DR Nata Irawan SH, MSi : Kades Pahami Aturan UU, Desa Maju dan Sejahtera

  • Whatsapp

Oleh Tim

Sekitar 1.700 Kades Hadiri Rakor Pembinaan Penyelenggaraan Desa Pusat dan Daerah

JAKARTA, AMUNISI- Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia DR Nata Irawan, SH, MSi memberikan arahan kepada sekitar 1.700 kepala desa dari seluruh Indonesia, saat Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Desa Pusat dan Daerah, Minggu (13/5) di Jakarta.

Peserta Rakornas ini terdiri dari unsur pemerintah pusat yaitu para pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan para pejabat daerah yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupeten/Kota, kepala desa terbaik dari masing-masing kabupaten/kota.

Rakor yang dilakukan selama dua hari. Pada  hari Minggu (13/5) dilaksanakan di Hotel Swiss Belt di Jakarta Pusat, kemudian pada  Senin (14/5)  dilaksanakan di Jiexpo, Kemayoran Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo  membuka acara ini.

Dalam paparan singkatnya malam itu,  Dr. Nata Irawan,SH,. M.Si mengatakan Kemendagri  konsen kepada peningkatan kapasitas kepala desa. “Sebanyak  22 aturan tentang pemerintaan desa telah kami lahirkan sejak 2015. Sebanyak  200 ribu orang telah kami latih, ini memang masih kurang, kami terus melakukan koordinasi dan  bersinergi dengan gubernur,bupati dan walikota di dalam mengatasi minimnya anggaran untuk melatih kapasitas kepala desa,” katanya.

Menurut Nata, tugas seorang kepala desa ini tidak mudah, ada sekitar 30 urusan dan di antaranya 5 urusan yang absolut menjadi tugas dan kewenangan Kades. “Maka tidak berlebihan jika saya mengusulkan kepada IPDN untuk membuat fakultas baru yaitu; fakultas peningkatan kapasitas kepala desa,” ujarnya..

Terkait anggaran pendidikan peningkatan kapasitas kepala desa bisa dari APBD dan APBDes, tapi ini harus ada komitmen dari kita semua, jika siap, Dirjen Bina Pemerintahan Desa  akan usulkan kepada Menteri dan Presiden.

Ajakan Ditjen tersebut dijawab serempak dengan mengatakan “siap” oleh seluruh kepala desa. “Kami juga akan mengusulkan kepala desa mempunyai gaji setingkat PNS golongan II, sehingga tidak ada alasan bagi kades untuk totalitas dalam mengabdi, jika tahun ini hanya 1.700 kepala desa yang dapat kami hadirkan dalam pelatihan ini, maka tahun berikutnya harus dua kali lipatnya,” imbuh Dirjen..

Menyinggung soal Rakor ini, Dirjen Nata Irawan  mengatakan Rakor ini setidaknya mempunyai tiga tujuan krusial, yakni untuk  mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dan berbagai aturan turunannya sehingga dapat terwujud pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa di pusat dan di daerah yang harmonis dan terkoordinasi.

Kemudian, membahas pokok-pokok kegiatan permasalahan dan kebijakan strategis Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri  dalam upaya pengentasan kemiskinan.. “Tujuan ketiga, kami juga akan membahas berbagai  isu strategis di masyaralat dan desa terkait Pemerintahan Desa  sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan perumusan kerangka kebijakan Pembinaan Pemerintahan Desa yang selaras dengan  kementerian/lembaga  dan daerah dalam rangka menperkuat program Pembinaan Penyelenggraan Pemerintah desa pusat dan daerahm” kata Nata  Irawan.

Pada acara Minggu malam, sebagai pembekalan kepada peserta dihadirkan tiga pembicara masing-masing Direktur Penataan Adminisetarsi Pemerintahan Desa, yang memaparkanmasalah Penguatan Pemerintahan Desa Melalui Penataan Administerasi Desa, Direktur Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan materi berjudul Strategis dalam Peningkatan KapasitasAparatur Desa dan Direktur Pengelolaan Keuangan dan Aset  Pemerintahan Desa, yang membawakan makalah  Isu-Isu Strategis Permasalahan dan Konsepsi Perubahan dalam Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa.

Apa yang disampaikan oleh para pemateri mendapat aplus luar biasa dari peserta yang menghujani dengan berbagai pertanyaan mulai dari tata kelola keuangan desa hingga curhat bagaimana ppartur desa kerap ‘terganggu’ oleh upaya-upatya pihak kepolisian dan kejaksaan yang mencoba mengungkit kebocoran dana desa.

Sementara pada Senin (14/5), usai dibuka oleh Presiden, menghadirkan empat menteri, Mendagri Tjahyo Kumolo sebagai panitia menyampaikan laporannya. Dirangkai paparan Menkeu Sri Mulyani soal Kebijakan Afirmasi Trabnsfer Dana desa tahun 2018, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang  menyampaikan Kebijakan Styrategis Pemerintah dalam Padat Karya Tunai Desa, Menteri PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sendjoyo, membawakan Kebijakan Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam Penguatan Desa 2018.

Kriminalisasi Kades

Usai Rakor malam itu Dirjan Nata Irawan mengatakan kepada wartawan bahwa ada 740.597 (tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan tujuh) kepala desa, yang diharapkan dapat memahami aturan-aturan main yang sudah  dibuat.  Jika para Kades sudah memahami hal itu,  maka desa yang maju dan mandiri, dan sejahtera dapat terwujud. “Namun untuk memahami dan melaksanakan sebuah aturan itu tidak mudah. Apalagi mengingat SDM kepala desa masih beragam,” kata Nata Irawan.

Karena itu, katanya, pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas para kepala desa, saat ini masih  terkendala dengan minimnya anggaran namun Kemendagri sudah mengirimkan surat kepada para gubernur dan bupati untuk mengalokasikan APBD. guna mendukung kapasitas kepala desa dan ini mendapatkan respon yang cukup baik dari para gubernur dan bupati di seluruh Indonesia.

 Terkait dengan adanya kriminalisasi kepala desa oleh oknum Polri,  Kemendagri telah membuat MoU dengan Kapolri, maka ke depannya  jika ada oknum Polri yang melampaui kewenangannya atau Kepala Desa mendapat kriminalisasi, segera laporkan kepada Sekber yang telah dibentuk.

“Kami tidak segan untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ada beberapa contoh kasus dimana sudah ada oknum Kapolsek yang dimutasi dan dinonjobkan, ini dilakukan untuk ketenangan para kepala desa didalam melaksanakan tugasnya,” urai Nata.

 

 

 

 

Pos terkait