H Sukiryanto: Jangan Potong Dana Desa Sepeserpun!

  • Whatsapp

Oleh Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID-Dana desa yang diberikan oleh Pemerintah untuk desa, sangat membantu pertumbuhan,dan perkembangan desa. Terutama, dalam pembangunan infrastrukur desa. Dana yang digelontorkan untuk desa bukan dana yang kecil ini dana yang besar, harus betul-betul dapat di rasakan untuk masyarakat desa nya.

Sejauh ini, dana desa disalurkan melalui tiga tahap yakni tahap I sebesar 20 persen, tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 40 persen. Pada tahap I, Pemerintah Daerah diharuskan menyerahkan Perdes (Peraturan Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Tahap II diwajibkan memberikan laporan realisasi dan konsolidasi Dana Desa tahun sebelumnya. Dan pada tahap III memberikan seluruh laporan ya.

Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 70 triliun di tahun 2019. Indonesia memiliki 74.597 desa di 2019, di mana setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp 900 juta. Hal itu terungkap  dalam evaluasi kinerja APBN Tahun Anggaran 2019 di ruang rapat Komisi XI DPR RI.

Dana desa tentunya, perlu ditambah karena itu menyentuh kepada masyarakat desa. Biarlah desa yang kelola karena yang mengetahui persoalan tersebut tentunya,pemerintah paling bawah yaitu kepala desa. Aparat desa  tahu betul kekurangan desa itu kepala desa yang melebur kepada RW/R .dan masyarakat.

H.Sukiryanto Senator dari Kalimantan Barat (Kalbar) yang menjabat di komite IV DPD RI yang membidangi APBN, pajak, perimbangan pusat dan daerah dan perekonomian mengatakan, ketika rapat Senin (4/11/2019) mengatakan ada beberapa pont kesimpulan yang diambil soal dana desa ini. “Pertama,kita bekerja sama dengan BPKP untuk mengawasi,memberikan arahan kepada desa agar adanya singkronisasi dengan aturan artinya,kalau kepala desa itu dengan jumlah kurang lebih 74 ribu, desa yang ada di Indonesia.tidak semuanya memahami aturan dan jangan sampai mereka ini menjadi sasaran masalah yang melangar hukum tentunya akan terjebak dalam hukum,” tegas Sukiryanto kepada Jurnalis Amunisinews.co.id usai Rapat dengan BPKP di gedung Parlemen,Senin,(4/11/19).

Lebih lanjut ditegaskan, yang perlu diawasi seperti yang melangar hukum dan peran DPD RI hanya sebagai pengawas. “Kami komite IV DPD RI,dan BPKP sepakat pada dasarnya kami akan berupaya untuk menyelaraskan aturan pusat,dan pelaksanaan di daerah. di desa-desa itu singkron sehinga tidak menabrak-menabrak aturan yang ada,” tegasnya..

Maka tugas BPKP Itu sampai ke desa-desa kita coba nanti melalui kegiatan reses,dan kunjungan Dapil (Daerah Pemilihan) berupaya memberikan pemahaman-pemahaman kepada kepala desa.

“Tentunya, kepala desa itu tahu apa saja yang dibutuhkan untuk desa contohnya membangun jembatan walaupun jembatan itu sifatnya jembatan minimal dapat dilalui oleh kendaraan bermotor,terus contoh misalnya jalan. Banyak yang ada di kampung saya di Kalbar jalanya ½ meter dan kini pembangunanya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya.\

Dana desa yang jumlahnya kurang lebih Rp 1 miliar itu, katanya, dapat terbagi untuk pembangunan oleh masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya.

Karena itu ditegaskan oleh Sukiryanto bahwa dalam pencairan dana desa ini tidak ada potongan sepeserpun. “Tidak boleh ada potongan sepeserpun baik potongan pajak maupun dinas-dinas. Jika bisa,bahkan dananya harus ditambah,” tegasnya.

“Di Kalbar yang awalnya ada satu desa mandiri,dan sekarang sudah hampir 70% desa mandiri. Desa mandiri ini  ketika infrastrukurnya lebih bagus. dan desa mandiri ini lengkap Puskesmas ada jalan-jalan infrastrukurnya tentunya ini pembiayaannya lebih besar,”ucapSukiryanto.

“Tentunya Pak Jokowi tetap melanjutkan, yang menjadikan target pembangunan. Untuk dana desa saya berharap agar dipertahankan dan kalau bisa dana desa anggaranya ditambah  karena ini betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat desa,” kilahnya lagi.

Sementara untuk transfer dana daerah,dan perimbangan Pusat. dan daerah kurang lebih mencapai Rp 2400 triliun,  yang mengucur ke daerah itu hanya Rp684 triliun. DPD RI, ujarnya, akan mengawasi dana daerah dan Perimbangan Pusat,dan daerah. “Kita berharap dana perimbangan ini tentunya seimbang,dan pemerintah Pusatlah yang tahu dalam pembagian dana tersebut,” katanya penuh berharap.

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *