FPRK, Masyarakat Kab. Ketapang dengan Tegas Tolak OmniBus law UU Cipta Kerja

  • Whatsapp

Oleh, Dedi Sumarni

KETAPANG, AMUNISINEWS.CO.ID.- Masyarakat Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, melakukan Demo pada sore hari di gedung DPRD Ketapang pada Kamis, 15/10/2020

Masyarakat kembali di depan gedung DPRD Kab Ketapang, rasa ketidak puasan dikarenakan harapan mereka merasa diabaikan, dan aksi massa menolak keras adanya UU cipta kerja Omnibus Law harus ditiadakan.

Seperti yang disampaikan ketua FPRK, Isa Ansari di dalam orasinya, aksi massa dilakukan sebagai wujud komitmen penolakan UU cipta kerja, dengan harapan masyarakat kepada pemerintah pusat untuk membatalkan UU tersebut.

Dengan batas waktu sebelum terjadinya sesuatu yang tak diinginkan perpecah belah antara masyarakat dan pemerintah, jika tidak segera dilakukan maupun tidak ada langkah, kemungkinan kami akan mengambil tindakan untuk lakukan perlawanan, tegas Isa.

Di dalam beberapa bagian di UU cipta kerja Omnibus Law dinilai telah mencederai rasa keadilan, serta menghianati rakyat Indonesia, lalu dimana letak keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam UU cipta kerja omnibus law jelas pemerintah sudah menghianati rakyat di dalam negri sendiri, seperti yang sudah dibaca dari beberapa klaster dalam UU cipta kerja, yang rata-rata sudah merugikan seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pendidikan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, buruh, petani dan nelayan.

Tambahnya lagi, bila dalam 7 hari ke depan pemerintah tidak merespon, kami bersama-sama masyarakat kabupaten Ketapang akan menduduki DPRD Ketapang.

Demikian demi keamanan, ketertiban dan kemaslahatan umat di dalam negeri ini dengan hormat kami minta kepada Presiden RI, agar membatalkan segera UU tsb, pungkas Isa Anshari.

Abdullahnurihman mantan DPRD Kabupaten Ketapang menyesalkan adanya perundang-undangan yang dibuat oleh DPRI pusat itu sangat tidak masuk akal, dengan sengaja ulahnya DPR RI pusat untuk memecah belah antara rakyat dan pemerintah terjadinya demo di mana-mana di seluruh Indonesia mau itu di provinsi atau di tingkat kabupaten, seperti hari ini yang terjadi di kabupaten Ketapang, kami meminta kepada pemerintah dan DPRD dengan segera menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk segera mencabut UU cipta kerja, dikarnakan sangat sengsarakan rakyat buruh, petani, nelayan yang dihadapkan dengan aparat, kami tidak mau di kabupaten Ketapang ini terjadi perpecah belahan antara masyarakat dan aparat kepolisian dan TNI adalah bagian dari saudara kami juga, dan tidak mau di propokator dari pihak manapun.

Dikarenakan kami sangat bangga dengan Dandim dan kapolres kabupaten Ketapang, karena sudah ikut membantu mengawal kami di gedung DPRD Ketapang, cetus Abdullahnurihman.

M.Febriadi ketua DPRD kabupaten Ketapang sangat antusias sekali terhadap masyarakatnya, ia dari Pontianak turun dari bandara langsung ke gedung DPRD Kabupaten Ketapang untuk menemui masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Ketapang M.Febriadi menyampaikan dalam pidatonya kepada masyarakat yang ikut dalam orasi bahwasannya hasil dari pada kelanjutan demo kemarin, saya sudah mengirimkan surat ke DPRI Pusat, dan saya sangat berterima kasih kepada Isa Anshari yang sudah menyampaikan orasinya dengan baik dan tidak terjadi hal-hal yang bersifat anarkis, dan saya merasa bangga dengan masyarakat kabupaten Ketapang, menyampaikan dengan tertib.

Kami selaku anggota DPRD Kabupaten Ketapang tidak bisa untuk mengambil kebijakan hanya dapat menyampaikan hasil dari pada penyampaian surat ke DPRI Pusat dikarenakan keputusan adalah di DPRD dan pemerintah pusat langsung ke Presiden RI, pungkasnya,.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *