Fintech Illegal Harus Ditertibkan Guna Lindungi Hak Konsumen

  • Whatsapp

Oleh, Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.- Petikan wawancara khusus, Jurnalis  Amunisinews.co.id  dengan H.Sukriyanto S.Ag, menjabat Wakil Ketua Komite IV DPD RI – membidangi APBN, Pajak, Fintech Dapil Kalbar yang begitu peduli dalam menyuarakan kepentingan masyarakat, pada Jum’at,(3/01/2020).

Terjadinya penggerebekan kantor pinjaman online illegal, dinilai dapat menciptakan iklim kondusif bagi industri teknologi finansial (tekfin) peer-to-peer atau P2P lending.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Bidang Multiguna Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Dino Martin, yang merespon langkah Kepolisian melakukan penggerebekan kantor pinjaman online illegal di Jakarta Utara.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah tersebut, karena AFPI sebagai mitra dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan terus bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk menciptakan iklim kondusif di industri fintech lending

Di Era digitalisasi dengan mudah bagi masyarakat, dalam mendapatkan Pinjaman uang mudah dan cepat.dalam Proses Peminjaman Uang digital Fintech.

Selanjutnya, tanggapan Wakil Ketua Komite IV DPD.RI yang membidangi APBN, OJK dan Fintech atas wawancaranya,

Tanya, Apa tangapan Bapak Wakil Ketua Komite IV, dengan adanya Fintech illegal yang belum lama ini ditangkap oleh Pihak Kepolisian?..

Jawab, Sangat mendukung langkah hukum tersebut, dalam rangka perlindungan terhadap konsumen dan penertiban terhadap fintech illegal yang kian hari, kian bertambah. Tapi perlu digarisbawahi, fintech itu terobosan dibidang teknologi dan finansial yang sebenarnya sah-sah saja, tapi masalah itu status illegalnya, yang mana secara umum illegal berarti perusahaan fintech tersebut tidak terdaftar di OJK.

Tanya, Bagaimana tangapan Fintech dalam Pengawasan Ojk?.. Jawab, Saya melihat langkah  OJK sudah baik, artinya OJK telah memblokir fintech illegal sepanjang tahun 2018 – 2019 dengan angka yang cukup fantastis hampir 2000 aplikasi. Kemudian untuk menghindari fintech illegal yang kerap berganti nama atau melakukan modus-modus lain untuk hindari OJK dan Kemenkominfo serta OJK telah mendirikan Tim Cyber untuk melakukan patrol dunia maya, hingga mempersempit ruang gerak dari fintech illegal tersebut. Dan OJK juga membentuk satgas Waspada Investasi untuk membendung fintech illegal ini.

Tanya, Apakah harus ada Regulasi di era perkembangan digitalisasi Fintech ini dengan mudah menjamur?..

Jawab, Jelas, semua harus diatur untuk memberikan perlindungan baik pelaku bisnis, investor dan yang terpenting adalah konsumen. Dan OJK telah mengatur hal tersebut melalui Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi.

Tanya, Apakah sudah saatnya dalam Perkembangan 4.0 untuk mudah Masyarakat mendapatkan peminjaman uang Fintech?

Jawab, Kita tidak dapat membendung perkembangan teknologi, seperti yang kita ketahui pada pengalaman sebelumnya, layanan jasa angkut yang sebelumnya berbasis konvensional sekarang juga sudah bertransformasi kepada online.
Apa yang terjadi pada pelaku pasar? Mereka tidak dapat membendungnya, mereka bahkan beradaptasi pada perkembangan tersebut, dan mengenai Fintech, kita tidak dapat menunggu masyarakat untuk siap. Akan tetapi masyarakat dituntut untuk siap terhadap perkembangan, sepengetahuan saya tidak ada yang salah dengan fintech ini, yang salah itu adalah meminjam di perusahaan fintech yang illegal sehingga banyak hak-hak konsumen yang diabaikan.

Tanya, Solusi apa yang tepat dalam mengatasi Persoalan Fintech ini?

Jawab, Pertama, kunci terpenting adalah masyarakat kita harus teredukasi mengenai pinjaman fintech ini, sehingga masyarakat mengetahui atau dapat mengindentifikasi secara dini fintech mana yang illegal.
Melalui peraturan OJK, perusahaan fintech yang akan mengajukan izin wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait industri ini dan ada baiknya OJK selaku pengawas dilibatkan proses sosialisasi sehingga tidak ada mishinformasi mengenai bisnis pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini. Karena, Sasaran utama dari pinjaman online ini adalah masyarakat menengah kebawah.
Kedua, memperketat lagi regulasi mengenai fintech ini, terobosan terbaru seperti wajib menggunakan tandatangan digital dan applikasi fintech wajib terdaftar di Kemenkominfo dirasa baik dalam rangka melindungi hak konsumen.

Tanya, (Clossing Statement) ,Apakah yang akan dilakukan DPD. RI. khususnya Komite IV dengan kejadian Fintech iIlegal ini dan harapan terhadap Pemerintah?

Jawab, Fintech illegal harus ditertibkan demi melindungi hak  konsumen, dan berharap pada pemerintah, agar semua lini yang terkait dengan fintech ini dapat bekerjasama. Tidak hanya melakukan tindakan terhadap para pelanggar, akan tetapi melakukan juga tindakan- preventif sehingga fintech illegal dapat ditekan pertumbuhannya.
Fintech merupakan alternatif dari berbagai bentuk model pinjaman lainnya, sebab ini merupakan peluang dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan, khususnya untuk UMKM yang menurut data OJK mencapai rp.1.7 Triliun  dimana perbankan hanya mampu memenuhi 50%nya saja. Sehingga Fintech ini perlu didukung dengan regulasi yang melindungi hak dari para pihak.

Terakhir, maraknya perkembangan fintech illegal tidak terlepas dukungan secara tidak langsung oleh masyarakat yang awam dan tidak kritisnya terhadap perusahaan fintech illegal tersebut. Diharap kan dengan sosialiasi dan edukasi yang baik kepada masyarakat dapat menekan perkembangan fintech illegal tersebut, sehingga masyarakat tidak mau meminjam dari fintech illegal. Selanjutnya, dengan ini kita juga mengimbau kepada masyarakat, bijaklah ketika meminjam, hindari pinjaman yang bersifat konsumtif.

Pos terkait