Gelaran Ngopi Bareng FK-BPD Kabupaten Serang

Oleh, Yusa/Faed.

SERANG_BANTEN, AMUNISINEWS.CO.ID.- Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Serang, yang sering disebut FK-BPD mengadakan acara dengan Tajuk “NGOPI BARENG”. Bertempat di Kampung Panenjoan Desa Luwuk Kecamatan Gunung Sari, pada Minggu 1 Desember 2019.

Segenap jajaran di Acara Ngopi Bareng di Kab.Serang Banten

Pada kesempatan acara Ngopi Bareng ini, Acep Mahmudin selaku Ketua Forum Kabupaten pada sambutannya menekankan 3 (tiga) poin yang harus dimiliki oleh anggota BPD, yaitu,
1. Kompak, memahami tupoksi dan regulasi  dengan baik.
2. Dapat berkomunikasi dan berkoordinasi baik dengan semua element yang  terlibat di desa.
3. Terlibat aktif ketika ada kegiatan yang diselenggarakan oleh forum BPD.

“Kompak, memahami tupoksi dan regulasi kemudian mampu berkomunikasi berkoordinasi dengan semua element yang ada di desa serta aktif ketika forum mengadakan kegiatan, harapnya”

Gelaran acara telah hasilkan 9 poin penting yaitu,
1. Seragam PDH BPD adalah warna biru putih
2. Penerapan Logo BPD sama.
3. Acara selanjutnya menghadirkan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)
4. Bimtek bagi anggota BPD baru dan
penyeragaman anggaran pada APBDes untuk Bimtek BPD
5. Sikap dan langkah BPD sebagai fungsi pengawasan kegiatan fisik dan non fisik
6. Penyegaran kepengurusan Forum BPD tingkat kecamatan
7. Pengadaan kantor sekretariat BPD di tiap desa
8. Perdes (Peraturan Desa) sebagai produk hukum yang diakui
9. Biaya Operasional BPD belum maksimal

Di acara Ngopi Bareng dihadiri oleh 56 anggota BPD yang berasal dari 23 kecamatan dan acara dimulai pada pukul 09.30 dan berakhir pukul 12.30 dan berjalan dengan tertib dan lancar.

204 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.