Gerindra Lakukan Riset Soal Pilkada Langsung

Oleh Budi Setiawan

JAKARTA,AMUNISINEWS.CO.ID-Menteri Dalam Negeri  Tito Karnavian meminta ada kajian akademik dalam mengevaluasi pilkada langsung agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.

Tito ingin ada kajian soal kedewasaan demokrasi tiap daerah jika nantinya hasil kajian akademik menunjukkan perlu adanya sistem asimetris untuk pilkada.

Menanggapihal ini, Dr. Ir.H.Sodik Mudjahid, M.Sc. Fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Jawa Barat l,yang menjabat di Komisi ll, mengatakan  wajar jika mendagri akan melakukan evaluasi pilkada biaya tinggi yang sering dikaitkan dengan pilkada secara langsung.

“Pilkada langsung atau tidak langsung adalah urusan besar dan pekara yang  besar dan menyangkut banyak hal,” tutur Sodik Mudjahid, Selasa,/19/11/2019, dalam keterangan tertulis,via whatsaap,kepada jurnalis,Amunisinews.co.id

“Kami minta agar evaluasi dilakukan melalui riset atau penelitian yang mendalam untuk setiap faktor terkait dan juga secara integrated, dan komprehensif mencakup dan meliputi semua faktor yang terkait pilkada,” paparnya.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa para kandidat kepala daerah harus  mengeluarkan biaya yang cukup besar sebagai biaya politik untuk kampanye dan lain-lain. Biaya tersebut akan membengkak jika terjebak dalam money politik,”tegasnya.

Gerindra sendiri, katanya,  sedang terus melakukan riset dan kajian internal tentang pilkada langsung atau tidak langsung.

“Prinsip yang ingin kami  tetap dijaga dan kami capai adalah,pilkada dimana yang pertama, sesuai dengan sila ke 4 Panca Sila dan konstitusional, yang kedua, melakukan pengembangan demokrasi dan tidak mematikannya, yang ke tiga,bermanfaat bagi masa depan rakyat dan bangsa, yang ke empat, menghasilkan pimpinan daerah terbaik untuk daerah dan rakyat daerah tersebut, yang ke lima tidak membebani calon degan biaya yang tidak wajar, yang ke enam, memberikan edukasi politik bagi rakyat, dan yang ke tujuh, rangkaian pilkada berjalan secara efesien dan efektif,” tegasnya.

 

105 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KORAN AMUNISI

dan AMUNISINEWS.CO.ID

Ide dasar penerbitan Surat Kabar Umum (SKU) Amunisi dan Amunisinews.co.id antara lain membantu pemerintah dalam upaya penegakkan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) No, 68 tahun 1999, yang ditetapkan pada 14 Juli 1999 mengatur bagaimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, termasuk membantu penegakan hukum dan percepatan pemberantasan korupsi. Amunisi adalah bagian dari masyarakat, yang diharapkan pula dapat berperan aktif. Karena itu, sebagai media cetak, yang akan turut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, Amunisi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Tentunya, diaflikasikan dalam bangun tubuh (halaman) dengan organ-organ (rubrikasi) yang tepat sasaran, yakni setiap yang disajikan adalah berisi informasi-informasi yang digali melalui kerja keras investigasi dengan pendalaman yang dapat dipertangungjawabkan.