Dugaan Maladministerasi Tanah Bintaro Diadukan ke Ombudsman

  • Whatsapp

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID— Upaya  puluhan warga  Tangerang Selatan memperjuangkan hak kepemilikan tanah yang dikuasai pengembang besar di Bintaro, PT JRP tak hanya terhenti di aksi demonstrasi di Kementerian ATR/BPN.

Pada Senin (3/4/2018), warga yang dimotori Ketua Forum Komunikasi Korban Kriminalisasi Pengembang (FK3P) Annie Sri Cahyani  mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Jl HR Rasuna Said,  Kuningan Jakarta Selatan.

Ada enam berkas dugaan maladministrasi yang diadukan ke Ombudsman. Satu di antaranya lahan milik Annie yang telah memperjuangkan kepemilikannya lebih dari 10 tahun. Lahan yang sudah ber-SHM tapi dikalahkan di pengadilan oleh pengembang besar yang berbekal SHGB dengan obyek lahan yang sama.

Lima kasus lainnya  atas nama warga di Tangerang Selatan dan Tangerang, yang diadukan oleh kuasa hukum Sultan Ismail Alamsyah.

“Saya dikalahkan mulai di PN, PT, hingga PK, untuk kasus perdata dan pidana. Padahal SHM saya asli karena bisa dianggunkan ke bank,” kata Annie yang berharap Ombudsman bisa memberikan keadilan  tidak hanya kepada dirinya tapi juga untuk puluhan warga yang telah dirampas haknya atas kepemilikan lahan.

Lucunya, kata Annie dirinyalah yang digugat pengembang. Annie menyebut ada dugaan pemalsuan gambar ukur, yang telah dibuktikan di pengadilan pidana. Namun pelaku dibebaskan, karena kasus dianggap telah kadaluarsa.  Pelaku diduga memalsukan kembali gambar ukur palsu di 2008. Kasus ini pun diperkarakan Annie yang saat ini masih dalam proses penyelidikan di kepolisian.

Diproses Ombudsman

Terkait pengaduan Annie Sri Cahyani, Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya akan memproses pelaporan dari masyarakat. “Kita akan melakukan review, mengajak BPN bertemu, dan dilakukan tindakan. Setidaknya prosedur kita ini bisa dijadikan novum untuk PK,” kata Alamsyah.

Ombudsman akan mempelajari. “Kalau laporan hari ini masuk dan clear, biasanya minggu depan kita bisa pleno,”  tambahnya.

Kronoligi

Awalnya, kata Ani, dia membeli sebidang tanah yang terletak di Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dari  tersebut Albert Tobing dan sudah bersertipikat No. 496, sejak tahun 1991, dengan  Luas : 2.080 M2.

“Kami membeli tanah tersebut untuk kantor dan basecamp.  Karena sudah lebih dari puluhan tahun kami bekerja, kami belum mempunyai basecamp dan kantor,” kata Ani.

Setelah pada tanggal 18 Desember 2006 dilakukan pengecekan dan di ploting di BPN  Kabupaten Tangerang oleh Notaris dan PPAT Wartiana, SH, dan tanggal 29 Desember menanda tangani Akta Jual Beli No. 55 tahun 2006.

“Kami memilih tanggal ini, karena tanggal tersebut adalah tanggal ulang tahun Ir. RM. Punto Wibisono. Intinya kami menabung dan menghadiahkan tanah tersebut untuk Ir. Punto Wibisono (suami saya),” jelas Ani lagi.

Pada  tanggal 30 Januari 2007, SHM tersebut dibalik nama menjadi atas nama Ir. Punto Wibisono di BPN Kabupaten Tangerang.   Balik nama ini ditanda tangani oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah Ir. H. Fuad Effendi, MM.

Bersamaam dengan balik nama tersebut, oleh BPN Kabupaten Tangerang, dilakukan pula perubahan sertipikat hak milik karena pemekaran Desa.

SHM kami tersebut dari No. 496/Pondok Aren berubah menjadi 279/Pondok Jaya.  Perubahan ini di tanda tangani oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten tangerang, kepala Seksi Hak tanah dan Pendaftaran Tanah Ir. H. Fuad Effendi, MM.

Setelah itu pada tanggal 17 April 2008, dilakukan pengecekan kembali oleh Notaris dari PT. Bank Panin, Tbk, karena SHM tersebut akan diagunkan ke bank.

Pada tanggal 03 Juni 2008 terbit Hak tanggungan No. 5785/2008, peringkat I (Pertama) APHT No. 50/2008 tanggal 21 Mei 2008 dengan Fatma, SH. M.Kn PPAT wilayah Kabupaten Tangerang.

Sertipikat hak tanggungan ini ditanda tangani oleh an. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten tangerang, kepala Seksi hak Tanah dan pendaftaran tanah Sohutihon Sidabutar, SH.

“Kemudian tiba tiba, pada tanggal 10 Juli 2008, Ir. Gatot Setyo Waluyo memberi kuasa kepada Sabar Simamora & Partners, untuk menggugat hak kepemilikan kami.  Tanggal 4 Agustus 2008, Sabar Simamora mendaftarkan perkara perdata ke PN. Tangerang No. Perkara 257/Pdt.G/2008/PN.TNG.

Kami mengalami kekalahan hingga sampai PK,” tegas Ani.

“Tanah kami sudah dieksekusi oleh PN Tangerang.  Namun kami tidak berhenti sampai disini.  Kami melaporkan dugaan pemalsuan Gambar Ukur.  Sayangnya walaupun terdakwa H. Dirin Solahudin, SH (petugas ukur BPN Kabupaten Tangerang)  terbukti melakukan perbuatan tindak pidanan memalsu surat, dalam hal ini Gambar ukur No. 74 s/d 77 dan Surat Ukur No. 74 s/d 77/2000, namun putusan tersebut daluarsa,” ujar Ani sedih.

 Hasilnya adalah Putusan Pidana  : No. 998/PIDB/2014/PN.TNG tanggal 11 September 2014 dan No. 438 K/PID/2015 tanggal 7 Juli 2015.

Saat ini Ani sedang melaporkan dugaan tindakan pengulangan pemalsuan gambar ukur No.20/2008, karena ternyata BPN kabupaten Tangerang, dari surat ukur yang dipalsukan tersebut diduga telah menerbitkan SHGB No. 121 s/d 124 yang seluruhnya atas nama PT. Jaya Real Property. Tbk.

Kemudian pada tahun 2008, SHGB No. 124,  yang Surat Ukurnya diduga hasil pemalsuan  No. 77/Pondok Jaya/2000, luas 6.210 M2 tersebut dipisahkan tanpa warkah oleh H. Didin Solahudin, SH.

“Bukti  laporan kami adalah : Nomor TBL/873/XI/2017/bareskrim, tanggal 22 Nopember 2017.  Sampai dengan saat ini masih proses penyelidikan, karena menurut penyidik, hingga saat ini penyidik belum mendapatkan warkah SHGB No. 18, GS 6282, Luas 11.557 M2,” ucap Ani.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *