Perumahan Violet Garden Kranji -foto istimewa

Dua Bank Besar Plat Merah Diduga Ceroboh Rugikan Nasabah

Perumahan Violet Garden Kranji         -foto istimewa
Perumahan Violet Garden Kranji   -foto istimewa
   Heru Samiaji                LBH PANCASILA
Heru Samiaji LBH PANCASILA

JAKARTA, AMUNISI- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancasila, kuasa hukum dari warga perumahan Violet Garden Kranji Kota Bekasi mengatakan bahwa warga perumahan tersebut hingga kini belum menanda tangani Akta Jual Beli (AJB) di notaris, padahal sudah tempati rumahnya selama tiga tahunan
Akibatnya warga sangat resah karena mereka merasa tidak memiliki dokumen atau surat surat secara legal atas kepemilikan rumah yang dibelinya. Apabila hal ini tidak segera ada kejelasan,warga merasa khawatir terjadi permasalahan di kemudian hari nanti terhadap harta bendanya atas rumah yang dihuni nya jika terjadi sesuatu kedepan
Kekhawatiran warga tersebut sangat beralasan mengingat setelah ada ada dua warga rumahnya di cat oleh pihak bank, yaitu oleh pihak Bank BTN bertuliskan ‘’Rumah akan Dilelang’’. Padahal pemilik rumah tersebut sewaktu pengajuan awal KPR nya, bukan melalui KPR BTN, namun pengajuan KPR nya melalui Bank BRI
Warga bertambah gaduh manakala utusan bank swasta (BII) datang ke salah satu tokoh masyarakat untuk melakukan investigasi atas rumah warga Violet Garden Kranji yang telah beralih kepemilikan kepada BII, kembali lagi bahwa awal pengajuan KPR nya rata rata melalui BRI dan BTN, dengan demikian sangat patut diduga bahwa BRI dan BTN berama sama dengan developer, baik sengaja atau tidak sengaja telah merugikan nasabah warga perumahan VGK
Atas kejadian tersebut, beberapa warga secara individu melakukan penelusuran guna dapatkan keterangan yang jelas, permohonan penjelasan yang pertama melalui developer PT Nusuno Karya, namun, mendapatkan jawaban yang mengambang dan tidak menentu
Mengingat dari pihak developer tidak mendapatkan jawaban pasti, perwakilan warga lanjut pertanyakan kepada pihak bank pemberi KPR (BRI dan BTN) dan, apa hasilnya,?, amat sangat di luar dugaan pihak bank pemberi KPR cabang Bekasi, BRI maupun BTN ‘angkat tangan’. Mengingat semua permasalahan tersebut sudah di tangani oleh pihak induk bank nya alias Kantor Pusat. Sebagian warga belum menyerah dengan menelusuri hingga ke pusat bank nya, namun apa yang didapat, sebagai jawabannya,? Ternyata terjawab ‘ itu kebijakan Direksi’
Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Direksi sebagai kepanjangan tangan Bank Pemerintah dengan kebijakannya sengaja rugikan nasabah,? Sungguh suatu pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan ‘nurani’ selaku pemutus kebijakan, kalaupun itu tejadi sudah selayaknya pemerintah melalui BI (Bank Indonesia), OJK, Depkeu (Departemen Keuangan) segera mengambil tindakan tegas guna menghindari kerugian nasabah dan Bank itu sendiri.
Setelah mentok di pingpong oleh developer dan pihak bank, maka bersama sama warga membentuk Paguyuban Warga guna menyatukan tekad untuk, melakukan tindakan hukum terhadap pihak developer dan bank, guna melaporkan Pidananya melalui pihak kepolisian dan Pengadilan Negeri dan untuk Perdatanya melalui LBH Pancasila
Dalam gelar perkara di kepolisian, memang ada dugaan atau hal hal yang tidak wajar dalam proses jualbeli rumah di perumahan Violet Garden Kranji Bekasi tersebut
Para pihak yang telibat dalam proses jualbeli rumah tersebut, seperti Notaris, yang telah di jatuhi hukuman maupun pihak developer dan bank masih dalam proses pengumpulan barang bukti.  Namun demikian, pihak Bank BTN sudah memanggil perwakilan konsumen dan LBH dan mengakui telah terjadi penyimpangan di internal BTN atas jualbeli tersebut yang kini sedang memroses oknum dari bank itu sendiri, yang telah membuat citra dari Bank BTN merosot di mata konsumen alias nasabah, juga calon nasabah * toni/tim

193 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.