Gila! 30 Kepala Daerah Tergolong ‘Maling’

Oleh Tim

JAKARTA, AMUNISI- Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang 2017, terdapat 30 orang kepala daerah yang terdiri dari 1 gubernur, 24 bupati/wakil bupati dan lima wali kota/wakil wali kota telah menjadi tersangka kasus korupsi.

Berdasarkan temuan utama pemantauan penanganan kasus korupsi sepanjang tahun 2017 yang ditangani oleh aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian), mereka terlibat dalam 29 korupsi dengan kerugian negara Rp231 miliar dan nilai suap Rp41 miliar, demikian siaran pers ICW, Senin.

Siaran pers tersebut mengungkapkan, korupsi kepala daerah ini terutama terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah dan lainnya. Dari semua kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut 11 kasus ditangani oleh KPK, 9 kasus oleh Kejaksaan dan 8 kasus oleh Kepolisian.

Sepanjang tahun 2017, terdapat 576 kasus korupsi yang ditangani dengan kerugian negara mencapai Rp6,5 triliun dan suap Rp211 miliar. Jumlah tersangka mencapai 1.298 orang.

Dibanding dengan tahun 2016, penanganan kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan terutama dalam aspek kerugian negara. Pada tahun 2016, kerugian negara dalam 482 kasus korupsi mencapai Rp1,5 triliun dan naik menjadi Rp6,5 triliun pada tahun 2017 ini.

Hal ini disebabkan karena adanya kasus dengan kerugian negara yang besar yang ditangani oleh KPK (Kasus KTP elektronik), Kepolisian (Kasus TPPI) dan Kejaksaan.

ICW menduga maraknya modus suap yang dilakukan oleh kepala daerah, dilakukan untuk biaya kampanye yang memakan dana sangat besar.

Selain itu kurangnya transparansi anggaran dan lemahnya partisipasi masyarakat menjadikan dana-dana strategis dengan mudah dialihkan untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon.

Untuk itu, ICW merekomendasikan perlu adanya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam memantau APBD. “Hal ini penting untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala daerah terutama menjelang tahun politik,” katanya.

Selain itu, kepala daerah yang akan mencalonkan kembali perlu untuk menekan biaya kampanye agar meminimalisir konflik kepentingan dengan menerima uang dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan.

 

Daftar yang Ditahan Mulai 2004

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan perilaku koruptif sejumlah kepala daerah tersebut. Kemendagri mencatat, lebih dari 70 kepala daerah pernah dan sedang tersangkut perkara di KPK.

Berdasarkan data dihimpun VIVA.co.id, berikut di antaranya kepala daerah tersebut, :

  1. Abdullah Puteh (mantan) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Puteh dijerat tindak pidana korupsi terkait dalam pengadaan pesawat Helikopter Mi-2 milik Pemerintah Provinsi NAD. Penetapan tersangkanya kali pertama diumumkan pada 29 Juni 2004.
  2. Mayjen TNI (Purn) Suwarna Abdul Fatah, (mantan) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). Ia dijerat terkait kasus korupsi atas pelaksanaan Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sejuta Hektar di Kalimantan Timur yang diikuti dengan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 1999-2002. Ia ditahan oleh KPK pada 19 Juni 2006.
  3. Abubakar Ahmad, (mantan) Bupati Dompu. Ia pernah dijerat KPK terkait pengeluaran atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada Dana Tak Tersangka APBD Kabupaten Dompu Tahun 2003-2005. Ahmad pertama kali disidik KPK pada 24 April 2006.
  4. Sjachriel Darham, (mantan) Gubernur Kalimantan Selatan. Ia ditahan KPK pada 3 Januari 2007, bekaitan kasus penyalahgunaan atau penggunaan tidak sesuai dengan peruntukannya pada Anggaran Belanja Rutin Pos Kepala Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2001-2004.
  5. Saleh Djasit (mantan) Gubernur Riau. Ia diejrat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2003.?
  6. Hendy Boedoro, (mantan) Bupati Kendal. Ia ditahan KPK pada 22 Desember 2006. Ia menjadi terdakwa atas kasus pembobolan kas daerah Kendal yang dilakukan pada masa jabatannya yang pertama, namun kasus ini baru terungkap pada masa jabatannya yang kedua.
  7. Syaukani HR, (mantan) Bupati Kutai Kartanegara. Almarhum pernah dijerat KPK terkait pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Samarinda Kutai Kartanegara yang terjadi di pemerintahan Daerah Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, tahun 2003-2004
  8. Baso Amiruddin Maula, mantan Walikota Makassar. Baso dijerat dugaan korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu tipe V-80-ASM di Pemerintah Kota Makassar APBD Tahun 2003-2004.
  9. Abdillah, (mantan) Walikota Medan. Ia pernah dijerat terkait proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran merk MORITA di Pemerintah Kota Medan APBD Tahun 2005 dan korupsi penyalahgunaan APBDP Kota Medan 2002-2006.
  10. Ramli, (mantan) Wakil Walikota Medan. Ia jerat KPK terkait proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran merk MORITA di Pemerintah Kota Medan APBD Tahun 2005.
  11. Tengku Azmun Jaafar, (mantan) Bupati Pelalawan, dijerat penyidik KPK terkait penyalahgunaan perijinan atas penerbitan IUP HHK-HT/IPK tahun 2001-2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  12. Agus Supriadi, (mantan) Bupati Garut. Ia dijerat KPK terkait penyimpangan penggunaan dana APBD Garut TA 2004-2007
  13. Vonnie A Panambunan, (mantan) Bupati Minahasa Utara. Ia ditahan berkaitan dengan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBD.
  14. Iskandar, (mantan) Bupati Lombok Barat, ditahan KPK terkait kasus ruislag tanah dan bangunan mantan kantor Bupati Lombok Barat pada tahun 2004.
  15. Dany Setyawan, (mantan) Gubernur Jawa Barat. Dany dijerat KPK terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran, mobil ambulan, stoom walls dan dump truck oleh Pemda Jawa Barat tahun 2003.
  16. Jimmy Rimba Rogi, (mantan) Bupati Manado, yang ditahan KPK terkait penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Manado TA 2006.
  17. Samsuri Aspar, (mantan) Wabup Kutai Kartanegara, yang dijerat KPK terkait kasus penyalahgunaan anggaran bantuan sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005.
  18. Armen Desky, (mantan) Bupati Aceh Tenggara ini dijerat KPK berkaitan pengelolaan APBD Pemkab Aceh Tenggara TA 2004-2006.
  19. Ismunarso, (mantan) Bupati Situbondo. Ia ditahan KPK pada 10 Desember 2008  terkait perkara penyalahgunaan APBD Kabupaten Situbondo TA 2005-2007. Penyidik KPK mengambil alih kasus ini dari kepolisian setempat.
  20. Syahrial Oesman, (mantan) Gubernur Sumatera Selatan ini, dijerat penyidik KPK karena dianggap turut serta terhadap pemberian sejumlah dana kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan.
  21. Jules F Warikar, (mantan) Bupati Kabupaten Supiori. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berkaitan perkara kegiatan pembangunan Pasar Sentral Supiori, terminal induk kabupaten Supiori, Rumah Dinas Eselon Kabupaten Supiori, dan renovasi pasar sentral Supiori untuk kantor cabang Bank Papua dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Supiori TA 2006-2008.
  22. H Daeng Rusnadi, (mantan) Bupati Natuna. Ia dijerat KPK atas kasus penyalahgunaan APBD Kabupaten Natuna TA 2004 yang tak sesuai  peruntukannya dan pengeluaran kas tidak disertai bukti yang lengkap dan sah.
  23. Hamid Rizal, (mantan) Bupati Natuna. Ia ditetapkan sebagai tersangka KPK atas kasus penyalahgunaan APBD Kabupaten Natuna tahun 2004, yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan pengeluaran kas tidak disertai bukti yang lengkap dan sah.
  24. Arwin AS, (mantan) Bupati Siak. Ia dijerat KPK terkait penerbitan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman tahun 2001-2003 di wilayah kabupaten Siak kepada sejumlah perusahaan yang tak sesuai dengan ketentuan berlaku. Atas kasus itu, ia diganjar hukuman 5 tahun penjara.
  25. Ismeth Abdullah, (mantan) Gubernur Kepulauan Riau ini dijerat KPK terkait perkara pengadaan Mobil Pemadam kebakaran merk Morita Tahun Anggaran 2004 dan 2005 di Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
  26. Indra Kusuma, (mantan) Bupati Brebes, yang dijerat KPK terkait perkara pengadaan tanah untuk pasar pada pemerintah kabupaten Brebes TA 2003.
  27. Yusak Yaluwo, (mantan) Bupati Boven Digoel. Ia dijerat lantaran menyalahgunakan dana APBD dan OTSUS Pemda Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua TA 2006-2007
  28. Syamsul Arifin, (mantan) Gubernur Sumatera Utara ini dijerat KPK terkait kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi pengelolaan kas daerah Kabupaten Langkat serta penyalahgunaan penggunaan APBD Kabupaten Langkat pada tanun 2000-2007.
  29. Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar, (mantan) Walikota Tomohon ini dijerat penyidik KPK terkait korupsi penggunaan APBD Pemkot Tomohon TA 2006-2008
  30. Mochtar Mohamad, (mantan) Walikota Bekasi ini dijerat pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan APBD Pemkot Bekasi.
  31. Binahati B Baeha, (mantan) Bupati Nias, dijerat KPK terkait pengelolaan dana penanggulangan bencana alam Nias Tahun 2007.
  32. Robert Edison Siahaan, (mantan) Walikota Pematang Siantar. Ia dijerat KPK terkait pengelolaan dana bantuan sosial sekretariat daerah dan dana rehabilitasi dan atau pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematang Siantar TA 2007.
  33. Fahuwusa Laila, (mantan) Bupati Nias Selatan ini dijerat KPK terkait suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu berbuat atau tak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
  34. Murman Effendi, (mantan) Bupati Seluma. Ia dijerat KPK terkait kasus penyalahgunaan anggaran dan suap kepada anggota DPRD.
  35. Soemarmo Hadi, (mantan) Walikota Semarang ini, dijerat KPK terkait dengan pemberian sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bersama sama dengan Sekda Kota Semarang.
  36. Amran Batalipu, (mantan) Bupati Buol. Ia dijerat karena menerima suap terkait proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama PT Cipta Cakra Murdaya dan atau PT Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal Kab. Buol Sulawesi Tengah. Kasus ini juga menjerat pengusaha ternama, Hartati Murdaya.
    ?
    37. M Hidayat Batubara, (mantan) Bupati Mandailing Natal ini dijerat kasus suap alokasi Dana Bantuan Daerah (DBD) tahun 2013
  37. Dada Rosada, (mantan) Walikota Bandung. Dada dijerat KPK terkait suap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemkot Bandung dan Pengadilan Tinggi Jabar.
  38. Hambit Bintih, (mantan) Bupati Gunung Mas ini ditangkap KPK atas kasus suap kepada hakim MK berkaitan penanganan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah
  39. Rusli Zainal, (mantan) Gubernur Riau. Ia dijerat KPK terkait kasus korupsi atas pemberian pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (BKUPHHKHT) pada areal hutan alam dalam kawasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak tahun 2004.
  40. Ratu Atut Chosiyah, (mantan) Gubernur Banten ini dijerat KPK terkait kasus suap hakim MK atas penanganan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten tahun 2013. Politikus Partai Golkar itu kembali dijerat KPK pada 2014 atas pengadaan Alkes di Banten, serta perkara suap dan pemerasan.
  41. Ikmal Jaya, (mantan) Walikota Tegal ini dijerat kasus korupsi terkait pelaksanaan tukar guling tanah, antara Pemkot Tegal dengan pihak swasta tahun 2012.
  42. Ilham Arief Sirajuddin, (mantan) Walikota Makassar ini dijerat KPK berkaitan kasus korupsi pekerjaan kerjasama rehabilitasi, kelola dan transfer untuk instalasi pengolahan air antara PDAM Makassar dengan pihak swasta, periode tahun 2006 -2011.
  43. Rachmat Yasin, (mantan) Bupati Bogor ini dijerat KPK terkait kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di kabupaten bogor atas nama PT. Bukit Jonggol Asri.
  44. Romi Herton, (mantan) Walikota Palembang. Romi dijerat KPK atas kasus suap hakim MK terkait penanganan perkara sengketa Pilkot Palembang 2013. Pada  kasus ini, KPK juga menjerat istri Romi Herton dan bekas Ketua MK?, Akil Mochtar.
  45. Yesaya Sombuk, (mantan) Bupati Biak Numfor, ini dijerat KPK terkait kasus suap proyek penanggulangan bencana pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
  46. Ade Swara, (mantan) Bupati Karawang ini dijerat KPK karena menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang memberikan sesuatu terkait pengurusan izin SPPR atas nama PT. Tatar Kertabumi di Kabupaten Karawang.
  47. Raja Bonaran Situmeang, (mantan) Bupati Tapanuli Tengah. Bonaran dijerat terkait kasus dugaan penyuapan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Pemberian suap itu berkaitan sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
  48.  Amir Hamzah, (mantan) Wakil Bupati Lebak ini dijerat KPK terkait kasus dugaan penyuapan terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar. Pemberian suap terkait sengketa Pilkada Lebak.
  49.  Zaini Arony, (mantan) Bupati Lombok Barat. Ia dijerat KPK terkait proses  izin pengembangan kawasan Wisata di Lombok Barat Tahun 2010-2012.
  50. Fuad Amin, (mantan) Bupati Bangkalan ini dijerat KPK terkait perkara suap jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur dan perbuatan penerimaan lainnya. Selain itu, Fuad juga dijerat kasus pencucian uang.
  51. Annas Maamun, (mantan) Gubernur Riau ini ditangkap KPK 25 September 2014, terkait suap alih fungsi Hutan di Provinsi Riau.
  52. Barnabas Suebu, (mantan) Gubernur Papua. Ia dijerat kasus korupsi kegiatan detail engineering design PLTA sungai Memberamo dan Sungai Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Propinsi Papua.
  53. Marthen Dira Tome, (mantan) Bupati Abu Raijua ini dijerat KPK karena penyalahgunaan kewenangan dalam menggunakan Dana Pendidikan Luar Sekolah pada Sub Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2007.

    55. Budi Antoni Aljufri, (mantan) Bupati Empat Lawang dijerat KPK atas kasus suap hakim Akil Mochtar terkait sengketa pemilihan kepala daerah kabupaten empat lawang di Mahkamah Konstitusi tahun 2013

  54. Rusli Sibua, (mantan) Bupati Pulau Morotai. Ia dijerat KPK atas kasus suap sengketa Pilkada Kabupaten Pulau Morotai di Mahkamah Konstitusi tahun 2011.
  55. Gatot Pujo Nugroho, (mantan) Gubernur Sumatera Utara. Gatot ditangkap KPK karena terlibat suap kepada majelis hakim dan panitera PTUN Medan, Sumatera Utara. Pada perkara tersebut, KPK juga menangkap pengacara kondang OC Kaligis.
  56. Ojang Sohandi, (mantan) Bupati Subang. Ojang Sohandi ditahan KPK, pada Selasa, 12 April 2016. ia, ditetapkan dijerat KPK karena menyuap Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus korupsi anggaran BPJS Kabupaten Subang tahun 2014. Selain itu ia dijerat kasus gratifikasi dan pencucian uang.
  57. Suparman (mantan), Bupati Rokan Hulu ini ditahan KPK pada 7 Juni 2016 terkait kasus suap pembahasan R-APBD tahun 2014 dan 2015.
  58. Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga salahgunaan wewenang dalam pemberian izin tambang nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009 hingga 2014.
  59. Yan Anton Ferdian, (mantan) Bupati Banyuasin. Ia ditangkap KPK, Minggu 4 September 2016. Yan Anton ditangkap KPK setelah diduga menerima suap terkait ijon proyek di Dinas Pendidikan dan dinas lain di Kabupaten Banyuasin.
  60. Bambang Irianto (mantan) Wali Kota Madiun. Ia dijerat KPK terkait kasus gratifikasi saat menjabat sebagai Wali Kota pada periode 2009-2014.
  61. Bambang Kurniawan (mantan) Bupati Tanggamus, ini dijerat KPK terkait penyuapan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus atas pengesahan APBD 2016.

64, Samsu Umar Abdul Samiun, Bupati Buton?. Ia dijerat karena kasus suap kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar atas penanganan sengketa Pilkada Buton tajun 2011.

  1. Atty Suharti, Wali Kota Cimahi ini diciduk KPK bersama suaminya M Itoc Tochija, dan diteapkan tersangka kasus suap pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru Cimahi.
  2. Taufiqurrahman, Bupati Nganjuk ini sempat dijerat KPK atas korupsi lima proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2009. Selain itu, ia juga disangka menerima gratifikasi sejak tahun 2008. Namun sangkaan KPK patah di Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kini berkas perkaranya dikembalikan ke Kejaksaan Agung selaku lembaga penegak hukum yang kali pertama tangani kasus ini.
    ?
    67. Ridwan Mukti, Gubernur Bengkulu ini dicokok oleh petugas KPK setelah mengamankan isterinya yakni, Lily Martiani Maddari, pada 20 Juni 2017. Ridwan diduga ikut terlibat praktik penyuapan proyek pembangunan jalan di Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2017.
  3. Achmad Syafii, Bupati Pamekasan. Dia ditangkap petugas KPK atas kasus suap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya, berkaitan pemulusan perkara penyelewengan pengelolaan dana Desa Dasok. Besarnya Rp 250 juta.?
  4. Siti Masitha Soeparno, Wali Kota Tegal. Ia ditangkap KPK pada 29 Agustus 2017 di Tegal. Selain Siti Masitha, KPK mencokok pengusaha Amir Mirza Hutagalung dan Wakil Direktur RSUD Kardinah Tegal Cahyo Supriadi. Mereka ditangkap berkaitan dengan korupsi pengelolaan jasa keuangan di RSUD Kardinah.
  5. OK Arya Zulkarnain, Bupati Batubara, ini diringkus KPK dan dijeart sebagai tersangka pada 14 September 2017. Ia dijerat kasus suap pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017.
  6. Eddy Rumpoko, Wali Kota Batu Malang ini adalah yang teranyar ditangkap petugas KPK. Ia dicokok pada Minggu 18 September 2017, terkait kasus suap proyek belanda modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu.

 

 

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *