Hj.Endang MA: Mengatur Negara Harus Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

  • Whatsapp
Hj.Endang Maria Astuti. Anggota DPR/MPR RI P

Oleh : Budi Setiawan

Hj.Endang Maria Astuti. Anggota DPR/MPR RI Komisi VIII- Periode 2014-2019

WONOGIRI,, AMUNISINEWS.CO.ID -Hj.Endang Maria Astuti. Anggota DPR/MPR RI Periode 2014-2019 kembali membuat kejutan. Kaliini, dia membuat acara  sosialisasi empat konsensus kehidupan bangsa yang dilaksanakan di Wonogiri, pada  tanggal10/2/18. Acara yang dihadiri tokoh masyarakat dan para pemuda berjalan dengan baik dan disambut antutias oleh masyarakat Wonogiri mengingat  pentingnya pemahaman empat konsensus kehidupan bangsa. M

Wanita yang dikenal sangat dekat dengan masyarakat konsituennya ini  dalam paparannya menegaskan latar belakang masalah. Terutama, belum terwujudnya cita-cita kemerdekaan sesuai pembukaan UUD 1945, alenia IV dan rusaknya sistem ketatanegaraan karena lahirnya perundang-undangan yang bertentangan dengan Dasar Negara dan konsitusi Negara. Banyak produk perundangan yang dibatalkan oleh mahkamah konsitusi(MK).

“Contohnya, sebagaimana amanat UUD MD 3 pasal-pasal di mana MPR bertugas menjadi sistem ketatanegaraan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pelaksanaanya agar berjalan sebagaimana dalam koridor yang benar,” tegasnya.

Lebih lanjut ditegaskan oleh wanita yang duduk di Komisi VIII ini bahwa hirarki sistem perundang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang,Peraturan Pemerintah,Peraturan Presiden,Peraturan provinsi,Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Menurutnya, posisi Pancasila dalam konsensus kehidupan bangsa yaitu ‘Pancasila sebagai Dasar Negara,UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara,NKRI sebagai bentuk Negara,Bhineka Tunggal Ika dan sebagai semboyan Negara’

Posisi strategis Indonesia terdiri Geostrategis Indonesia yang berada di persimpangan dua samudra dan di apit oleh dua benua, netral dalam pusaran politik internasional dan Stabilitas politik di dalam negeri terjaga,ekonomi yang terus tumbuh,jumlah penduduk terbesar ke empat dunia,kekayaan Alam yang melimpah.

“Prinsip dan nilai Pancasila dalam penyusunan perundang-undangan, prinsip ketuhanan,prinsip kemanusiaan dan peradaban,Prinsip persatuan Indonesia,prinsip kerakyatan permusyawaratan dan perwakilan,prinsip keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,”tandasnya.

Apa yang harus dilakukan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Implementasi dan pengawasan regulasi perundangan yang ada dan peningkatan keterlibatan para ahli dan praktisi dalam penyuluhan implementasi dan pengawasan regulasi perundangan yang ada,penguatan kelembagaan dan peran DPR RI sebagai lembaga legislatif dalam penyusunan dan pengawasan suatu perundangan, kerena DPR RI harus dekat dan mendengar aspirasi rakyat.
editor: maliki hd

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *