari pengerahan massa yang besar dan akan berdampak terpecahnya masyarakat karena dukungan terhadap calon. Padahal pada situasi seperti ini kita perlu melaksanakan, physical distancing dengan menghindari kerumunan dan yang lebih penting lagi kita menyatukan masyarakat untuk melawan Covid-19 ini.

“Semoga covid 19 ini cepat berlalu dan selalu berharap, dengan perlindungan dari Allah SWT,” tegasnya di ujung sellularnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *