Gubernur Harus Tahu, Pembangunan SDN 01, 03 dan 07 Jakarta Pusat Langgar UU KIP

  • Whatsapp

JAKARTA-AMUNISINEWS.CO.ID, – Pengguna anggaran APBD dan APBN seharusnya transparan dalam hal pengelolaan keuangan yang notabene adalah uang rakyat. UU Keterbukaan Informasi Publik mestinya menjadi pedomannya.

Namun hal ini dilanggar oleh PT.BCK yang pelaksananya bernama Darmono. PT BCK tidak mencantumkan pagu anggaran pada papan proyek pembangunan sekolah 01,03,07 di Jl Paseban Jakarta Pusat.

Saat dikonfirmasi, Darmono mengatakan bahwa dirinya tidak tahu soal kenapa tidak dicantumkan pagu anggaran pada papan proyek karena itu yang tahu adalah Kepala Dinas Pendidikan,

“Yang tahu hanya Kadis Pendidikan,” tegasnya, Selasa (15/10/2019)

Darmono berkilah,dia kacung. “Saya hanya kacung, hanya melaksanakan perintah atasan, silakan konfirmasi ke Disdik DKI Jakarta saja,” ujarnya

 

 

 

Pos terkait