Eks-Peratin Bawa Kabur Dana Desa?

  • Whatsapp

Oleh Edison Surya

dana desa

LEMONG, AMUNISINEWS.COM – Mantan Peratin Pekon Bambang, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Lampung Ali Toha, diduga membawa kabur Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2017 tahap 1, sekira Rp123 juta.

Tindakan menyimpang tersebut dilakukan sang mantan peratin ketika masih memegang kendali pemerintahan pekon setempat.

Pengurus Lembaga Himpunan Pekon (LHP) pekon setempat, Zambari, ketika dikonfirmasi amunisinews.com dan suarapedia.com, Rabu (1/11/2017), membenarkan informasi dugaan yang dilakukan oleh mantan peratin tersebut. Hal ini diketahui bermula ketika, mantan peratin tersebut sudah tidak berada lagi di pekon setempat sejak sekitar empat bulan belakangan.

“Sehubungan dengan kondisi tersebut saya berusaha mencari tahu ke Bendahara dan Juru Tulis (Jurtul), tentang realisasi ADD tahap satu untuk menyambut pencairan tahap berikutnya,” kata Zambari.

Setelah ditanyakan, menurut Zambari, sesuai dengan hasil pantauannya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Pesisir Barat, ternyata diketahui bahwa untuk pencairan ADD Tahun 2017 tahap 2 untuk pekon tersebut belum bisa dilalukan. Hal itu dikarenakan, Surat Pertanggungjawaban (SPj) terkait pembayaran pajak dan dana tidak terpakai belum masuk ke dinas tersebut.

“Ternyata sesuai dengan penjelasan jurtul dan bendahara terkait pajak dan silpa belum distorkan. Sehingga wajar jika tidak bisa di SPj kan, sementara mantan peratin sudah tidak ada di pekon ini sekitar empat bulan terakhir,” terang Zambari.

Zambari merincikan kisaran dana yang belum distorkan tersebut yakni untuk pajak sebesar Rp46 juta dan silpa sebesar Rp77 juta. “Pajak dan silpa yang belum terbayarkan tersebut adalah dari pencairan tahap 1,” lanjutnya.

Masih kata Zambari, modus oknum mantan peratin tersebut melarikan uang negara itu yakni ketika DPMP mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan ADD Tahap 1, sang oknum mantan peratin membawa bendahara ke Bank Lampung untuk proses pencairan sebesar 60 persen dari total keseluruhan pagu dalam satu tahun anggaran atau sekitar Rp659 juta, yang pada saat itu masa jabatannya belum habis.

“Setelah dana itu dicairkan, dananya tidak diserahkan ke bendahara dan dia langsung yang menanganinya. Celakanya, selama realisasi anggaran tersebut seperti kegiatan fisiknya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pekon setempat sama sekali tidak tahu menahu  karena dananya dikelola langsung oleh mantan peratin yang pada saat itu masih menjabat sebagai peratin,” pungkasnya.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, menurut Zambari, pihaknya sudah beberapa kali melakukan musyawarah dengan pihak keluarga oknum mantan peratin. “Namum sayangnya sampai sekarang belum ada hasil yang sesuai dengan harapan, yakni dikembalikannya dana yang dibawa lari itu. Rencananya kami akan kembali menggelar musyawarah dengan pihak keluarganya, sehingga akan terlihat bagaimana perkembangannya yakni jawaban dari pihak keluarganya,” tukasnya.

Lebih jelas dikatakannya, masa jabatan mantan peratin tersebut habis terhitung sejak 8 Agustus lalu. Semasa menjabat diakui Zambari, bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Ali Toha terkesan tidak transparan. (son)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *