Draf RUU Anti-Terorisme Dinilai Berbahaya

  • Whatsapp

Arsul Sani anggota DPR RIAMUNISINEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dalam diskusi publik ‘Quo Vadis RUU Anti Terorisme dan RUU Kamnas’, di Jakarta, Kamis (25/8/2016) mengingatkan pembahasan RUU Teroris belum dapat diselesaikan secara kejar tayang.

Sebab, katanya, pansus masih membahas sejumlah poin pada draf Rancangan Undang-undang (RUU) Anti-terorisme dan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang dianggap berbahaya bila disahkan.

“Klausul yang dianggap berbahaya dalam RUU tersebut, antara lain perluasan penalisasi, perluasan kewenangan penangkapan, penahanan, dan penempatan orang dalam konteks deradikalisasi, dan pelibatan Tentata Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan terorisme. yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016,” katanya dalam diskusi yang dihadiri Direktur Imparsial Al Araf dan anggota Komnas HAM Roichatul Aswidah

Menurut Arsul Sani perlu pembahasan mendalam mengingat ada berbagai poin dalam RUU tersebut yang dapat melanggar hak azasi manusia (HAM),” ujar Arsul, saat diskusi Ia mengatakan, klausul usulan perluasan penalisasi berbahaya karena adanya pencabutan kewarganegaraan saat melakukan tindakan terorisme.

Karena, status tanpa kewarganegaraan merupakan sesuatu yang harus dihindari karena melanggar HAM.
“Klausul ini berbahaya. Saya rekomendasikan untuk hanya dicabut paspornya saja, bukan kewarganegaraannya,” kata dia.

Adapun, klausul perluasan kewenangan penangkapan, penahanan, dan penempatan orang dalam konteks deradikalisasi, dianggap berbahaya karena kata ‘menempatkan’ belum jelas konteksnya.

“Apakah akan ditahan dalam rumah tahanan atau masuk ruang detensi imigrasi, ini kan masih belum jelas,” ujar Arsul. “Klausul itu berbahaya karena berpotensi seperti yang diterapkan di Amerika Serikat di mana pelaku tindak pidana terorisme langsung ditempatkan tanpa pengadilan. Nanti main ditangkapin langsung masuk penjara, seperti di Guantanamo,” ujarnya.

 

 

 

Oleh: *tim

Pos terkait