Dua Saksi di Pengadilan Ini Ungkap Kebobrokan Anggota Dewan Kota Pangkalpinang

  • Whatsapp

Oleh Herman Saleh

PANGKALPINANG,AMUNISINEWS.CO.ID- Daripada dikorbankan menjadi terdakwa, sama seperti Budik Wahyudi, akhirnya 2 notulen Robbi Arbani dan Rikki Rakasiwih memilih bersaksi dengan buka-bukaan di Pengadilan Tipikor kota Pangkalpinang dalam perkara korupsi  surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif dan joki di DPRD kota Pangkalpinang.

Buka-bukaan awal dilakukan oleh notulen Robbi Arbani dengan mengatakan kalau kebiasaan mencairkan SPPD para anggota DPRD dalam perjalanan dinas itu hal yang biasa. Dia akui sebagai notulen memiliki andil dalam proses pencairan SPPD walau sebetulnya bukan hak para anggota DPRD yang tak menunaikan kewajibanya.

“Hanya 1 dewan saja bu yang hadir di acara  DPRD DKI Jakarta.  LaiNnya gak hadir,”  kata Robbi.

Walau tak hadir itu Robbi mengaku akhirnya membuat absensi kehadiran para dewan terhormat itu. Hingga akhirnya juga memproses pencairan.   “Saya yang buat (LPJ SPPD), absensinya dibuat hadir,” sebutnya.

Alasannya berani memanipulasi LPJ SPPD karena baginya sudah menjadi kebiasaan di Sekwan selama ini. “Ini  hal yang biasa selama ini,” akunya enteng.

Mendengar pengakuan  ini hakim Sri Endang langsung memerintah  tim JPU dari Kejaksaan Negeri kota Pangkalpinang untuk menyidik SPPD lebih dalam dan luas. “Bu jaksa sidik SPPD lagi,” perintah Sri Endang tegas.

Notulen Rikki Rakasiwih mengaku  anggota komisi 2 yang  beragenda ke kantor Kemenpora sebanyak 10 anggota dewan tak hadir sama sekali. Namun dirinya atas perintah Sekwan Latip Pribadi tetap memproses pencairan SPPD para Dewan itu.

“Saya dipanggil pak Latip, dan saya laporkan kalau pertemuan tak jadi, dan pak Latip tahu. Akhirnya saya memprosesnya (LPJ), saya minta verifikasi ke PPK,  PPTK dan bikin kuitansi di humas guna pembayaranya,” sebutnya.

Dalam dakwaan di awal lalu juga terungkap  kasus korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) DPRD kota Pangkalpinang tanggal 6, 7, dan 8 Februari 2017 lalu mulai sidang perdana kemarin siang di Pengadilan Tipikor kota Pangkalpinang. Majelis hakim diketuai Sri Endang, anggota Siti Hajar dan Iwan Gunawan.

Isi dakwaan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, kali ini terbilang tidak cermat. Walau dalam pasal Tipikor dakwaan yang dibacakan Samhori yang juga kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menyertakan  pasal 55  KUHP (peran bersama dalam sebuah kejahatan).

Namun isi dakwaan tidak menyinggung sedikitpun peran dari atasan terdakwa Budik Wahyudi yakni sekretaris DPRD kota Pangkalpinang, Latip Pribadi sampai terjadinya kasus korupsi. Padahal terdakwa Budi Wahyudi hanyalah bendahara pengeluaran.

Isi dakwaan JPU justeru dengan gamlang mengisahkan “permainan tunggal” Budik Wahyudi dalam  perjalanan dinas 3 hari 24 dewan terhormat  dalam rangka studi banding penanganan masalah banjir ke DPRD DKI Jakarta,  konsultasi ke Deputi IV peningkatan prestasi olahraga kementrian pemuda dan olahraga RI di Jakarta dan konsultasi alat kelengkapan dewan ke DPRD Jakarta serta kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan  Palembang mengenai akreditasi Puskesmas.

JPU juga nampaknya lebih “memilih” 2 notulis yakni Robbi Arbani (notulis komisi 1) dan Rikki Rakasiwih (notulis komisi 2) seakan-akan terkait dalam pusaran kasus ini .

“(Saksi) notulis Robbi Arbani (notulis komisi 1) dan Rikki Rakasiwih (notulis komisi 2) membuat seolah-olah anggota komisi III yang tak hadir menjadi hadir. Dan mengikuti pertemuan yang dilakukan dengan DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan masalah penanganan banjir.

Laporan yang dibuat oleh Robbi Arbani   dan Rikki Rakasiwih itu lalu dijadikan terdakwa Budik Wahyudi sebagai pertanggung jawaban dana SPPD pada tanggal 6 sampai dengan 8 Februai 2017,” ungkap Samhori gamlang.

Di pertengahan dakwaan  nampak berbagai hal yang janggal dan menimbulkan tanda tanya. Seperti saat menyampaikan jumlah ril anggota  DPRD yang melaksanakan tugas dengan baik dan yang dinilai melanggar.  “Jumlah anggota DRPD kota Pangkalpinang yang melakukan kegiatan dalam rangka studi banding, konsultasi dan kunjunga kerja ke Jakarta dan Palembang berjumlah 24 orang anggota namun yang melakukan kunjungan kerja, studi banding dan konsultasi tersebut sebanyak 10 orang (dinilai.red) anggota DPRD kota Pangkalpinang sedangkan (disebut.red) 14 orang anggota DPRD kota Pangkalpinang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan penggunaan anggaran SPPD yang diberikan,” kata Samhori dalam dakwaan.

Tidak terhenti di situ, kejanggalan kian menganga saat isi dakwaan lainya justeru merinci hanya 13 anggota DPRD  kota Pangkalpinang yang dinilai melanggar karena telah menerima sejumlah fulus SPPD yang dicairkan oleh terdakwa Budik Wahyudi. Padahal fulus tersebut tak layak diterima anggota dewan terhormat itu.

Adapun total uang SPPD yang diterima masing-masing anggota dewan terhormat itu bervariasi. Terbesar senilai Rp 23.857.097 juta yang diterima wakil ketua DPRD saat itu Azmi Hidayat (alm) dan mantan ketua DPRD Marsyahbana Rp 19.077.400 juta.  Adapun total kucuran kepada 13 dewan sebesar    Rp 158.253.197.

Begitu juga dalam penetapan kerugian negara awalnya JPU menyatakan  biaya SPPD yang telah dikucurkan oleh terdakwa Budik Wahyudi pada tanggal 9 Februari 2017 total senilai Rp Rp 313.949.197. Namun anehnya oleh JPU hanya nilai total Rp 158.253.197 yang diterima 13 dewan itu kemudian yang dijadikan JPU sebagai patokan angka kerugian negara. Sementara sisanya Rp 155,696,000 tidak bahas lebih lanjut.

“Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2017 sebagai bendahara sekaligus notulen komisi III DPRD bertempat di kantor DPRD kota Pangkalpinang telah mencairkan dan memberikan anggaran/dana SPPD bagi anggota komisi DPRD kota Pangkalpinang.  Bahwa besaran anggaran yang telah dicairkan terdakwa sebesar Rp 313.949.197,” sebutnya.

Terdakwa oleh JPU dijerat dengan pasal  2 ayat (1)  UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 18 UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP.  Adapun ancaman hukumanya maksimal  penjara 20 tahun dan minimal 4 tahun. Denda paling sedikit Rp 200 juta  dan paling banyak Rp 1 miliar.

Tak Sudi Ditumbalkan

Gempuran pihak JPU yang seakan-akan hanya menumbalkan  Budik Wahyudi seorang diri, nampaknya tidak bisa diterimanya begitu saja. Akhirnya Budik Wahyudi menggandeng 3 orang penasehat hukum (PH) walau sebelumnya cukup seorang diri. 3 PH tersebut yakni Ahda Muttaqin, Kholiarsyah dan Yulianis.

Ahda Muttaqin menyatakan klienya sangat tergoncang fisik dan jiwanya dalam pusaran kasus ini. Sebab tak menyangka harus menjadi tumbal padahal klienya hanyalah seorang bendahara semata. Terlebih klienya itu sampai ditahan oleh pihak majelis walau saat penyidikan lalu masih sempat menghirup udara bebas.  “Klien kami ini hanyalah pegawai bawahan, tukang pencair uang bilamana sudah atas persetujuan atasan, tetapi kenapa harus dikorbankan pihak jaksa,” kata Ahda dengan nada tinggi usai persidangan.

Ahda juga menyayangkan tidak profesional  jaksa  menangani kasus ini sedari awal hingga penuntutan. Terlihat selain dari tebang pilih penetapan tersangka juga isi dakwaan  yang terkesan asal-asalan. “Mestinya kalau mereka (JPU) serius, isi dakwaan tidak bisa langsung-langsung dipersalahkan Budik Wahyudi seorang diri seperti itu. Harus dijelaskanlah, bagaimana peran dari pimpinan Budik Wahyudi (Sekwan Latip Pribadi) yang tentunya menyetujui soal pencairan kepada para dewan,” ujar Ahda kesal.

Mantan aktivis Permahi, universitas Bangka Belitung, berjanji klienya akan buka-bukaan dalam persidangan mendatang. Dirinya memastikan hanya dengan ‘terbuka’ maka klienya bisa terselamatkan sebagai tumbal. “Kita hanya ingin keadilan saja, kenapa harus klien kami jadi tumbal seperti ini. Sementara ada pihak lain yang paling bertanggung jawab terkesan diselamatkan pihak jaksa yang sangat jelas terlihat dari isi dakwaannya,” tandasnya.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *