Hindari Proyek SPAM Dari Ajang Korupsi

  • Whatsapp

 proyek-spam-bandung-2

AMUNISINEWS.COM, BANDUNG Menindaklanjuti perjalanan pelaksanaan proyek berkesinambungan system penyediaan air minum untuk wilayah Propinsi Jawa Barat agar tidak terjadi ajang memperkaya diri (korupsi) pemerintah dalam hal ini membuat aturan agar dalam kewenangan yang melekat kepada seseorang tidak disalahgunakan dan diterbitkan undang-undang tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN dan serta UU no. 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Propinsi Jawa Barat c.q Satuan Kerja PKPAM  dikonfirmasi anggaran 2016 tentang Optimalisasi SPAM Cimahi Utara (PAM-Jabar-12/2016) di Kota Cimahi CV. Putra Harapan Rp.1.806.997.000, Bantuan Program PDAM (PAM-Jabar-18/2016) di Kabupaten Sumedang PT. Putra Yos Nael Sejati Rp. 2.861.337.000, Optimalisasi SPAM IKK Sukasasari (PAM-Jbar-08/2016 di Kab. Sumedang CV. Puri Kencana Rp.1.818.170.000, Optimalisasi SPAM IKK Cicalengka – Rancaekek (PAM-Jabar-06/2016) PT. Bantar Indah Perkasa Rp. 3.081.877.000.

Adapun tanggapan surat dari Dinas Permukiman dan Perumahan Propinsi Jawa Barat sebatas jawaban berbentuk distorasi yang pada akhirnya bisa tidak dimengerti publik. Satuan Kerja PKPAM harus turun lapangan kepada proyek yang dituju surat konfirmasi Amunisi tentang permasalahan yang ditanyakan, bukan semata-mata menjawab dari alas meja tanpa memperhatikan permasalahan proyek saat ini dan juga perkembangan dan proses yang di capai.

Hasil temuan proyek SPAM ini berdampak negatif yang mencerminkan kerugian Negara dibeberapa Kota/Kabupaten yang tersebar di Jawa Barat.

Andai proyek SPAM tidak dijadikan proyek bancakan oleh oknum tertentu yang ingin memperkaya diri dan berujung terjadinya korupsi di dalam perjalanan proyek SPAM dan dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat dalam pelayanan air minum dan menghambat pembangunan nasional.Gubernur Jawa Barat sebaiknya melakukan teguran dan menganjurkan BPK agar dilakukan audit kepatuhan segera mungkin bila perlu audit investigasi agar pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan dapat mendalami tentang hasil kerja audit BPK propinsi Jawa Barat sampai saat ini tahun 2016 pembukuan dan administrasi belum mencerminkan pembukuan wajar tanpa pengecualian (WTP), akibat adanya sendi-sendi ekonomi yang tersumbat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dalam teknis pekerjaan SPAM banyak terdapat pelanggaran yang tidak perlu terjadi, seperti penanaman pipa yang hanya 9 9 cm s.d 30 dan juga pipa dimasukkan dalam gorong-gorong atau saluran air. kejadian seperti ini bisa berujung permasalahan hukum dan pemanggilan aparat terkait dalam hal ini, kepolisian dan kejaksaan. Tim Amunisi juga akan menindaklanjuti pekerjaan SPAM ini ke tingkat Gubernuran sebagai konsumsi tulisan dikemudian hari. (Tim)

 

Pos terkait