Efendi M Ali Mantan Lurah Selindung Diperiksa Penyidik Tipikor Kejati Selama Delapan Jam

Oleh Herman Saleh

PANGKALPINANG BABEL,AMUNISINEWS.CO.ID–Efendi M Ali mantan Lurah Selindung Pangkalpinang tadi siang Rabu ( 7/3/2018) terpantau sedang diperiksa oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung diruangan Kepala Seksi Penyidikan di kantor KejaksaanTinggi Kepulauan Bangka Belitung di lantai dua.

Efendi M Ali mulai menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib.

Ditanya saat jeda dari pemeriksaan, Efendi M Ali tidak mau berkomentar apapun kepada wartawan, kelihatannya Efendi sengaja menghindar dari kerumunan wartawan yang sudah menunggunya sejak pagi hari,

“Maaf ya pak, saya buru-buru mau diperiksa lagi tadi istirahat sebentar untuk makan siang,” katanya.

Selain itu terpantau juga Suwito mantan Camat Pangkalbalam Pangkalpinang yang ikut diperiksa bersama Efendi M Ali pada hari ini Rabu (7/3/2018). Suwito sendiri diperiksa sekitar Enam Jam.

Kedua pejabat itu diperiksa penyidik Tipikor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung diduga terkait penjualan Tanah milik Pemerintah Kota Madya Pagkalpinang yang diperuntukkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Selindung Pangkalpinang Bangka Belitung seluas 30 Hektar yang dilaporkan oleh salah satu LSM di Pangkalpinang.

Dalam laporan yang ditembuskan ke beberapa media itu ada beberapa nama pejabat Bangka Belitung yang disebutkan diduga membeli lahan tanah yang diperuntukkan untuk RTH tersebut, diantaranya ada nama Setio gustiwan yang biasa dipanggil Ucok, ada nama seorang panitera di Bangka Belitung inisial RP, ada nama Ari Primajaya, ada juga nama Teguh Priayitno dan terahir ada nama salah seorang Kepala Dinas di Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung inisial RV.

Perlu diketahui, selagi belum di keluarkan dari kawasan RTH dengan seijin Menteri Agraria dan Tata Ruang, kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan RTH itu tidak boleh di perjualbelikan karena kawasan sudah masuk sebagai lahan yang dikuasai Negara walaupun belum masuk Aset ,layaknya seperti Hutan Lindung tidak masuk aset pusat tetapi tidak boleh diperjual belikan  karena RTH masuk hak Pemerintah Daerah.

 

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *