Hj.Endang: Arah dan Tahapan Bidang Pemerataan Pembangunan

  • Whatsapp
Hj Endang Maria Astuti S.Ag di acara Sosialisasi 4 PILAR

Oleh : Budi Setiawan

Hj Endang Maria Astuti, S.Ag di tengah konstituen pada acara RDP

WONOGIRI, AMUNISINEWS.CO.ID – Anggota DPR/MPR RI, Hj Endang Maria Astuti, S.Ag, SH.MH menggelar acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Aula Resto AW di tengah para konstituennya bertemakan “Arah dan Tahapan Bidang Pemerataan Pembangunan”.
Acara yang dilaksanakan pada Selasa, 24/04/2018 tersebut menuai
apresiasi, berlangsung khidmat dan sukses.

Dalam paparannya, wanita yang akrab dengan masyarakat (konstituen) dan dikenal murah senyum ini menjelaskan, pemerataan pembangunan merupakan cita – cita sekaligus janji kemerdekaan.
Fase yang tegas disampaikan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan, bahwa seluruh capaian pembangunan adalah diperuntukkan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

“Lebih lanjut, ditegaskan anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi Partai Golkar Hj Endang Maria Astuti, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah tiap tahunnya, adalah ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tandas Endang Maria Astuti kepada Awak Media, Selasa (24/04).

Ada persoalan, dimana kemiskinan masih menjadi bagian yang melekat pada lebih dari 13 % total penduduk Indonesia. Berbagai Program Nasional maupun kemitraan dengan dunia internasional telah dilaksanakan. Target MDGs yang telah berakhir waktunya pada tahun 2015 belum juga dapat terpenuhi.
Angka kemiskinan tetap saja tinggi. Saat ini Indonesia kembali memasuki skema internasional dalam memastikan target pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Semoga saja benar – benar mendatangkan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia, tambahnya.

Endang Maria menambahkan, “Setali Tiga Uang” dengan problem kemiskinan yang membelit rakyat Indonesia, kesenjangan ekonomi yang ditunjukkan melalui angka gini ratio masih sangat memprihatinkan. Gap antara kelompok berpunya (the have) dan kelompok yang tak berpunya (have’nt) kian hari kian melebar. Hal ini menunjukkan ada sumbatan – sumbatan bagi mobilitas vertical kelompok ekonomi lemah untuk meningkatkan performa ekonominya.

“Pola pembangunan desentralisasi, semestinya memungkinkan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali segera terpenuhi kesejahteraanya. Filosofi dari desentraslisasi kekuasaan adalah untuk dapat menjadi upaya afirmasi dalam memeratakan hasil-hasil pembangunan,” tuturnya, di hadapan masyarakat dalam acara RDP (Rapat Dengar Pendapat).

Sistem politik yang belum sempurna, masih kata Endang Maria, Pemilu biaya tinggi, rendahnya integritas pemimpin, jeratan kasus korupsi di semua sektor yang selama ini masih terjadi, jelaslah merupakan faktor penghambat terwujudnya kesejahteraan rakyat secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia, bebernya.

Arah dan tahapan pembangunan nasional untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, harus dimulai dari penataan sistem politik yang baik. Faktor – faktor yang menyebabkan politik berbiaya tinggi harus segera dieliminasi. Penguatan fungsi partai politik dalam melakukan rekruitmen politik yang baik harus dilakukan.
Partai politik diberikan tugas untuk memastikan hanya orang-orang yang mempunyai komitmen dan kemampuan dalam hal menciptakan kesejahteraan rakyatlah yang ditampilkan untuk hadir menjadi pemimpin, urainya.

Konsekuensi dari pilihan langkah strategis ini, menurutnya adalah pembiayaan partai politik harus dapat ditopang oleh negara dan implementasinya dapat dipertanggungjawabkan.
Indonesia perlu belajar dari negara – negara Uni Eropa terkait dengan pembiayaan Partai Politik oleh negara.

Selanjutnya, ujar Endang Maria, yang harus dilakukan adalah memastikan Penegakan Hukum dan aturan yang berlaku secara konsekuen. Sebagai sebuah produk, aturan yang ada harus dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya pencegahan pelanggaran hukum melalui sosialisasi, kampanye positif, membangun kemitraan dengan masyarakat dan lain sebagainya harus terus dilakukan. Penegakan hukum dalam semua sektor harus dapat berjalan secara optimal.

“Pelibatan masyakat disemua tingkatan, baik pusat dan di daerah dalam menyusun rencana pembangunan mutlak harus dilakukan. Hal ini agar supaya rencana pembangunan yang ditorehkan adalah betul – betul merupakan jawaban atas permasalahan rakyat dan untuk mewujudkan cita – cita bersama, yaitu keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”.

“Selanjutnya, dalam tahap implementasi rencana pembangunan maupun evalusinya, peran masyarakat harus tetap pula diutamakan,” paparanya.

Pemerintah harus mulai serius menggarap sektor riil yang ada di semua daerah. Sudah saatnya seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan nilai ekonomi dari pengelolaan potensi yang ada di lingkungannya. Pemerintah harus dapat memfasilitasi modal, pelatihan maupun distribusi produk yang dihasilkan di semua daerah, pungkasnya.

 

editor: maliki hd

 

Pos terkait