Endang Maria Astuti: Pro-kontra atas Cadar-Celana Cingkrang, Wacana Larangan Berpolemik

Oleh, Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.- Walaupun ketika kemudian menuai kontroversi dan pro-kontra, kebijakan tersebut segera diralat menjadi “baru sebatas wacana”, dan sebagaimana dituturkan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, akan hanya diterapkan di lingkungan Kementerian Agama.

Pelarangan mengenakan cadar dan celana cingkrang ini dianggap sebagai upaya deradikalisasi, karena baik cadar maupun celana cingkrang dianggap identik dengan Islam radikal.

Wacana Menteri Agama  Fachrul Razi, melarang cadar sekaligus celana cingkrang di instansi pemerintah untuk mengantisipasi keamanan dan meredam radikalisme, memicu pro dan kontra.

Melihat geopolitik global yang yang masih tidak menentu dan banyak membawa ancaman, ia berharap kepada pemerintah agar negara mampu melindungi segenap tumpah darah dan warga negaranya. Terutama Menteri Agama, harus bersikap elegan agar bisa menjaga kesatuan dan persatuan demi tegaknya NKRI.

Hj.Endang Maria Astuti, S.Ag, SH, MH profil yang bersahaja dan murah senyum dari Fraksi Partai Golongan Karya, Komisi Vlll, Daerah Pemilihan Jawa Tengah mengatakan, bila kebijakan pelarangan pemakaian cadar dan celana cingkrang di implementasikan tidak ada gunanya, karena tidak akan bisa mengantisipasi keamanan dan meredam radikalisme.

Kementerian Agama kalau mengeluarkan kebijakan harus dilakukan kajian terlebih dahulu dan dilakukan dialog dengan melihat ormas-ormas keagamaan, karena masalah cadar dan celana cingkrang sangat sensitif.

“Cadar dan celana cingkrang tidak identik dengan radikalisme. Jadi bila dilakukan pelarangan memakai cadar dan celana cingkrang sangat tidak efektif dan tidak ada gunanya untuk meredam radikalisme”

Ia juga menjelaskan, bagi masyarakat yang tidak tahu apa-apa karena statement pemerintah ini, maka masyarakat malah akan menghakimi dan ini akan menimbulkan kegaduhan baru. Kementerian Agama mestinya bisa memberikan kesejukan untuk semua umat sesuai dengan ajaran masing-masing.

“Untuk meredam radikslisme, yang pertama, pemerintah harus melakukan dialog dengan semua organisasi keagamaan. Dari dialog inilah pemerintah akan bisa mapping. Yang kedua, organisasi masa keagamaan mesti melakukan pembinaan terhadap masing-masing umatnya, khususnya Agama Islam, karena selama ini yang dapat tuduhan radikal adalah Islam. Yang ketiga, masyarakat sipil harus membangun kerukunan antar umat beragama dengan mengimplementasikan toleransi di tengah-tengah masyarakat,”tegas Endang,kepada,Jurnalis Amunisinews.co.id , Senin,(4/11/19)

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak mengajarkan radikalisme yang  merugikan orang lain. Dan bila orang yang mengaku Islam tapi tindakannya radikal dan merugikan orang lain, maka mereka sebetulnya bukan Islam.

Disinilah peran para tokoh agama dituntut untuk memberikan pemahaman Islam secara holistik lewat ceramah-ceramah keagamaan. Karena bila Islam dipahami secara sepotong-sepotong, akan membuat tindakan yang tidak baik dan akan memperburuk citra Islam.

Lebih lanjut ditegaskan,menurutnya, tidak ada ajaran Agama Islam yang tidak baik. Dengan memahami Al Qur’an firman Tuhan dan menjalankan Sunah Rosul, tentu ucapan dan tindakan seseorang akan menjadi baik. Tapi bila salah memahami Al Qur’an dan tidak mengikuti Sunah Rosul, maka walaupun mengaku Islam maka akan menjadi orang jahat.

Ajaran Islam sangat lengkap dan sempurna bisa mencakup seluruh sektor kehidupan. Seperti bagaimana hidup bernegara, berdagang, membangun kehidupan sosial dan lain sebagainya.

Sebagai pemeluk Islam harus memahami Ajaran Islam dengan baik, jangan sampai hanya bermodal pemahaman Islam yang sangat minim kemudian  melakukan tindakan yang di anggap benar menurutnya, padahal tindakannya merugikan Islam.

Di Komisi Vlll yang bermitra dengan pemerintah yang diwakili Menteri Agama, ia akan memberi saran agar negara membina seluruh organisasi agama terutama yang di anggap radikal, bukan malah menghakimi mereka, sehingga tercipta situasi  yang kondusif.

 

 

226 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.